Perwirasatu.co.id, Bekasi - Di bawah gapura modern yang berdiri megah di pintu masuk Perumahan Dukuh Zamrud, Bekasi, pengendara justru harus memperlambat kendaraan untuk menghindari jalan berlubang di depannya. Kontras itu memunculkan kritik publik terhadap arah pembangunan daerah, ketika anggaran hampir Rp1 miliar dialokasikan untuk proyek simbolik sementara kebutuhan dasar warga berupa jalan layak masih belum sepenuhnya terselesaikan.

Gapura utama Perumahan Dukuh Zamrud di Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi, berdiri mencolok dengan desain modern bernuansa putih dan cokelat. Bangunan itu tampak seperti gerbang kawasan elite baru. Namun tepat di depannya, permukaan jalan terlihat rusak dan berlubang di beberapa titik. Pemandangan kontras tersebut menjadi perhatian publik setelah muncul pemberitaan mengenai nilai proyek gapura yang disebut mendekati Rp1 miliar.

Fakta mengenai kondisi jalan rusak di depan gapura tersebut diberitakan Kompas.com dalam artikel berjudul “Gapura Rp 1 Miliar Dukuh Zamrud Bekasi Berdiri Megah, Jalan Depannya Rusak dan Berlubang” yang dipublikasikan pada 8 Mei 2026.

Bagi warga sekitar, persoalannya bukan semata besar kecilnya anggaran pembangunan gapura. Yang lebih dirasakan masyarakat adalah soal prioritas kebutuhan. Jalan rusak setiap hari dilalui pengendara motor, mobil pribadi, hingga kendaraan pengangkut barang. Saat hujan turun, lubang jalan tertutup genangan air dan meningkatkan risiko kecelakaan bagi pengguna jalan.

Keluhan warga terkait kondisi jalan dan polemik pembangunan gapura diberitakan Radar Bekasi dalam artikel “Pembangunan Gapura Perumahan Dukuh Zamrud Telan Anggaran Hampir Rp1 Miliar APBD Kota Bekasi” yang dipublikasikan pada 7 Januari 2026.

Di tengah kondisi tersebut, publik mulai mempertanyakan arah pembangunan kota. Gapura memang dapat menjadi identitas visual kawasan dan simbol estetika perkotaan. Namun bagi banyak warga, keberadaan jalan yang aman dan layak justru jauh lebih penting karena berkaitan langsung dengan aktivitas sehari hari masyarakat.

Perdebatan mengenai prioritas pembangunan ini berkembang luas di media sosial. Banyak warganet menyindir proyek tersebut sebagai contoh paradoks pembangunan perkotaan, ketika proyek visual terlihat megah tetapi persoalan infrastruktur dasar belum sepenuhnya tertangani.

IDN Times dalam artikel “Turuti Permintaan DPRD, Wali Kota Bekasi Bangun Gapura Rp1 Miliar” yang dipublikasikan pada 9 Januari 2026 menuliskan bahwa proyek gapura memiliki pagu anggaran sekitar Rp997 juta yang bersumber dari APBD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2025.

Di sisi lain, Pemerintah Kota Bekasi menyebut pembangunan gapura bukan proyek yang muncul secara tiba tiba. Pemerintah menjelaskan bahwa pembangunan tersebut merupakan aspirasi warga yang telah dibahas melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang.

Penjelasan mengenai proses pengusulan proyek diberitakan IDN Times dalam artikel “Alasan Warga Zamrud Bekasi Ingin Dibuatkan Gapura Senilai Rp1 M dari APBD” yang dipublikasikan pada 10 Januari 2026.

Meski demikian, kritik publik tetap bermunculan karena masyarakat melihat adanya ketimpangan antara pembangunan simbolik dan kebutuhan dasar warga. Sebagian masyarakat mempertanyakan mengapa proyek estetika dapat berjalan cepat sementara perbaikan jalan rusak belum menjadi prioritas utama.

Fenomena seperti ini sebenarnya tidak hanya terjadi di Bekasi. Banyak daerah di Indonesia berlomba membangun simbol visual kota seperti gapura, taman tematik, dan ornamen perkotaan untuk memperkuat identitas wilayah. Namun dalam praktiknya, pembangunan simbolik kerap menuai kritik ketika tidak diimbangi dengan kualitas pelayanan publik yang memadai.

Dalam konteks tata kota modern, identitas sebuah wilayah tidak hanya dibentuk oleh bangunan monumental. Wajah kota juga ditentukan oleh kualitas jalan, drainase, trotoar, transportasi publik, dan fasilitas umum lainnya yang digunakan masyarakat setiap hari.

Pengamat tata kota menilai pembangunan yang terlalu berorientasi visual berisiko menciptakan jarak antara pemerintah dan kebutuhan riil warga. Sebab masyarakat pada akhirnya lebih merasakan dampak dari kualitas infrastruktur dasar dibanding keberadaan ornamen kota yang bersifat simbolik.

Polemik gapura Dukuh Zamrud memperlihatkan bagaimana ruang publik kini semakin kritis terhadap penggunaan anggaran pemerintah daerah. Di era keterbukaan informasi, masyarakat dapat dengan mudah membandingkan antara nilai proyek dan manfaat langsung yang diterima warga.

Kritik publik semakin menguat karena kondisi jalan rusak di depan gapura menjadi simbol ironi yang mudah terlihat secara kasat mata. Gapura berdiri tinggi dan modern, tetapi kendaraan tetap harus melambat untuk menghindari lubang jalan di depannya.

IDN Times dalam artikel “Disperkimtan Bekasi Akui Sempat Tak Setuju Bangun Gapura Zamrud Rp1 M” yang dipublikasikan pada 14 Januari 2026 menuliskan bahwa Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi sempat menyampaikan keberatan terhadap besarnya nilai proyek tersebut sebelum akhirnya tetap direalisasikan.

Bagi sebagian warga, polemik ini bukan sekadar soal gapura. Persoalan tersebut berkembang menjadi kritik yang lebih luas mengenai cara pemerintah menentukan prioritas pembangunan. Masyarakat berharap anggaran publik lebih diarahkan pada kebutuhan yang memiliki dampak langsung terhadap keselamatan dan kenyamanan warga.

Sore hari di Dukuh Zamrud, kendaraan masih tampak melambat ketika melintasi jalan di depan gapura tersebut. Beberapa pengendara motor terlihat menghindari lubang di sisi jalan sambil sesekali menoleh ke arah gerbang besar yang berdiri megah di belakangnya. Kontras itu menjadi gambaran sederhana mengenai wajah pembangunan kota yang terus diperdebatkan masyarakat.

Sumber: Dwi Taufan Hidayat