Perwirasatu.co.id, Minggu 24 Mei 2026.

Kesaksian mantan Ketua DPRD Morowali Irwan Arya membuka lapisan paling gelap dari proyek hilirisasi nikel Indonesia. Di tengah ledakan investasi dan jargon industrialisasi nasional, rakyat lokal justru merasa tersingkir dari tanahnya sendiri. Kawasan industri raksasa berdiri megah dengan fasilitas modern, sementara pengawasan negara dipertanyakan, akses wakil rakyat dibatasi, dan suara kritik perlahan dibungkam lewat kriminalisasi serta tekanan kekuasaan.

Morowali hari ini bukan sekadar kawasan industri. Ia telah berubah menjadi simbol paling nyata tentang bagaimana kekayaan alam Indonesia bisa melahirkan paradoks yang mengerikan: daerah yang menghasilkan triliunan rupiah justru menyisakan rakyat lokal dalam ketimpangan dan keterasingan.

Kesaksian Irwan Arya bukan suara sembarangan. Ia bukan aktivis luar daerah, bukan pengamat asing, dan bukan oposisi politik nasional. Ia adalah mantan Ketua DPRD Morowali periode 2014–2019, putra asli daerah yang menyaksikan sendiri bagaimana tanah kelahirannya berubah secara drastis di bawah arus investasi industri nikel.

Kalimatnya menghantam keras:

“Kedaulatan wilayah kami dari ujung Morowali sampai ujung Morowali sudah dikuasai oleh orang-orang asing. Kami tinggal nama di sana.”

Pernyataan itu mungkin terdengar emosional. Namun ketika satu per satu fakta yang ia sampaikan diurai, publik mulai melihat bahwa persoalan Morowali jauh melampaui isu investasi biasa. Ini menyentuh pertanyaan paling mendasar tentang negara: siapa sebenarnya yang berdaulat atas wilayah Indonesia?

Morowali adalah jantung hilirisasi nikel nasional. Di sanalah berdiri kawasan industri raksasa PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), salah satu pusat pengolahan nikel terbesar di Asia bahkan dunia. Di dalamnya berdiri smelter raksasa, pabrik stainless steel, industri baterai lithium kendaraan listrik, pelabuhan besar, hingga bandar udara khusus perusahaan.

Nilai ekonomi yang berputar di sana mencapai puluhan triliun rupiah. Nikel Morowali menjadi bahan baku strategis dalam perebutan ekonomi hijau global. Dunia membutuhkan baterai. Baterai membutuhkan nikel. Dan Indonesia memiliki cadangan terbesar dunia.

Namun di balik angka fantastis itu, muncul pertanyaan yang menghantui:

mengapa rakyat lokal tidak merasakan kemakmuran yang sebanding?

Menurut Irwan Arya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Morowali dari seluruh aktivitas industri raksasa itu hanya sekitar Rp200 miliar per tahun. Jumlah yang terlihat besar di atas kertas, tetapi menjadi sangat kecil dibandingkan nilai produksi dan keuntungan perusahaan yang mencapai puluhan triliun.

“Ibarat anak kecil dikasih permen sebiji,” katanya.

Kritik ini bukan semata soal pembagian keuntungan. Yang lebih serius adalah dugaan hilangnya kontrol negara terhadap kawasan industri tersebut.

Irwan mengaku selama lima tahun menjabat Ketua DPRD Morowali, dirinya hampir tidak pernah bisa masuk ke kawasan industri IMIP. Padahal DPRD merupakan lembaga resmi negara yang memiliki fungsi pengawasan.

Ia hanya sekali masuk, itu pun saat acara peresmian smelter oleh Presiden Joko Widodo. Setelah acara selesai, rombongan keluar kembali. Tidak ada akses pengawasan yang benar-benar terbuka.

Selain itu, setiap upaya meminta data disebut selalu berujung buntu. DPRD tidak memperoleh informasi memadai mengenai jumlah tenaga kerja asing, kapasitas produksi, hingga kontribusi riil perusahaan terhadap negara.

Situasi ini melahirkan pertanyaan yang sangat serius:

bagaimana mungkin lembaga negara tidak dapat mengawasi kawasan industri yang berada di wilayah Indonesia sendiri?

Persoalan semakin sensitif ketika pembahasan masuk pada tenaga kerja asing (TKA). Irwan menyebut adanya bandara khusus di kawasan IMIP yang setiap hari didarati pesawat Airbus dan Boeing.

Yang menjadi sorotan bukan hanya lalu lintas penerbangannya, melainkan dugaan minimnya pengawasan negara. Menurut kesaksiannya, dahulu penerbangan langsung dari China menuju kawasan industri berlangsung tanpa keberadaan imigrasi maupun bea cukai yang memadai di lokasi tujuan.

