Perwirasatu.co.id, Senin 15 Juni 2026.

Di berbagai pelosok Indonesia, papan nama Koperasi Desa Merah Putih mulai berdiri. Program yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini diproyeksikan menjadi motor baru penggerak ekonomi desa, memperkuat kemandirian masyarakat, memperpendek rantai distribusi, dan membuka akses ekonomi yang lebih luas bagi warga. Namun seiring pelaksanaannya, muncul beragam pertanyaan kritis mengenai tata kelola, efektivitas kelembagaan, sumber pembiayaan, serta mekanisme pengawasan yang akan menentukan berhasil atau tidaknya program tersebut.

Koperasi Desa Merah Putih merupakan salah satu program strategis nasional yang ditempatkan sebagai instrumen pembangunan ekonomi berbasis desa. Pemerintah menargetkan pembentukan puluhan ribu koperasi desa yang diharapkan mampu mengintegrasikan berbagai aktivitas ekonomi masyarakat, mulai dari perdagangan kebutuhan pokok, distribusi hasil pertanian, layanan keuangan, hingga pengembangan usaha produktif masyarakat desa. 

Gagasan membangun ekonomi desa melalui koperasi sejatinya bukan konsep baru dalam sejarah Indonesia. Sejak masa awal kemerdekaan, koperasi dipandang sebagai sarana pemberdayaan ekonomi rakyat yang berlandaskan prinsip gotong royong. Karena itu, kemunculan Kopdes Merah Putih mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan yang berharap koperasi dapat kembali menjadi instrumen penting dalam memperkuat ekonomi masyarakat desa. Namun pengalaman masa lalu juga menunjukkan bahwa keberhasilan koperasi tidak hanya ditentukan oleh besarnya modal atau dukungan pemerintah, melainkan oleh kualitas pengelolaan, profesionalisme pengurus, dan tingkat partisipasi masyarakat.

Perdebatan mulai muncul ketika aspek pembiayaan program menjadi perhatian publik. Sejumlah perangkat desa, akademisi, dan pemerhati kebijakan publik mempertanyakan skema pembiayaan yang akan digunakan dalam pengembangan koperasi tersebut. Kekhawatiran terutama berkaitan dengan kemungkinan berkurangnya ruang fiskal desa apabila sumber pembiayaan nantinya bersinggungan dengan kebutuhan pembangunan desa yang sudah berjalan. Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa program ini dirancang untuk memperkuat ekonomi desa, bukan mengurangi hak masyarakat atas pembangunan desa.

Perhatian publik terhadap isu tersebut semakin meningkat setelah muncul hasil survei yang menunjukkan adanya keraguan sebagian perangkat desa terhadap skema pembiayaan koperasi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa tantangan utama program bukan hanya membangun lembaga baru, melainkan juga membangun kepercayaan dan pemahaman bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah desa mengenai tujuan, manfaat, serta mekanisme pelaksanaannya. 

Persoalan lain yang menjadi bahan diskusi adalah hubungan antara Kopdes Merah Putih dan Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes yang selama ini telah beroperasi di berbagai daerah. Sejumlah pengamat menilai perlu adanya pembagian fungsi yang jelas agar kedua lembaga tersebut tidak saling tumpang tindih. Di banyak desa, BUMDes telah menjadi instrumen ekonomi yang cukup berkembang dan memiliki pengalaman dalam mengelola berbagai usaha produktif. Karena itu, sinergi antara koperasi dan BUMDes menjadi salah satu faktor penting yang akan menentukan efektivitas program di lapangan. 

Selain persoalan kelembagaan, tantangan terbesar lainnya terletak pada kualitas sumber daya manusia. Banyak koperasi di Indonesia mengalami stagnasi bukan karena kekurangan modal, melainkan akibat lemahnya kemampuan manajemen, administrasi, dan pengawasan internal. Sebuah koperasi yang sehat membutuhkan sistem pencatatan keuangan yang transparan, tata kelola yang profesional, serta mekanisme pertanggungjawaban yang dapat diawasi oleh anggota dan masyarakat. Tanpa fondasi tersebut, lembaga ekonomi yang dibangun dengan tujuan mulia sekalipun berisiko menghadapi berbagai persoalan di kemudian hari.

Diskusi mengenai transparansi dan akuntabilitas juga berkembang luas di ruang publik. Masyarakat tidak hanya menaruh perhatian pada target pembentukan koperasi, tetapi juga pada bagaimana dana publik akan dikelola, bagaimana proses pengawasan dilakukan, serta bagaimana pemerintah memastikan bahwa setiap koperasi benar benar memberikan manfaat bagi warga desa. Dalam konteks inilah pengawasan menjadi elemen yang sama pentingnya dengan pendanaan.

Sejumlah anggota DPR mengingatkan bahwa keberhasilan Kopdes Merah Putih tidak boleh diukur semata dari jumlah koperasi yang berhasil dibentuk. Yang jauh lebih penting adalah kualitas kelembagaan, keberlanjutan usaha, serta kemampuan koperasi memberikan manfaat nyata kepada masyarakat desa. Karena itu, prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat harus menjadi fondasi utama dalam setiap tahap pelaksanaan program. 

Di sisi lain, pemerintah tetap optimistis terhadap prospek program tersebut. Pemerintah meyakini bahwa koperasi desa dapat menjadi instrumen penting untuk memperkuat distribusi barang kebutuhan pokok, meningkatkan nilai tambah produk pertanian, memperluas akses pembiayaan masyarakat, serta membuka peluang kerja baru di pedesaan. Untuk mempercepat pelaksanaannya, pemerintah juga membentuk satuan tugas khusus yang bertugas mengoordinasikan berbagai kementerian dan lembaga terkait. 

Terlepas dari berbagai perdebatan yang berkembang, satu hal yang tidak dapat dibantah adalah pentingnya membangun ekonomi desa yang kuat dan berkelanjutan. Desa merupakan fondasi utama perekonomian nasional. Ketika desa berkembang, maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat dan kesenjangan ekonomi dapat diperkecil. Karena itu, perdebatan yang muncul mengenai Kopdes Merah Putih seharusnya dipandang sebagai bagian dari proses demokrasi yang sehat untuk memastikan bahwa setiap kebijakan publik berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan.

Masa depan Kopdes Merah Putih tidak akan ditentukan oleh besarnya anggaran, banyaknya koperasi yang berdiri, atau tingginya target yang dicanangkan pemerintah. Keberhasilannya akan sangat bergantung pada kualitas tata kelola, profesionalisme pengurus, efektivitas pengawasan, serta tingkat kepercayaan masyarakat desa. Apabila seluruh unsur tersebut dapat dibangun secara kuat dan konsisten, Kopdes Merah Putih berpeluang menjadi salah satu tonggak penting kebangkitan ekonomi desa Indonesia pada masa mendatang.

Sumber: Dwi Taufan Hidayat