Perwirasatu.co.id-Mandailing Natal- Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal kembali menuai sorotan publik. Pasalnya, pembayaran tagihan pasien diduga membengkak dan tidak sesuai prosedur layanan yang diberikan.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, keluarga pasien umum berinisial A berasal dari Kelurahan Kota Siantar menyatakan komplain atas pelayanan RSUD Panyabungan, dan mengaku telah membayar tagihan yang tidak semestinya. Sedangkan banyak point layanan medis dalam slip tagihan tersebut yang tidak diberikan kepada pasien. 

Dijelaskan narasumber keluarga A (identitas dirahasiakan), dalam slip tagihan pasien tersebut tercatat pemberian Oxigent (O2) 1 jam, namun tidak pernah dilakukan, kemudian terapi inhalasi ( nebulisasi ) yang diterima pasien hanya 3 kali, namun dibayar 4 kali dan point-point lainnya yang dianggap merugikan pasien.

"Kita mempersoalkan kinerja staf/pegawai RSUD Panyabungan, khususnya loket pembayaran. Kenapa layanan medis yang tidak pernah dilakukan, tapi kita dibebankan untuk tetap membayar" sebutnya sambil menunjukkan slip tagihan.

Dia menjelaskan, bahwa pasien A berobat ke RSUD Panyabungan pada hari Selasa pagi, 24/09  dan menjalani rawat inap. Pasien awalnya mengalami keluhan demam, dan panas tinggi, setelah berobat kemudian diperbolehkan pulang pada esok harinya hari Rabu, 25/09, dengan mendaftar sebagai pasien umum. Tapi mereka dikejutkan, pada saat pembayaran tagihan dengan tunai ternyata angkanya sudah sedemikian membengkak. Mereka saat itu menyatakan keberatan, namun staf loket pembayaran, menyatakan bahwa itu sesuai dengan prosedur layanan yang diberikan. Tak mau berbantah lebih lama, akhirnya keluarga pasien A dengan kecewa terpaksa membayar jumlah tagihan sesuai slip. "Kita meminta keadilan, bukan karna perkara jumlah uangnya. Untuk kesehatan, tentu siap saja akan mau berkorban harta, tenaga, fikiran bahkan sampai berhutang dan lain-lain. Tapi caranya tersebut sangat tidak etis, karena pembayarannya sangat membengkak, tidak sesuai prosedur layanan yang diterima oleh pasien," tambahnya.

Untuk itu, dia meminta kepada Direktur RSU Panyabungan agar sesegera mungkin melakukan evaluasi kinerja kepada para bawahannya, khususnya tenaga medis dan staf di loket pembayaran untuk mengantisipasi adanya dugaan permainan kotor dan konspirasi jahat dalam merekayasa tagihan  pembayaran pasien. Selain merugikan keluarga pasien, evaluasi yang dilakukan juga akan meminimalisir korban selanjutnya. "Kita menduga praktek seperti ini mungkin telah lama dilakukan secara apik. Tentunya ini sangat merugikan keluarga pasien. Bahkan nama Bupati dan Direktur RSUD akan ikut tercoreng akibat perlakuan oknum yang tidak profesional tersebut," ungkapnya.

Ketika dikonfirmasi media, Direktur RSUD Panyabungan dr Rusli Pulungan seolah tak bertanggungjawab dan terkesan melemparkan bola kepada stafnya perawat ruangan. "Kalau konfirmasi ke perawat ruangan aja pak. Mereka lebih tau pastinya. Kalau memang tidak ada, jangan dibayar" demikian isi chat WA dr Rusli. Ketika ditanyakan apa ada komentar lain, untuk pemberitaan media, dr Rusli pun memilih bungkam dan enggan menjawab.

Sementara itu, aktivis pemuda Madina M. Lubis menyatakan, dr Rusli Pulungan selaku Direktur RSUD Panyabungan, jangan "pura-pura buta" dengan kondisi faktual yang terjadi di intansinya dengan dugaan praktek buruk yang merusak nama baik RSUD Panyabungan. "Kita mendorong agar Direktur RSUD terus melakukan pembenahan secara benar dan melakukan evaluasi atas kinerja stafnya, sehingga tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan di RSUD Panyabungan makin tinggi. Niatan baik untuk terus berbenah dalam segala hal, harus terus ditingkatkan di RSUD Panyabungan" ujarnya.

(Magrifatulloh)