Perwirasatu.co.id, Rabu 01 Juli 2026.

Ketukan palu Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo pada Senin, 29 Juni 2026, tidak hanya mengakhiri persidangan perkara Nomor 195/PUU-XXIV/2026. Dalam hitungan detik, ruang sidang Mahkamah Konstitusi kembali menjadi panggung penegasan arah demokrasi Indonesia. Di tengah menguatnya kembali wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD, Mahkamah menegaskan bahwa mekanisme Pilkada tetap dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. Putusan tersebut bukan sekadar menolak sebuah permohonan, melainkan mengirim pesan bahwa perubahan desain demokrasi harus berpijak pada konstitusi, bukan pada dinamika politik sesaat.

Suasana sidang berlangsung tenang ketika Ketua Mahkamah Konstitusi membacakan pertimbangan hukum. Amar putusan menyatakan permohonan pengujian Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing). Mahkamah menilai tidak terdapat kerugian hak konstitusional yang bersifat aktual maupun potensial sebagaimana dipersyaratkan dalam hukum acara pengujian undang-undang.

Namun, nilai strategis putusan itu tidak berhenti pada persoalan legal standing. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah kembali merujuk putusan-putusan sebelumnya dan menegaskan bahwa mekanisme pemilihan kepala daerah yang berlaku saat ini tetap dilaksanakan secara langsung oleh rakyat dengan berpedoman pada asas-asas pemilu yang berlaku secara umum, sembari tetap menghormati daerah yang memiliki kekhususan dan keistimewaan. Rujukan terhadap konsistensi putusan-putusan sebelumnya menunjukkan bahwa Mahkamah berusaha menjaga kepastian hukum sekaligus menghindari perubahan tafsir yang dapat menimbulkan ketidakstabilan dalam sistem ketatanegaraan.

Di balik putusan tersebut sesungguhnya tersimpan perdebatan konstitusional yang telah berlangsung lama. Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hanya menyatakan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota "dipilih secara demokratis". Frasa ini sejak awal memang membuka ruang penafsiran, apakah demokratis berarti dipilih langsung oleh rakyat atau cukup melalui lembaga perwakilan. Dalam sejumlah putusan terdahulu, Mahkamah memilih menafsirkan bahwa dalam perkembangan demokrasi Indonesia pascareformasi, pemilihan langsung merupakan bentuk yang paling sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Karena itu, Mahkamah mempertahankan kesinambungan tafsir tersebut.

Wacana mengembalikan Pilkada kepada DPRD bukanlah isu baru. Hampir setiap kali biaya politik meningkat, konflik Pilkada membesar, atau praktik politik uang kembali mencuat, gagasan tersebut selalu muncul. Pendukungnya berpendapat bahwa pemilihan melalui DPRD lebih hemat anggaran, lebih efisien, dan dapat mengurangi polarisasi politik di tingkat masyarakat. Sebaliknya, kelompok yang mempertahankan Pilkada langsung menilai bahwa efisiensi tidak boleh mengorbankan hak rakyat untuk menentukan pemimpinnya sendiri. Perdebatan inilah yang kembali mengemuka sebelum permohonan pengujian undang-undang diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

Jika ditelaah lebih dalam, sesungguhnya persoalan utama demokrasi lokal Indonesia bukan semata-mata terletak pada mekanisme pemilihannya. Pilkada langsung memang masih menyisakan berbagai persoalan, mulai dari biaya politik yang tinggi, maraknya politik uang, polarisasi sosial, hingga munculnya politik dinasti di sejumlah daerah. Akan tetapi, pengalaman sebelum reformasi juga menunjukkan bahwa pemilihan melalui DPRD tidak sepenuhnya bebas dari transaksi politik, lobi tertutup, maupun praktik jual beli dukungan. Dengan kata lain, persoalan sesungguhnya bukan berada pada siapa yang memilih, melainkan bagaimana sistem politik mampu menghasilkan proses yang jujur, adil, transparan, dan akuntabel.

Di sinilah putusan Mahkamah Konstitusi memiliki arti yang lebih mendalam. Mahkamah tidak sedang menyatakan bahwa Pilkada langsung adalah sistem yang sempurna. Mahkamah juga tidak menutup kemungkinan pembentuk undang-undang melakukan perubahan desain politik di masa depan. Akan tetapi, setiap perubahan harus ditempuh melalui mekanisme konstitusional yang benar, disertai argumentasi yang kuat, serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi yang telah dibangun sejak era reformasi. Dengan demikian, putusan tersebut menjadi pengingat bahwa hukum tata negara tidak boleh tunduk pada dinamika politik jangka pendek. 

Bagi partai politik, putusan ini seharusnya menjadi momentum untuk melakukan introspeksi. Tingginya biaya Pilkada tidak sepenuhnya lahir dari sistem pemilihan langsung, melainkan juga dipengaruhi oleh lemahnya kaderisasi, mahalnya proses pencalonan, dan kecenderungan mengutamakan popularitas dibandingkan kapasitas. Selama proses rekrutmen politik masih bertumpu pada kekuatan modal, pergantian mekanisme pemilihan tidak otomatis memperbaiki kualitas demokrasi.

Di sisi lain, masyarakat pun memikul tanggung jawab yang sama besarnya. Demokrasi tidak berhenti pada hak untuk mencoblos di bilik suara. Demokrasi justru diuji setelah itu, yakni ketika masyarakat mampu menolak politik uang, mengawasi jalannya pemerintahan, serta memberikan penilaian secara rasional terhadap kinerja kepala daerah. Tanpa budaya politik yang dewasa, mekanisme apa pun akan sulit menghasilkan pemerintahan yang bersih dan efektif.

Ketukan palu Mahkamah Konstitusi pada akhirnya bukan sekadar mengakhiri satu perkara, tetapi juga mengingatkan bangsa ini bahwa demokrasi bukan hanya soal memilih pemimpin, melainkan soal menjaga kepercayaan rakyat terhadap konstitusi. Selama hak memilih masih berada di tangan rakyat dan dijalankan secara bertanggung jawab, demokrasi akan tetap memiliki fondasi yang kokoh. Karena itu, tantangan terbesar Indonesia ke depan bukanlah memilih antara Pilkada langsung atau melalui DPRD, melainkan memastikan bahwa setiap pemimpin yang lahir dari proses demokrasi benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan sekadar memenangkan kontestasi politik. Itulah pesan yang sesungguhnya tertinggal setelah ruang sidang Mahkamah Konstitusi kembali lengang pada sore hari itu.

Sumber: Dwi Taufan Hidayat