Perwirasatu.co.id, 11 Juni 2026.

Di tengah ambisi besar pemerintah membangun generasi sehat melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG), gelombang kritik justru muncul dari ruang publik. Pada 10 Juni 2026, sekelompok massa yang tergabung dalam MBG Watch menggelar aksi di depan kantor Badan Gizi Nasional (BGN) dan menuntut moratorium serta evaluasi menyeluruh terhadap program tersebut. Peristiwa itu menunjukkan bahwa perdebatan mengenai MBG tidak lagi semata menyangkut gizi anak sekolah, melainkan juga menyentuh persoalan tata kelola, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam kebijakan negara. 

Program MBG merupakan salah satu kebijakan sosial terbesar yang pernah dijalankan pemerintah Indonesia. Tujuannya jelas, yaitu memperbaiki status gizi anak, menekan angka stunting, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam kerangka pembangunan jangka panjang, tujuan tersebut sulit dibantah. Persoalannya bukan terletak pada niat program, melainkan pada bagaimana program itu dijalankan di lapangan. Sejarah kebijakan publik di Indonesia menunjukkan bahwa keberhasilan sebuah program sering kali ditentukan bukan oleh besarnya anggaran, melainkan oleh kualitas tata kelola dan kemampuan negara menjangkau kebutuhan nyata masyarakat.

Di sinilah kritik yang muncul terhadap MBG menjadi relevan. Banyak pihak tidak menolak pentingnya pemenuhan gizi bagi anak sekolah. Namun mereka mempertanyakan apakah desain pelaksanaan yang terlalu terpusat mampu menjawab kebutuhan yang sangat beragam di berbagai daerah. Indonesia bukan negara dengan karakter sosial yang seragam. Kebutuhan sekolah di pedalaman Papua tentu berbeda dengan sekolah di Jakarta, Surabaya, atau Medan. Karena itu, pendekatan yang terlalu sentralistik berisiko menciptakan jarak antara kebijakan dan realitas lapangan.

Infografis yang beredar luas di media sosial menyoroti satu gagasan penting, yakni perlunya pelibatan desa dan sekolah dalam seluruh tahapan pelaksanaan MBG. Gagasan tersebut layak dipertimbangkan karena kedua institusi itu merupakan pihak yang paling dekat dengan penerima manfaat. Sekolah mengetahui kondisi siswa secara langsung, sedangkan pemerintah desa memahami karakteristik masyarakat dan kondisi ekonomi wilayahnya. Ketika dua institusi tersebut hanya berperan sebagai penerima kebijakan, potensi hilangnya informasi penting dari lapangan menjadi semakin besar.

Sekolah seharusnya tidak hanya diposisikan sebagai titik distribusi makanan. Guru dan tenaga kependidikan memiliki pengetahuan yang lebih baik mengenai kebutuhan siswa, kondisi kesehatan peserta didik, serta efektivitas program yang dijalankan setiap hari. Keterlibatan sekolah dalam proses evaluasi dan pengawasan dapat menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa tujuan program benar benar tercapai. Tanpa mekanisme umpan balik yang kuat dari sekolah, pemerintah berisiko kehilangan informasi mengenai kualitas pelaksanaan di lapangan.

Demikian pula dengan desa. Pemerintah desa memiliki jaringan sosial yang memungkinkan proses pengawasan berlangsung lebih dekat dan lebih partisipatif. Dalam banyak program pembangunan, keberhasilan sering kali ditentukan oleh kemampuan pemerintah melibatkan masyarakat sebagai subjek, bukan sekadar objek kebijakan. Karena itu, pelibatan desa dalam perencanaan, pengadaan bahan pangan lokal, hingga pengawasan distribusi dapat memperkuat legitimasi sekaligus efektivitas program.

Aspek lain yang tidak boleh diabaikan adalah dampak ekonomi. Jika bahan pangan dipasok dari petani lokal, UMKM setempat dilibatkan dalam pengolahan makanan, dan masyarakat menjadi bagian dari rantai distribusi, maka MBG dapat menghasilkan manfaat berlapis. Program ini bukan hanya menyediakan makanan bagi siswa, tetapi juga menggerakkan ekonomi daerah. Pendekatan semacam ini dapat memperkuat daya tahan ekonomi lokal sekaligus menciptakan rasa memiliki terhadap program pemerintah.

Meski demikian, kritik terhadap MBG juga perlu ditempatkan secara proporsional. Tidak semua persoalan yang muncul dapat dijadikan alasan untuk menghentikan program secara keseluruhan. Badan Gizi Nasional berulang kali menyatakan bahwa evaluasi terus dilakukan terhadap pelaksanaan program. Dalam beberapa kasus, operasional satuan pelayanan yang bermasalah bahkan dihentikan sementara untuk kepentingan investigasi dan perbaikan. 

Fakta tersebut menunjukkan bahwa pemerintah menyadari adanya tantangan dalam implementasi. Tantangan itu antara lain menyangkut pengawasan kualitas makanan, standar keamanan pangan, distribusi, serta koordinasi antar lembaga. Dalam program berskala nasional yang menjangkau jutaan penerima manfaat, munculnya kendala operasional bukanlah sesuatu yang sepenuhnya dapat dihindari. Yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah merespons masalah secara terbuka dan bertanggung jawab.

Di sisi lain, ruang publik juga dipenuhi berbagai informasi yang tidak selalu benar. Badan Gizi Nasional beberapa kali harus memberikan klarifikasi terhadap informasi yang beredar di media sosial mengenai penghentian total program MBG. BGN menegaskan bahwa kabar mengenai penghentian program secara permanen merupakan informasi yang tidak benar. Karena itu, kritik terhadap MBG perlu dibedakan secara tegas dari penyebaran informasi yang tidak terverifikasi. 

Perdebatan mengenai MBG sesungguhnya membuka diskusi yang lebih besar tentang bagaimana negara mengelola program sosial berskala raksasa. Program sebesar ini membutuhkan lebih dari sekadar anggaran dan birokrasi. Ia membutuhkan kepercayaan publik. Kepercayaan tidak lahir dari slogan, melainkan dari transparansi, keterbukaan data, mekanisme pengawasan yang efektif, serta ruang partisipasi bagi masyarakat.

Karena itu, pertanyaan utama yang seharusnya diajukan bukanlah apakah MBG perlu dilanjutkan atau dihentikan. Pertanyaan yang lebih penting adalah bagaimana memastikan program tersebut benar benar menjangkau anak yang membutuhkan, menggunakan anggaran secara efisien, menjaga kualitas pelayanan, serta melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan. Di sinilah desa dan sekolah dapat memainkan peran strategis yang selama ini sering terabaikan.

Keberhasilan MBG akan ditentukan oleh kemampuan pemerintah mengubah program ini dari sekadar proyek distribusi makanan menjadi gerakan sosial yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Ketika sekolah diberi ruang untuk mengawasi, desa dilibatkan dalam perencanaan, masyarakat memperoleh akses terhadap informasi, dan pemerintah membuka diri terhadap kritik, maka MBG memiliki peluang menjadi salah satu kebijakan sosial paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia. Sebaliknya, jika partisipasi publik diabaikan dan kritik hanya dianggap sebagai gangguan politik, maka program yang dirancang untuk membangun masa depan bangsa berisiko kehilangan dukungan dari masyarakat yang seharusnya menjadi mitra utamanya.

Sumber: Dwi Taufan Hidayat