Perwirasatu.co.id - Kamis 16 April 2026. Sebuah kisah sederhana kerap diceritakan tentang seorang tokoh besar yang memilih hidup tanpa keistimewaan. Ia turun dari angkutan umum, diperlakukan seperti warga biasa, bahkan dimarahi karena ongkos kurang. Dari situ, publik diingatkan bahwa kekuasaan tidak selalu identik dengan kemewahan, melainkan bisa menjadi ruang pengendalian diri yang jarang dipraktikkan hari ini.

Sebuah kisah yang kerap beredar menyebut seorang Ketua DPR pernah turun dari metromini tanpa pengawal dan dimarahi sopir karena ongkosnya kurang. Tak ada yang mengenalinya hingga seseorang menyebut namanya pelan. Kisah ini memang sulit diverifikasi secara faktual, namun tetap hidup sebagai cerita lisan yang menggambarkan kesederhanaan tokoh tersebut dalam keseharian.

Tokoh yang dimaksud adalah K. H. Idham Chalid, seorang ulama sekaligus politisi yang pernah menjabat sebagai Ketua DPR dan tokoh penting Nahdlatul Ulama. Namanya bahkan diabadikan dalam uang rupiah pecahan lima ribu. Namun di balik simbol kehormatan itu, ia justru dikenal luas karena gaya hidupnya yang sederhana dan jauh dari kemewahan.

Kesederhanaan itu bukan karena keterbatasan akses, melainkan pilihan sadar. Dalam berbagai catatan, Idham Chalid dikenal sangat berhati hati dalam menggunakan fasilitas negara. Ia membatasi penggunaan kendaraan dinas hanya untuk kepentingan tugas, serta tidak membiarkan keluarga memanfaatkan fasilitas yang bukan menjadi hak pribadi. Prinsip ini tercermin dalam sejumlah tulisan biografis dan laporan media tentang dirinya. Sumber: Kompas, “KH Idham Chalid Tutup Usia”, 12 Juli 2010.

Di tengah budaya kekuasaan yang kerap identik dengan privilese, sikap seperti ini terasa kontras. Banyak pejabat memanfaatkan jabatan untuk memperluas kenyamanan hidup, sementara Idham Chalid justru mengurangi. Pilihan ini tidak selalu dipahami. Sebagian menganggapnya terlalu kaku, bahkan tidak realistis dalam sistem yang longgar terhadap penyalahgunaan fasilitas. Namun di situlah letak kekuatan moralnya.

Dalam perspektif sosial politik, tindakan tersebut dapat dibaca sebagai bentuk pengendalian diri dalam struktur kekuasaan. Ia tidak hanya menjalankan fungsi formal sebagai pejabat, tetapi juga membangun batas etis antara hak negara dan kepentingan pribadi. Hal ini menjadi relevan ketika publik semakin kritis terhadap transparansi dan akuntabilitas pejabat. Sumber: NU Online, “Mengenang KH Idham Chalid”, 12 Juli 2010.

Setelah tidak lagi menjabat, Idham Chalid tidak terlihat berupaya mempertahankan pengaruh politiknya. Ia tidak aktif membangun jaringan baru atau mencari posisi lanjutan dalam struktur kekuasaan. Sebaliknya, ia kembali ke lingkungan pesantren dan melanjutkan aktivitas mengajar seperti sebelum dikenal luas oleh publik.

Pilihan untuk kembali ke akar ini menjadi kontras dengan banyak tokoh politik yang tetap ingin berada dalam lingkar kekuasaan meski masa jabatan telah usai. Dalam konteks ini, langkah Idham Chalid dapat dipahami sebagai bentuk redefinisi pengabdian, dari ruang formal negara menuju ruang pendidikan dan keagamaan yang lebih sunyi namun berdampak jangka panjang.

Pengakuan negara terhadap jasa jasanya datang setelah ia wafat. Pemerintah menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional pada tahun 2011, sebuah penghormatan atas kontribusinya dalam bidang politik dan keagamaan. Sumber: ANTARA, “Pemerintah Anugerahi Idham Chalid Gelar Pahlawan Nasional”, 7 November 2011.

Menariknya, penghargaan itu diberikan ketika ia tidak lagi berada dalam posisi kekuasaan. Hal ini membuat pengakuan tersebut terasa lebih sebagai penilaian historis daripada politis. Ia tidak lagi memiliki kepentingan untuk diuntungkan oleh gelar tersebut, sehingga maknanya menjadi lebih objektif di mata publik.

Kisah hidup Idham Chalid, termasuk cerita cerita sederhana yang menyertainya, menghadirkan refleksi penting tentang relasi antara kekuasaan dan integritas. Dalam situasi ketika publik sering disuguhi praktik penyalahgunaan wewenang, figur seperti dirinya menjadi rujukan moral yang tetap relevan.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah kesederhanaan dalam kekuasaan masih mungkin dipraktikkan hari ini. Ataukah ia telah menjadi pengecualian yang hanya hidup dalam narasi masa lalu. Jawaban atas pertanyaan ini tidak sederhana, tetapi contoh seperti Idham Chalid menunjukkan bahwa pilihan itu selalu ada.

Pada akhirnya, julukan sebagai pejabat termiskin yang disematkan kepadanya bukan mencerminkan kekurangan, melainkan pilihan hidup. Ia tidak miskin karena tidak memiliki, tetapi karena banyak hal yang ia tolak. Dalam dunia yang sering mengukur keberhasilan dari apa yang dikumpulkan, ia justru menunjukkan nilai dari apa yang berani dilepaskan.

Sumber: Dwi Taufan Hidayat