Belakangan, pola penerbangan berubah melalui transit domestik. Namun substansi persoalannya tetap sama: publik tidak pernah benar-benar tahu seberapa besar arus masuk tenaga kerja asing ke kawasan tersebut.

Kondisi ini memunculkan kesan adanya ruang eksklusif yang bekerja dengan mekanisme sendiri di luar jangkauan masyarakat lokal.

Narasi “negara dalam negara” kemudian muncul. Istilah itu bahkan sempat disinggung Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dalam konteks pentingnya pengawasan kawasan strategis nasional.

Bagi masyarakat Morowali, istilah tersebut bukan lagi metafora politik. Mereka melihat langsung munculnya kawasan modern dengan fasilitas lengkap, apartemen pekerja asing, hotel berbintang, papan nama berbahasa China, dan infrastruktur privat yang kontras dengan kondisi desa-desa di luar kawasan.

Di luar pagar industri, jalan masih rusak. Listrik masih padam. Pendidikan gratis belum sepenuhnya berjalan. Kesempatan kerja bagi warga lokal juga dinilai terbatas karena kalah bersaing dengan tenaga kerja dari luar.

Kontras inilah yang melahirkan rasa keterasingan.

Rakyat merasa berdiri di atas tanah kaya raya, tetapi tidak memiliki kuasa atas apa yang terjadi di atasnya.

Yang membuat situasi semakin ironis adalah nasib Irwan Arya sendiri. Ia mengaku dipenjara karena meneruskan voice note terkait kematian warga China akibat COVID-19 di kawasan industri kepada tim penanganan COVID daerah.

Ia ditangkap di masjid dan diproses hukum dengan tuduhan menyebarkan hoaks.

Di mata banyak masyarakat lokal, kasus itu dipandang sebagai simbol ketimpangan hukum: kritik cepat diproses, sementara dugaan persoalan yang lebih besar justru sulit disentuh.

Fenomena ini memperkuat kesan bahwa ruang demokrasi di kawasan industri strategis semakin menyempit. Kritik dianggap ancaman. Pengawasan dipersulit. Dan mereka yang bersuara menghadapi risiko kriminalisasi sosial maupun hukum.

Padahal substansi kritik masyarakat Morowali sebenarnya sederhana:

mereka tidak menolak pembangunan, tetapi menuntut keadilan.

Mereka ingin kekayaan nikel membawa manfaat nyata bagi rakyat lokal. Mereka ingin akses kerja yang adil. Mereka ingin transparansi data. Mereka ingin negara hadir secara utuh, bukan hanya hadir saat peresmian proyek investasi.

Di sinilah persoalan Morowali menjadi sangat penting bagi masa depan Indonesia.

Hilirisasi selama ini dipromosikan sebagai jalan menuju kedaulatan ekonomi nasional. Pemerintah berkali-kali menyampaikan bahwa ekspor bahan mentah harus dihentikan agar Indonesia memperoleh nilai tambah industri.

Secara teori, gagasan itu benar.

Tetapi hilirisasi kehilangan legitimasi moral ketika masyarakat sekitar tambang justru merasa tersisih dari proses pembangunan.

Sebab ukuran keberhasilan industrialisasi tidak hanya dihitung dari angka investasi dan pertumbuhan ekspor, melainkan juga dari sejauh mana rakyat memperoleh rasa keadilan dan kedaulatan di tanahnya sendiri.

Jika kawasan industri tumbuh seperti wilayah eksklusif yang sulit diawasi negara, maka publik wajar merasa khawatir.

Jika kekayaan alam hanya memperkaya korporasi sementara masyarakat lokal tetap tertinggal, maka ketidakpercayaan sosial akan terus membesar.

Dan jika kritik dibalas dengan kriminalisasi, maka demokrasi perlahan kehilangan maknanya.

Morowali seharusnya menjadi etalase keberhasilan Indonesia mengelola kekayaan strategis dunia. Namun hari ini, ia justru menjadi cermin tentang rapuhnya hubungan antara negara, rakyat, dan modal besar.

Di tengah gegap gempita transisi energi global, ada rakyat lokal yang merasa kehilangan tanah, kehilangan akses, bahkan kehilangan suara.

Pertanyaan akhirnya sederhana:

untuk siapa sebenarnya hilirisasi ini dijalankan?

Sebab bila rakyat di pusat kekayaan nikel tetap hidup dalam ketimpangan, maka pembangunan hanya akan terlihat megah dari udara, tetapi rapuh di mata mereka yang hidup di bawah bayang-bayang smelter raksasa itu sendiri.

Sumber: Dwi Taufan Hidayat