Perwirasatu.co.id, Senin 18 Mei 20w6.

Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa 12 Mei 2026 menjadi saksi pelantikan Adela Kanasya Adies sebagai anggota DPR RI sisa masa jabatan 2024 sampai 2029. Adela kader muda Partai Golkar resmi masuk melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu untuk menggantikan sang ayah Adies Kadir yang kini menduduki kursi Hakim Mahkamah Konstitusi. Prosesi pelantikan dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. 

Adela yang masih berusia 31 tahun mendadak menjadi perhatian luas. Publik bukan hanya menyoroti usia mudanya tetapi juga jalur masuknya yang langsung menggantikan ayahnya sendiri. Di tengah kebutuhan regenerasi politik kehadiran Adela dianggap sebagai babak baru representasi anak muda di parlemen sekaligus memperpanjang daftar wajah wajah dinasti yang menghuni gedung kura kura. 

Sebelum masuk politik nasional Adela dikenal bukan sebagai politisi murni. Ia merupakan lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya dan berprofesi sebagai dokter estetika. Di Jakarta namanya mulai dikenal dalam jejaring klinik kecantikan dan praktik estetika medis yang berkembang pesat. Perjalanan profesional ini kemudian menjadi modal sosial yang ikut membentuk citra dirinya di ruang publik. 

Dalam dokumen Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara tahun 2026 total kekayaan Adela tercatat sekitar Rp9,9 miliar tanpa utang. Rinciannya meliputi tanah dan bangunan sekitar Rp6,2 miliar kendaraan sekitar Rp1,7 miliar harta bergerak lain sekitar Rp562 juta serta kas dan tabungan sekitar Rp1,4 miliar. Dalam laporan tersebut sebagian besar aset disebut sebagai hasil sendiri bukan warisan maupun hibah keluarga. Data kekayaan ini kemudian ikut memantik pembahasan tentang latar ekonomi elit baru di parlemen. 

Jalur politik Adela sendiri terbilang unik. Pada Pemilu 2024 ia maju dari daerah pemilihan Jawa Timur I Surabaya Sidoarjo dan memperoleh sekitar 12.792 suara. Perolehan itu menempatkannya sebagai suara terbanyak berikutnya setelah ayahnya yang meraih sekitar 147 ribu suara. Ketika Adies Kadir diangkat menjadi hakim MK pada awal 2026 kursi DPR yang kosong otomatis diberikan melalui mekanisme PAW kepada caleg dengan suara tertinggi berikutnya dari partai yang sama dan nama itu adalah Adela. 

Secara legal prosedural proses PAW tersebut tidak menyalahi aturan. Namun secara politik publik sulit untuk tidak melihatnya sebagai bentuk pelestarian pengaruh keluarga dalam politik praktis. Fenomena PAW yang melibatkan hubungan darah kembali memicu diskursus soal regenerasi dan meritokrasi di internal partai. Banyak warganet mempertanyakan apakah jalur formal ini benar benar membuka ruang kompetisi atau justru memperkuat tradisi politik kekerabatan yang sudah lama mengakar. 

Dalam persepsi masyarakat pergantian kursi dari ayah kepada anak sering terasa seperti pewarisan jabatan. Ketika jabatan publik seolah menjadi warisan yang berpindah tangan antar anggota keluarga ruang bagi talenta baru di luar lingkaran elit berpotensi menyempit. Di sinilah polemiknya muncul. Demokrasi memang mengakui mekanisme formal namun demokrasi juga menuntut rasa keadilan politik dan kompetisi yang sehat agar partai tidak hanya berputar pada nama nama yang sama dari generasi ke generasi. 

Di titik ini tantangan terbesar Adela bukan sekadar menjalankan tugas ayahnya atau meneruskan basis suara keluarga. Beban yang lebih berat adalah membuktikan kapasitas dan visi orisinalnya di panggung Senayan. Ia ditempatkan di Komisi III DPR RI yang membidangi urusan hukum HAM dan keamanan sebuah arena yang keras penuh sorotan dan kerap memantik kontroversi kebijakan. Keputusan keputusan di komisi ini akan menjadi ukuran apakah Adela hanya simbol regenerasi atau benar benar menjadi aktor yang mampu memimpin perubahan. 

Dalam pidato pelantikan Adela menyatakan komitmen mengemban amanah rakyat dan bekerja berlandaskan Pancasila serta UUD 1945. Pernyataan itu terdengar normatif namun tetap penting sebagai janji politik awal. Publik kini menunggu apakah janji itu akan diterjemahkan menjadi kerja legislasi pengawasan dan keberpihakan nyata terutama bagi konstituen Jawa Timur I yang sebelumnya melekat kuat pada figur Adies Kadir. 

Fenomena Adela pada akhirnya mencerminkan paradoks politik Indonesia. Di satu sisi ia menandai hadirnya generasi muda berlatar profesional non partai yang masuk ke pusat kekuasaan. Namun di sisi lain ia juga menunjukkan betapa kuatnya jaringan keluarga dalam menjaga keberlanjutan pengaruh politik. Fenomena ini sah secara hukum tetapi secara etika demokrasi tetap memantik pertanyaan. Apakah Senayan sedang membuka pintu bagi ide segar atau hanya mengganti kemasan lama dengan wajah baru. 

Senayan membutuhkan keberanian baru dan gagasan segar bukan sekadar perpanjangan tangan dari kekuasaan lama. Mekanisme PAW memang resmi tetapi partai politik juga punya tanggung jawab moral untuk memastikan regenerasi berjalan sehat. Pada akhirnya publik berhak kritis dan bertanya wajar atau tidak jika kursi DPR digantikan anak sendiri melalui jalur formal atau seharusnya partai memberi kesempatan bagi tokoh lain di luar keluarga. Demokrasi tidak cukup hanya sah di atas kertas tetapi juga harus terasa adil di mata rakyat.

Sumber: Dwi Taufan Hidayat