Perwirasatu.co.id, Kamis 18 Juni 2026.

Media sosial beberapa waktu terakhir diramaikan oleh berbagai unggahan yang menyatakan bahwa seseorang yang menikah siri tanpa izin istri pertama otomatis dianggap berzina, perkawinannya batal demi hukum, dan dapat dipidana. Narasi seperti ini cepat menyebar karena dikemas secara sederhana dan meyakinkan. Namun ketika ditelusuri berdasarkan sistem hukum Indonesia, persoalannya ternyata jauh lebih kompleks daripada sekadar benar atau salah. Di sinilah pentingnya literasi hukum agar masyarakat tidak terjebak pada kesimpulan yang menyesatkan.

Persoalan pertama yang perlu diluruskan adalah mengenai keabsahan perkawinan. Banyak orang menganggap bahwa perkawinan yang tidak tercatat otomatis tidak sah. Padahal Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agama dan kepercayaannya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia menempatkan hukum agama sebagai dasar utama sahnya perkawinan.

Pada saat yang sama, Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Perkawinan mengatur bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku. Di sinilah muncul perbedaan yang sering disalahpahami masyarakat. Sahnya perkawinan menurut agama dan pencatatan perkawinan menurut administrasi negara merupakan dua hal yang berbeda, meskipun keduanya sama sama penting dalam kehidupan hukum di Indonesia.

Dalam hukum Islam yang berlaku melalui Kompilasi Hukum Islam, sahnya akad nikah ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul. Tidak terdapat ketentuan yang menjadikan izin istri pertama sebagai rukun nikah. Karena itu, dari sudut pandang fikih, tidak adanya izin istri pertama tidak otomatis membatalkan akad nikah. Namun hal tersebut dapat menimbulkan persoalan hukum lain yang berkaitan dengan poligami dan administrasi perkawinan.

Di sinilah sering terjadi penyederhanaan yang keliru. Sebagian narasi viral menyimpulkan bahwa karena perkawinan tidak tercatat maka otomatis dianggap zina. Padahal hukum pidana Indonesia tidak bekerja berdasarkan asumsi. Dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana, tindak pidana zina memiliki unsur unsur tertentu yang harus dibuktikan secara hukum. Tidak terdapat satu pun ketentuan yang secara eksplisit menyatakan bahwa setiap nikah siri otomatis berubah status menjadi tindak pidana zina.

Prinsip tersebut sejalan dengan asas legalitas yang menjadi fondasi hukum pidana modern. Asas ini menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya ketentuan undang undang yang terlebih dahulu mengaturnya. Oleh sebab itu, seseorang tidak dapat dipidana hanya berdasarkan opini publik atau kesimpulan sepihak yang tidak didukung oleh pembuktian hukum.

Meski demikian, meluruskan kekeliruan tersebut bukan berarti nikah siri bebas dari masalah. Justru dalam praktiknya, berbagai penelitian dan putusan pengadilan menunjukkan bahwa nikah siri sering menimbulkan persoalan serius bagi perempuan dan anak. Ketika terjadi perceraian, sengketa waris, perebutan hak asuh anak, atau pembagian harta bersama, pihak yang paling rentan mengalami kerugian adalah istri dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Realitas ini pernah menjadi perhatian penting dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU VIII/2010 yang berkaitan dengan status keperdataan anak yang lahir di luar perkawinan yang tercatat. Putusan tersebut membuka ruang perlindungan hukum yang lebih besar bagi anak melalui pembuktian hubungan biologis dengan ayahnya. Meskipun demikian, putusan tersebut tidak menghapus berbagai persoalan administrasi dan pembuktian yang masih dihadapi keluarga hasil nikah siri.

Dari perspektif tata hukum nasional, persoalan perkawinan juga harus dilihat melalui asas Lex Specialis Derogat Legi Generali. Artinya, aturan yang bersifat khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum. Dalam konteks ini, penilaian mengenai sah atau tidaknya perkawinan harus terlebih dahulu merujuk pada Undang Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sebelum ditarik ke ranah hukum pidana. Pendekatan yang langsung melompat pada kesimpulan pidana tanpa memeriksa status perkawinan merupakan pendekatan yang tidak tepat secara metodologis.

Di sisi lain, negara tetap memiliki kepentingan besar untuk mendorong pencatatan perkawinan. Pencatatan bukan sekadar urusan administratif, melainkan instrumen perlindungan hukum. Dengan adanya pencatatan, hak hak istri, hak anak, hak waris, status keluarga, hingga akses terhadap berbagai layanan publik menjadi lebih terlindungi dan memiliki kepastian hukum yang kuat.

Karena itu, perdebatan mengenai nikah siri seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan apakah sah atau tidak sah. Yang jauh lebih penting adalah memahami konsekuensi hukum dan sosial yang mungkin timbul. Sebuah perkawinan mungkin dinilai sah menurut agama, tetapi tetap menyimpan berbagai risiko apabila tidak dicatatkan secara resmi.

Masyarakat perlu lebih berhati hati dalam menerima informasi hukum yang beredar di media sosial. Tidak semua narasi yang viral memiliki dasar hukum yang benar. Klaim bahwa nikah siri tanpa izin istri pertama pasti tidak sah, pasti zina, dan pasti dipidana merupakan penyederhanaan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan konstruksi hukum Indonesia. Sebaliknya, menganggap nikah siri tidak memiliki risiko apa pun juga merupakan pandangan yang keliru.

Jalan tengah yang lebih tepat adalah memahami bahwa hukum agama, hukum administrasi negara, dan hukum pidana memiliki ruang lingkup yang berbeda. Ketiganya harus dipahami secara utuh agar masyarakat tidak terjebak pada kesimpulan yang menyesatkan. Dalam konteks itulah pencatatan perkawinan tetap menjadi pilihan paling bijak untuk menjamin keadilan, perlindungan hukum, dan kepastian hak bagi seluruh anggota keluarga.

Sumber: Dwi Taufan Hidayat