Perwirasatu.co.id, Sabtu 30 mei 2026.

Ketika Reformasi bergulir tahun 1998– rakyat Indonesia berharap lahirnya tata kelola negara yang bersih, adil,  dan berdaulat. Harapan itu muncul setelah runtuhnya rezim Orde Baru yang dianggap sarat praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam suasana penuh euforia demokrasi itulah berbagai lembaga baru dibentuk, salah satunya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

KPK pada awalnya dipromosikan sebagai simbol harapan–lembaga superbody  yang digambarkan akan menyelamatkan Indonesia dari penyakit korupsi yang kronis– namun seiring perjalanan waktu, publik mulai menyaksikan bahwa lembaga ini perlahan berubah wajah– dari alat pemberantas korupsi menjadi instrumen tarik-menarik kepentingan politik kekuasaan.

KPK lahir di tengah perubahan besar sistem politik Indonesia– perubahan itu bukan sekadar pergantian presiden, melainkan perubahan total arah demokrasi nasional. Pemilihan presiden langsung tahun 2004 menjadi titik balik paling menentukan. Indonesia memasuki era baru politik liberal yang mahal, kompetitif dan sarat money politics.

Budaya politik permusyawaratan perwakilan yang dahulu menjadi roh demokrasi Pancasila perlahan digeser oleh sistem elektoral liberal ala Barat. Dalam sistem baru itu– kemenangan politik bukan lagi ditentukan kualitas moral dan gagasan kenegaraan, tetapi oleh kekuatan modal, oligarki dan pencitraan media.

Pemilu langsung yang dipromosikan sebagai puncak demokrasi ternyata membuka ruang sangat luas bagi masuknya kepentingan asing dalam menentukan arah politik nasional. Biaya politik yang sangat tinggi membuat partai-partai dan kandidat bergantung pada para pemilik modal. Dari sinilah oligarki politik tumbuh subur.

Di tengah situasi itu, KPK hadir bukan dalam ruang kosong. Banyak kalangan menilai desain kelembagaan KPK sangat dipengaruhi proposal-proposal reformasi hukum yang didorong lembaga donor internasional, NGO asing dan kepentingan global yang sejak awal menghendaki Indonesia mengikuti model demokrasi liberal sepenuhnya.

Narasi pemberantasan korupsi kemudian dijadikan alat legitimasi moral untuk membentuk opini publik. Siapa yang kritis terhadap desain tersebut dengan mudah dicap anti reformasi, anti demokrasi bahkan anti pemberantasan korupsi. Padahal persoalan sesungguhnya bukan pada semangat melawan korupsi, melainkan pada arah politik yang tersembunyi di balik pembentukan sistem itu.

KPK kemudian berkembang menjadi lembaga yang memiliki kekuatan luar biasa besar– bisa menyadap, menangkap, menahan dan membangun opini publik secara masif. Dalam praktiknya, kekuatan sebesar itu sangat rawan dipakai sebagai alat tekanan politik.

Publik mulai melihat pola yang berulang. Banyak tokoh politik tertentu dijadikan target operasi besar-besaran ketika berada pada posisi berseberangan dengan kekuasaan, sementara kelompok lain yang dekat dengan lingkar kekuasaan justru tampak aman. Akibatnya muncul kesan bahwa penegakan hukum tidak lagi berdiri netral di atas semua golongan.

Kondisi ini melahirkan pertanyaan besar– apakah KPK masih murni lembaga pemberantas korupsi, atau telah berubah menjadi alat pertarungan politik elite? Dalam negara demokrasi yang sehat, hukum seharusnya menjadi panglima, bukan alat kekuasaan. Ketika lembaga hukum mulai dipersepsikan tebang pilih, maka kepercayaan rakyat perlahan runtuh– dan ketika kepercayaan itu hilang, maka demokrasi hanya tinggal prosedur tanpa keadilan.

Lebih jauh lagi, sistem politik liberal yang bertumpu pada biaya tinggi telah melahirkan lingkaran setan korupsi politik. Kandidat membutuhkan uang besar untuk menang pemilu. Setelah berkuasa, kekuasaan dipakai untuk mengembalikan modal politik. Dalam situasi seperti itu, korupsi bukan lagi penyimpangan, tetapi menjadi bagian dari mekanisme sistem itu sendiri.

Ironisnya, rakyat kecil hanya menjadi penonton– demokrasi yang dahulu dijanjikan membawa kesejahteraan justru berubah menjadi panggung perebutan kekuasaan antar-oligarki. Politik uang menjadi budaya baru. Suara rakyat diperdagangkan setiap musim pemilu. Moral politik bangsa mengalami kemerosotan serius.

Pancasila yang menempatkan musyawarah dan hikmat kebijaksanaan sebagai dasar demokrasi perlahan tersingkir oleh pragmatisme liberal. Demokrasi tidak lagi berbasis nilai gotong royong dan kedaulatan rakyat, melainkan pada transaksi politik dan kekuatan kapital– karena itu, kritik terhadap KPK sejatinya bukan sekadar kritik terhadap sebuah lembaga, tetapi kritik terhadap arah besar sistem politik Indonesia pasca reformasi. Sebab selama demokrasi masih dikendalikan oligarki modal dan intervensi kepentingan asing, maka lembaga-lembaga hukum akan selalu berpotensi dijadikan alat kekuasaan.

Indonesia membutuhkan evaluasi menyeluruh terhadap arah demokrasi nasional– bangsa ini harus kembali menempatkan Pancasila sebagai fondasi utama kehidupan bernegara, bukan sekadar slogan seremonial. Demokrasi harus dikembalikan pada semangat keadilan sosial, musyawarah dan kedaulatan rakyat yang sejati.

Jika tidak, maka lembaga-lembaga negara akan terus kehilangan marwahnya– dan rakyat akan semakin sulit membedakan mana penegakan hukum yang murni demi keadilan, dan mana operasi politik yang dibungkus jargon pemberantasan korupsi.

Penulis: Benz Jono Hartono, dikenal sebagai, Praktisi Media Masa, dan Executive Director Hawathai Institute