Perwirasatu.co.id, Sabtu 6 Juni 2026.

Belum resmi sepenuhnya keluar dari bayang bayang kasus dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis, Badan Gizi Nasional memasuki babak baru kepemimpinan. Nanik S. Deyang yang ditunjuk memimpin lembaga tersebut menghadapi tantangan yang tidak ringan. Di tengah penyidikan Kejaksaan Agung terhadap dugaan penyimpangan tata kelola MBG, muncul kemungkinan dirinya dipanggil sebagai saksi. Situasi ini menjadikan BGN berada pada persimpangan antara pembenahan kelembagaan dan pemulihan kepercayaan publik.

Peluang pemeriksaan terhadap Nanik S. Deyang pertama kali mengemuka setelah Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Syarief Sulaeman Nahdi, menegaskan bahwa siapa pun yang dianggap mengetahui peristiwa pidana dapat dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Pernyataan tersebut diberitakan oleh Suara.com dalam artikel "Usut Korupsi MBG, Kejagung Buka Peluang Periksa Kepala BGN Nanik S Deyang" yang dipublikasikan pada 4 Juni 2026. Pernyataan serupa juga dimuat Bloomberg Technoz dalam artikel "Kata Jaksa Soal Potensi Periksa Nanik S Deyang di Korupsi MBG" pada 5 Juni 2026. 

Dalam perspektif hukum, kemungkinan pemeriksaan seorang pejabat negara tidak dapat langsung ditafsirkan sebagai indikasi keterlibatan dalam tindak pidana. Sistem peradilan pidana mengenal pemeriksaan saksi sebagai instrumen untuk memperjelas fakta, menghubungkan dokumen, menguji keterangan pihak lain, dan memahami proses pengambilan keputusan yang terjadi dalam suatu lembaga. Karena itu, penting bagi publik untuk membedakan secara tegas antara status saksi dan status tersangka agar asas praduga tak bersalah tetap terjaga.

Namun demikian, fakta bahwa nama Kepala BGN yang baru ikut masuk dalam ruang diskusi penyidikan menunjukkan besarnya skala persoalan yang sedang dihadapi lembaga tersebut. Program Makan Bergizi Gratis bukan program biasa. Program ini merupakan salah satu proyek sosial terbesar pemerintah yang menyasar jutaan penerima manfaat dari kalangan pelajar, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dengan besarnya anggaran yang dikelola, tuntutan terhadap transparansi dan pengawasan menjadi jauh lebih tinggi dibanding program pemerintah pada umumnya.

Perhatian publik semakin besar setelah Kejaksaan Agung menetapkan tiga mantan pimpinan BGN sebagai tersangka. Mereka adalah mantan Kepala BGN Dadan Hindayana serta dua mantan wakilnya, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung. Informasi ini diberitakan antara lain oleh Liputan6.com dalam artikel "Makan Bergizi Digerogoti Korupsi" pada 4 Juni 2026 dan Suara.com dalam artikel "Kejagung Ungkap Alasan Dadan Hindayana Cs Cepat Jadi Tersangka Korupsi MBG" pada tanggal yang sama. 

Menurut keterangan penyidik yang dimuat berbagai media, dugaan penyimpangan tidak hanya berkaitan dengan tata kelola yayasan pelaksana program, tetapi juga menyentuh aspek pengadaan barang dan jasa dalam jumlah sangat besar. Sejumlah pengadaan yang disebut menjadi perhatian penyidik antara lain motor listrik, tablet, televisi, hingga perlengkapan lain yang nilainya mencapai triliunan rupiah. 

Di titik inilah tantangan Nanik S. Deyang sesungguhnya dimulai. Ia tidak memasuki lembaga yang sedang berada dalam kondisi normal. Sebaliknya, ia memimpin organisasi yang tengah menghadapi krisis kepercayaan. Dalam ilmu administrasi publik, kepercayaan masyarakat merupakan modal utama keberhasilan kebijakan. Ketika kepercayaan itu terganggu, keberhasilan program sering kali ikut dipertanyakan meskipun manfaat program masih dirasakan masyarakat.

Karena itu, ukuran keberhasilan Nanik tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menjalankan program MBG, tetapi juga oleh kemampuannya membangun kembali legitimasi kelembagaan. Publik akan menilai apakah pergantian pimpinan benar benar diikuti perubahan tata kelola, penguatan pengawasan internal, dan peningkatan transparansi penggunaan anggaran.

Apabila nantinya dipanggil sebagai saksi, kehadiran Nanik justru dapat menjadi momentum menunjukkan komitmen terhadap keterbukaan. Dalam banyak kasus korupsi besar, kerja sama pejabat aktif dengan aparat penegak hukum sering menjadi indikator bahwa lembaga tersebut tidak sedang menutup nutupi persoalan. Sebaliknya, sikap terbuka dapat mempercepat pemulihan kepercayaan publik dan memperkuat pesan bahwa reformasi internal sedang berlangsung.

Meski demikian, fokus pembahasan tidak boleh berhenti pada figur figur pejabat. Ada persoalan yang lebih besar, yakni nasib program yang menyangkut kepentingan jutaan warga negara. Masyarakat tentu berharap penyidikan tidak mengganggu pelayanan kepada penerima manfaat. Anak anak sekolah tetap membutuhkan makanan bergizi. Ibu hamil tetap memerlukan dukungan gizi yang memadai. Balita tetap membutuhkan intervensi untuk mencegah stunting. Kepentingan publik inilah yang seharusnya menjadi perhatian utama seluruh pihak.

Kasus yang sedang berkembang juga memberikan pelajaran penting mengenai risiko tata kelola dalam program berskala nasional. Semakin besar anggaran yang dikelola, semakin besar pula kebutuhan terhadap sistem pengawasan yang kuat. Pengadaan barang, distribusi bantuan, verifikasi penerima manfaat, hingga pelaporan penggunaan anggaran harus memiliki mekanisme pengendalian yang mampu menutup ruang penyimpangan sejak awal.

Dalam konteks tersebut, reformasi kelembagaan menjadi agenda yang tidak kalah penting dibanding proses penegakan hukum. Digitalisasi pengawasan, keterbukaan data anggaran, audit berkala, penguatan sistem pengadaan, dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan merupakan langkah yang dapat memperkecil risiko penyalahgunaan kewenangan pada masa mendatang.

Pelantikan Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN sendiri diberitakan Liputan6.com dalam artikel "Prabowo Lantik Nanik S Deyang Jadi Kepala BGN 8 Juni" yang dipublikasikan pada 4 Juni 2026. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa Nanik menggantikan Dadan Hindayana yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola MBG. 

Pada akhirnya, isu ini bukan sekadar tentang kemungkinan pemanggilan seorang pejabat sebagai saksi. Yang sedang diuji adalah kemampuan negara menjaga integritas program strategis yang menyangkut masa depan generasi Indonesia. Penyidikan yang transparan, proses hukum yang adil, serta reformasi tata kelola yang nyata akan menentukan apakah krisis ini menjadi titik balik perbaikan atau justru memperdalam keraguan publik terhadap pengelolaan anggaran negara. Di tengah harapan besar terhadap Program Makan Bergizi Gratis, masyarakat berhak memperoleh jaminan bahwa setiap rupiah uang rakyat digunakan secara bertanggung jawab dan tepat sasaran.

Sumber: Dwi Taufan Hidayat