Perwirasatu.co.id, 03 Juni 2026.

Ribuan orang tua di Indonesia mengirim anak mereka ke pesantren dengan harapan memperoleh pendidikan agama, pembinaan akhlak, dan lingkungan yang aman. Namun dalam beberapa tahun terakhir, muncul serangkaian kasus kekerasan seksual di sejumlah lembaga pendidikan keagamaan yang mengguncang kepercayaan publik. Peristiwa demi peristiwa yang terungkap memunculkan pertanyaan mendasar: sejauh mana sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan berasrama telah berjalan secara efektif, dan mengapa korban sering kali membutuhkan waktu lama untuk berani melapor?

Kekerasan seksual di lingkungan pendidikan bukanlah persoalan baru. Komnas Perempuan dalam Siaran Pers "Memastikan Ketidakberulangan Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Pesantren" yang dipublikasikan pada 27 Oktober 2025 mencatat bahwa sepanjang 2020 sampai 2024 terdapat 97 pengaduan kasus kekerasan seksual di ranah pendidikan. Dalam data tersebut, lembaga pendidikan berbasis agama Islam menempati posisi kedua setelah perguruan tinggi. Sumber: Komnas Perempuan, "Memastikan Ketidakberulangan Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Pesantren", 27 Oktober 2025.

Data tersebut tidak dapat digunakan untuk menggeneralisasi seluruh pesantren di Indonesia. Sebaliknya, data itu menunjukkan bahwa bahkan lembaga yang dibangun atas nilai moral dan pendidikan agama pun tidak kebal terhadap risiko penyalahgunaan kekuasaan. Karena itulah isu perlindungan anak perlu ditempatkan sebagai agenda utama, bukan sekadar pelengkap administrasi lembaga pendidikan.

Komnas Perempuan dalam siaran pers "Darurat Kekerasan Seksual di Pesantren" tanggal 9 Mei 2026 menyoroti pola berulang yang ditemukan dalam sejumlah kasus. Lembaga tersebut menyebut adanya relasi kuasa berbasis spiritual, kultur diam, serta lemahnya mekanisme pelaporan yang menyebabkan korban kesulitan memperoleh keadilan. Sumber: Komnas Perempuan, "Darurat Kekerasan Seksual di Pesantren", 9 Mei 2026.

Relasi kuasa menjadi persoalan yang sering muncul dalam berbagai pembahasan mengenai kekerasan seksual di lembaga pendidikan tertutup. Dalam struktur pendidikan berasrama, pengasuh, guru, atau figur keagamaan sering kali memiliki otoritas yang sangat besar. Otoritas tersebut pada dasarnya dibutuhkan untuk proses pendidikan. Namun tanpa mekanisme pengawasan yang kuat, relasi itu dapat berubah menjadi ruang yang rentan terhadap penyalahgunaan.

Persoalan berikutnya adalah budaya diam. Banyak korban menghadapi tekanan psikologis dan sosial ketika hendak melapor. Sebagian takut tidak dipercaya, sebagian khawatir dianggap merusak nama baik lembaga, dan sebagian lainnya takut terhadap konsekuensi sosial yang mungkin muncul. Fenomena tersebut juga disorot dalam pemberitaan IDN Times berjudul "Komnas: Peran Media Krusial Mengungkap Kekerasan Seksual di Pesantren" yang terbit pada 27 Oktober 2025. Sumber: IDN Times, "Komnas: Peran Media Krusial Mengungkap Kekerasan Seksual di Pesantren", 27 Oktober 2025.

Dampak yang dialami korban tidak berhenti ketika kasus terungkap. Trauma psikologis, hilangnya rasa aman, gangguan pendidikan, dan kesulitan membangun kepercayaan terhadap orang lain dapat berlangsung bertahun tahun. Sejumlah kajian akademik yang dipublikasikan dalam jurnal Pengetahuan dari Perempuan milik Komnas Perempuan juga menunjukkan bahwa manipulasi tafsir agama dan pemaknaan kepatuhan yang keliru dapat menjadi faktor yang memperkuat kerentanan korban dalam lingkungan tertentu. Sumber: Ningsih Sepniar Lumban Toruan dan Eri Susilowati, "Merebut Ulang Makna Ta'dzim di Kalangan Santri sebagai Upaya Peningkatan Kesadaran Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pesantren".

Karena itu, solusi terhadap persoalan ini tidak cukup hanya berupa penghukuman pelaku. Reformasi sistem perlindungan anak harus berjalan bersamaan dengan penegakan hukum. Mekanisme pengaduan yang aman, pendampingan psikologis, bantuan hukum, serta jaminan keberlanjutan pendidikan bagi korban harus menjadi bagian dari respons yang menyeluruh.

Pemerintah sendiri mulai menunjukkan perhatian yang lebih besar terhadap isu tersebut. Dalam berita resmi Kementerian Agama berjudul "Kemenag Terima Komnas Perempuan, Bahas Langkah Strategis Pencegahan Kekerasan Seksual di Pesantren" yang dipublikasikan pada 6 Mei 2026, Menteri Agama menyatakan bahwa penanganan tidak cukup dilakukan secara kasus per kasus, melainkan harus melalui penguatan regulasi dan perubahan kultur kelembagaan. Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia, "Kemenag Terima Komnas Perempuan, Bahas Langkah Strategis Pencegahan Kekerasan Seksual di Pesantren", 6 Mei 2026.

Langkah yang banyak direkomendasikan para pemerhati perlindungan anak meliputi pembentukan satuan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, audit perlindungan anak secara berkala, peningkatan pengawasan internal dan eksternal, serta pendidikan hak anak bagi seluruh peserta didik. Semakin terbuka sebuah lembaga terhadap pengawasan publik, semakin kecil peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan.

Pada akhirnya, perdebatan mengenai citra lembaga tidak boleh menggeser fokus utama, yaitu keselamatan anak. Pesantren telah menjadi bagian penting dari sejarah pendidikan Indonesia dan telah melahirkan banyak tokoh bangsa. Justru karena peran strategis itulah, setiap bentuk kekerasan harus ditangani secara tegas, transparan, dan berkeadilan. Perlindungan terhadap santri bukan ancaman bagi pesantren. Sebaliknya, perlindungan yang kuat merupakan syarat agar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan keagamaan tetap terjaga dan semakin kokoh di masa depan.

Sumber: Dwi Taufan Hidayat