Perwirasatu.co.id, Senin 15 Juni 2026.

Wacana penempatan dana jamaah umrah dalam suatu sistem yang berada di bawah pengawasan pemerintah sebelum diproses oleh perusahaan travel memunculkan beragam tanggapan. Sebagian kalangan melihat gagasan tersebut sebagai langkah perlindungan terhadap jamaah dari risiko penipuan dan gagal berangkat. Namun, sebagian lainnya mempertanyakan efektivitas, mekanisme pengawasan, dan dampaknya terhadap industri perjalanan umrah nasional. Perdebatan ini menunjukkan bahwa persoalan umrah bukan hanya menyangkut ibadah, melainkan juga tata kelola keuangan dan kepercayaan publik.

Wacana tersebut mencuat setelah Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi mengkaji penerapan sistem pembayaran berbasis dompet elektronik atau e wallet yang memungkinkan dana jamaah tidak langsung diterima oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah. Gagasan itu dimaksudkan untuk memperkuat perlindungan jamaah dan meningkatkan transparansi pengelolaan dana.

Bagi sebagian calon jamaah, keamanan dana merupakan persoalan yang sangat penting. Berbagai kasus penipuan perjalanan umrah pada masa lalu meninggalkan trauma dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat. Kasus First Travel dan Abu Tours yang melibatkan puluhan ribu calon jamaah menjadi pelajaran bahwa lemahnya tata kelola dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar.

Dari sudut pandang perlindungan konsumen, kehadiran mekanisme yang dapat mengamankan dana jamaah memang patut dipertimbangkan. Namun, efektivitas suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh siapa yang memegang dana tersebut, melainkan juga oleh sistem pengawasan, transparansi, serta akuntabilitas pengelolaannya. Pemindahan rekening dari perusahaan travel kepada suatu lembaga yang diawasi pemerintah belum tentu secara otomatis menghilangkan risiko apabila tata kelolanya tidak dibangun secara kuat.

Indonesia sebenarnya telah memiliki instrumen hukum yang mengatur perlindungan dana jamaah umrah. Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhajian mewajibkan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah memiliki rekening penampungan pada bank penerima setoran biaya perjalanan ibadah umrah. Regulasi tersebut dimaksudkan untuk memberikan jaminan keamanan terhadap dana yang disetorkan masyarakat.

Keberadaan regulasi tersebut memunculkan pertanyaan yang lebih mendasar. Apakah yang dibutuhkan saat ini adalah pembentukan sistem baru, atau justru penguatan terhadap pelaksanaan aturan yang sudah ada. Sebab, tidak sedikit kebijakan yang sebenarnya telah tersedia, tetapi belum berjalan secara optimal akibat lemahnya pengawasan dan implementasi.

Di kalangan pelaku industri perjalanan umrah, muncul kekhawatiran bahwa sentralisasi dana dapat memengaruhi fleksibilitas operasional perusahaan. Selama ini perusahaan travel membutuhkan kepastian arus kas untuk melakukan pemesanan tiket penerbangan, akomodasi hotel, transportasi, serta berbagai layanan lainnya. Oleh karena itu, apabila mekanisme baru diterapkan, efisiensi dan kecepatan pelayanan harus menjadi perhatian utama agar tidak menimbulkan hambatan baru bagi jamaah.

Pandangan yang beragam juga muncul dari masyarakat. Sebagian jamaah merasa lebih tenang apabila dana mereka berada dalam sistem yang diawasi secara ketat. Namun, tidak sedikit yang berpendapat bahwa persoalan utama bukan terletak pada siapa yang memegang dana, melainkan pada kualitas pengawasan terhadap penyelenggara perjalanan umrah. Bagi mereka, perusahaan travel yang sehat dan profesional tetap merupakan ujung tombak pelayanan kepada jamaah.

Pengelolaan dana masyarakat dalam jumlah besar membutuhkan tata kelola yang kuat. Pengalaman pengelolaan dana haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji menunjukkan bahwa aspek transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan berlapis menjadi syarat utama untuk menjaga kepercayaan publik.

Karena itu, apabila pemerintah Indonesia pada masa mendatang mempertimbangkan pembentukan sistem penampungan dana jamaah umrah secara lebih terpusat, desain kelembagaan dan mekanisme pengawasannya harus disusun secara matang. Keterlibatan asosiasi travel, lembaga keuangan syariah, akademisi, dan perwakilan jamaah menjadi penting agar kebijakan yang lahir benar benar mampu memberikan perlindungan sekaligus menjaga keberlangsungan industri perjalanan umrah nasional.

Inti persoalan ini bukan sekadar apakah dana jamaah berada di tangan perusahaan travel atau dalam suatu sistem yang berada di bawah pengawasan pemerintah. Yang lebih penting adalah bagaimana menghadirkan tata kelola yang aman, transparan, akuntabel, dan mampu memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat. Dalam penyelenggaraan ibadah yang melibatkan jutaan umat, kepercayaan merupakan modal yang tidak ternilai. Karena itu, setiap kebijakan baru harus dibangun di atas prinsip kehati hatian, keterbukaan, dan kepentingan jamaah sebagai prioritas utama.

Pertanyaan yang sesungguhnya bukanlah apakah masyarakat setuju atau tidak terhadap wacana tersebut. Pertanyaan yang lebih penting adalah mekanisme seperti apa yang mampu menjamin keamanan dana sekaligus memberikan pelayanan yang cepat, efisien, dan dapat dipercaya. Sebab, tujuan akhirnya bukan hanya memindahkan tempat penyimpanan dana, melainkan membangun sistem yang benar benar memberikan rasa aman bagi umat.

Sumber: Dwi Taufan Hidayat.