Perwirasatu.co.id, Rabu 03 Juni 2026.

Kasus dugaan kekerasan seksual yang menyeret pimpinan Padepokan Padang Ati di Kabupaten Pekalongan bukan sekadar perkara pidana yang sedang diproses aparat penegak hukum. Peristiwa ini membuka kembali perdebatan tentang efektivitas sistem pengawasan di lembaga pendidikan berbasis asrama, relasi kuasa antara pengasuh dan santri, serta kesiapan mekanisme perlindungan anak di lingkungan pendidikan keagamaan. Di tengah meningkatnya perhatian publik, langkah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah membentuk Tim atau Satgas Pesantren Ramah Anak menjadi sorotan sebagai upaya pencegahan sekaligus pembenahan sistem. 

Kasus yang mencuat di Pekalongan menjadi ujian berat bagi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan keagamaan. Selama ini pesantren dipandang sebagai tempat pembentukan karakter, penguatan moral, dan pendidikan akhlak. Karena itu, ketika muncul dugaan kekerasan seksual di lingkungan yang seharusnya menjadi ruang aman bagi anak, masyarakat tidak hanya mempertanyakan tindakan individu yang diduga terlibat, tetapi juga menyoroti sistem yang memungkinkan dugaan penyimpangan tersebut tidak terdeteksi sejak dini. 

Merespons situasi tersebut, Ketua PWNU Jawa Tengah KH Abdul Ghaffar Rozin menyatakan pihaknya bersama Kementerian Agama mendorong pembentukan Tim Pesantren Ramah Anak di berbagai pesantren. Tim ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman mengenai berbagai bentuk kekerasan, mulai dari kekerasan fisik, verbal, hingga kekerasan seksual, sekaligus memperkuat mekanisme penanganannya. Gagasan tersebut menunjukkan adanya kesadaran bahwa perlindungan anak tidak dapat diserahkan semata kepada aturan normatif, tetapi memerlukan sistem pengawasan yang terstruktur dan berkelanjutan. 

Namun pembentukan satgas tidak boleh dipahami sebagai solusi tunggal. Berbagai pengalaman dalam penanganan kasus kekerasan di lingkungan pendidikan menunjukkan bahwa keberadaan satuan tugas tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas perlindungan. Banyak lembaga memiliki aturan dan struktur pengawasan yang memadai di atas kertas, tetapi menghadapi kendala dalam pelaksanaan. Persoalan independensi, kapasitas sumber daya manusia, keberanian menerima laporan, dan konsistensi tindak lanjut sering menjadi tantangan yang menentukan berhasil atau tidaknya sebuah sistem perlindungan.

Kasus Pekalongan juga mengingatkan pentingnya memahami relasi kuasa yang berkembang dalam lingkungan pendidikan berasrama. Dalam tradisi pendidikan pesantren, penghormatan kepada guru dan pengasuh merupakan nilai yang dijunjung tinggi. Nilai tersebut menjadi fondasi penting dalam proses pendidikan. Akan tetapi, dalam situasi tertentu, hubungan yang sangat hierarkis dapat menimbulkan hambatan bagi korban atau saksi untuk menyampaikan keluhan. Rasa takut, ketergantungan, tekanan sosial, dan kekhawatiran tidak dipercaya sering menjadi faktor yang membuat dugaan pelanggaran berlangsung tanpa terungkap dalam waktu lama. 

Karena itu, agenda perlindungan anak di pesantren memerlukan pendekatan yang lebih luas daripada sekadar pembentukan struktur internal. Mekanisme pengaduan yang mudah diakses, perlindungan terhadap pelapor, keterlibatan pihak independen, serta pengawasan berkala menjadi elemen yang sama pentingnya. Sistem yang baik harus mampu memberikan ruang aman bagi santri untuk melaporkan dugaan pelanggaran tanpa takut mendapatkan tekanan atau stigma.

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah pemulihan korban. Dalam banyak kasus kekerasan seksual, dampak yang dialami korban tidak berhenti pada peristiwa yang terjadi. Trauma psikologis dapat berlangsung dalam jangka panjang dan memengaruhi kehidupan sosial, pendidikan, maupun perkembangan mental korban. Karena itu, pendampingan psikologis dan dukungan sosial harus menjadi bagian integral dari setiap upaya penanganan kasus. Langkah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang melakukan asesmen terhadap para santriwati menunjukkan bahwa perhatian terhadap aspek pemulihan mulai mendapat tempat dalam proses penanganan. 

Kasus ini juga memunculkan perhatian terhadap tata kelola lembaga pendidikan keagamaan. Informasi yang disampaikan Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah menyebutkan bahwa Padepokan Padang Ati tidak tercatat sebagai pondok pesantren berizin. Fakta tersebut memperlihatkan pentingnya transparansi status kelembagaan, proses verifikasi, dan pengawasan terhadap seluruh lembaga yang menyelenggarakan pendidikan berbasis keagamaan. Kejelasan status hukum dan administrasi menjadi bagian penting dalam membangun akuntabilitas lembaga. 

Di sisi lain, peristiwa ini menjadi momentum refleksi bagi seluruh pemangku kepentingan pendidikan keagamaan. Perlindungan anak tidak boleh diposisikan sebagai agenda tambahan yang hanya dibicarakan ketika muncul kasus besar. Keamanan dan keselamatan peserta didik harus menjadi fondasi utama dalam setiap proses pendidikan. Kualitas pendidikan tidak hanya diukur dari prestasi akademik atau kemampuan keagamaan, tetapi juga dari kemampuan lembaga menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari segala bentuk kekerasan.

Pembentukan Satgas Pesantren Ramah Anak merupakan langkah awal yang patut diapresiasi. Namun efektivitasnya akan sangat bergantung pada kualitas implementasi, pelatihan anggota, dukungan regulasi, mekanisme evaluasi, dan keterbukaan terhadap pengawasan publik. Satgas tidak boleh berhenti sebagai simbol respons kelembagaan, melainkan harus menjadi instrumen nyata yang mampu mencegah, mendeteksi, dan menangani berbagai bentuk kekerasan di lingkungan pesantren.

Pada akhirnya, kasus Pekalongan memberikan pelajaran bahwa perlindungan anak harus dibangun melalui sistem yang kuat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan tidak lahir dari reputasi semata, melainkan dari kemampuan lembaga tersebut menjaga keselamatan peserta didik serta menegakkan prinsip akuntabilitas ketika terjadi persoalan. Dalam konteks itulah pembentukan Satgas Pesantren Ramah Anak perlu dipandang bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai pintu masuk menuju reformasi perlindungan anak yang lebih menyeluruh di lingkungan pendidikan keagamaan.

Sumber: Dwi Taufan Hidayat