Perwirasatu.co.id, Jum,at 26 Juni 2026.

Siang itu suasana aula Universitas Harkat Negeri Tegal terasa berbeda. Di hadapan mahasiswa, akademisi, dan pegiat masyarakat sipil, dua tokoh yang pernah berada di lingkaran penting pemerintahan menyampaikan kegelisahan yang sama. Mantan Ketua KPK Agus Rahardjo dan mantan Menteri ESDM Sudirman Said menilai perjalanan reformasi Indonesia sedang menghadapi ujian berat. Bagi keduanya, persoalan yang dihadapi bangsa saat ini bukan sekadar masalah ekonomi atau politik sesaat, melainkan menyangkut kualitas tata kelola negara yang dinilai terus mengalami kemunduran. 

Pernyataan tersebut bukan datang dari kalangan oposisi politik yang berada di luar sistem. Agus Rahardjo pernah memimpin Komisi Pemberantasan Korupsi pada periode yang dianggap sebagai salah satu fase penting pemberantasan korupsi. Sudirman Said pernah memegang jabatan strategis sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Karena itu, kritik yang mereka sampaikan memiliki bobot tersendiri karena lahir dari pengalaman langsung dalam mengelola dan mengawasi jalannya pemerintahan. 

Dalam forum tersebut, Agus Rahardjo menyoroti melemahnya sejumlah institusi yang selama ini menjadi penyangga reformasi. Ia menyebut berbagai lembaga yang dibentuk untuk memperkuat akuntabilitas dan pengawasan negara kini menghadapi tantangan serius. Menurutnya, ketika integritas kepemimpinan tidak lagi menjadi fondasi utama penyelenggaraan negara, berbagai bentuk penyimpangan akan mudah tumbuh dan berkembang. Pernyataan itu mengingatkan publik bahwa reformasi sesungguhnya bukan hanya soal pergantian rezim, melainkan upaya membangun sistem yang mampu mengendalikan kekuasaan secara berkelanjutan. 

Kekhawatiran tersebut memiliki relevansi kuat dengan berbagai indikator yang berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia masih berada di bawah sejumlah negara tetangga di kawasan Asia Tenggara. Fakta ini menunjukkan bahwa agenda pemberantasan korupsi belum menghasilkan lompatan signifikan sebagaimana yang diharapkan publik sejak era reformasi. Di tengah berbagai capaian pembangunan fisik dan pertumbuhan ekonomi, persoalan integritas institusi tetap menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan.

Di sinilah letak persoalan yang lebih mendasar. Reformasi tahun 1998 lahir dari semangat membatasi kekuasaan melalui penguatan hukum, transparansi, dan pengawasan publik. Ketika institusi yang dibangun untuk menjaga prinsip tersebut mengalami pelemahan, maka yang terancam bukan hanya efektivitas birokrasi, melainkan juga kualitas demokrasi itu sendiri. Demokrasi tidak cukup hanya diukur melalui pelaksanaan pemilu secara rutin, tetapi juga melalui kemampuan lembaga negara menjalankan fungsi pengawasan secara independen dan bebas dari intervensi politik.

Sudirman Said dalam kesempatan yang sama mengemukakan kritik yang tidak kalah tajam. Menurutnya, Indonesia sedang menghadapi persoalan yang lebih kompleks daripada sekadar masalah administrasi pemerintahan. Ia melihat adanya defisit moralitas, defisit intelektual, dan defisit spiritual dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tiga persoalan tersebut dinilai saling berkaitan dan pada akhirnya memengaruhi kualitas pengambilan kebijakan publik. 

Bagi Sudirman Said, krisis tata kelola tidak dapat dipisahkan dari kualitas kepemimpinan nasional. Kepemimpinan yang kuat bukan hanya diukur dari kemampuan mengambil keputusan, tetapi juga dari kemampuannya membangun keteladanan. Ketika standar etika mengalami penurunan, dampaknya tidak hanya dirasakan di tingkat elite, melainkan merembet ke seluruh struktur birokrasi. Dalam kondisi seperti itu, pelanggaran terhadap prinsip akuntabilitas dan profesionalisme menjadi lebih mudah diterima sebagai sesuatu yang normal. 

Pandangan tersebut sesungguhnya sejalan dengan pengalaman banyak negara. Sejarah menunjukkan bahwa kemajuan sebuah bangsa tidak semata ditentukan oleh kekayaan sumber daya alam atau besarnya investasi yang masuk. Negara yang berhasil menjaga kemajuan dalam jangka panjang umumnya memiliki institusi yang kuat, birokrasi yang profesional, serta kepemimpinan yang mampu menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan kelompok maupun individu.

Persoalan tata kelola negara juga tidak dapat dilepaskan dari kualitas budaya politik yang berkembang di masyarakat. Ketika loyalitas kepada figur lebih dominan dibanding penghormatan terhadap aturan, maka institusi akan kehilangan peran sentralnya. Padahal, salah satu tujuan utama reformasi adalah memastikan bahwa negara berjalan berdasarkan sistem dan hukum, bukan semata bergantung pada siapa yang sedang memegang kekuasaan.

Karena itu, kritik yang disampaikan Agus Rahardjo dan Sudirman Said seharusnya tidak dibaca sebagai serangan terhadap individu tertentu. Yang mereka soroti adalah gejala yang lebih luas, yakni menurunnya kualitas tata kelola pemerintahan yang berpotensi menggerus capaian reformasi. Kritik semacam ini justru penting dalam sistem demokrasi karena berfungsi sebagai mekanisme peringatan dini sebelum berbagai persoalan berkembang menjadi krisis yang lebih besar.

Dalam negara demokrasi, kritik merupakan bagian dari proses perbaikan. Sejarah reformasi Indonesia menunjukkan bahwa berbagai kemajuan yang dinikmati hari ini lahir dari keberanian masyarakat sipil, akademisi, media massa, dan tokoh publik dalam mengoreksi penyelenggaraan negara. Tanpa budaya kritik yang sehat, kekuasaan berisiko kehilangan mekanisme pengawasan yang menjadi ruh demokrasi modern.

Tidak berlebihan jika forum di Universitas Harkat Negeri Tegal tersebut dipandang sebagai pengingat bahwa reformasi bukanlah proyek yang selesai pada tahun 1998. Reformasi adalah proses panjang yang harus terus dijaga dan diperbarui sesuai tantangan zaman. Ancaman terhadap reformasi tidak selalu datang dalam bentuk yang dramatis. Kadang ia hadir perlahan melalui melemahnya institusi, menurunnya standar etika, serta berkurangnya keberanian publik untuk mengawasi kekuasaan. 

Masa depan reformasi tidak hanya berada di tangan para pemimpin politik, tetapi juga ditentukan oleh kesadaran warga negara. Ketika kritik dianggap sebagai musuh dan pengawasan dipandang sebagai gangguan, saat itulah demokrasi mulai kehilangan daya hidupnya. Sebaliknya, ketika masyarakat tetap kritis, institusi tetap independen, dan kepemimpinan tetap menjunjung integritas, reformasi akan terus memiliki harapan untuk bertahan. Peringatan yang disampaikan Agus Rahardjo dan Sudirman Said mungkin terdengar keras, namun di balik kritik tersebut tersimpan pesan yang jauh lebih penting: bangsa ini masih memiliki kesempatan memperbaiki arah, selama keberanian untuk melakukan koreksi belum hilang dari ruang publik Indonesia.

Sumber: Dwi Taufan Hidayat