Perwirasatu.co.id, Senin 20 Juli 2026.

Ketika proyek pembangunan dan rehabilitasi sekolah senilai Rp2,3 miliar menjadi perbincangan publik, yang dipertaruhkan sesungguhnya bukan hanya kualitas bangunan yang akan berdiri, melainkan juga kualitas tata kelola yang mengiringinya. Polemik yang muncul di SMAN 1 Randublatung membuka ruang diskusi yang lebih luas mengenai transparansi, partisipasi masyarakat, serta akuntabilitas pengelolaan dana pendidikan. Di tengah tuntutan keterbukaan informasi publik yang semakin kuat, masyarakat berhak memperoleh penjelasan yang utuh mengenai setiap proses yang melibatkan penggunaan anggaran dalam jumlah besar.

Polemik bermula ketika sejumlah anggota Komite Sekolah menyatakan tidak pernah dilibatkan dalam pembentukan Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) yang menangani proyek pembangunan dan rehabilitasi sekolah tersebut. Di sisi lain, pihak sekolah mengakui adanya keterlambatan pelibatan komite dalam proses pembentukan panitia. Pengakuan ini kemudian memunculkan pertanyaan yang wajar mengenai bagaimana mekanisme perencanaan dan pelaksanaan proyek dijalankan sejak awal.

Perdebatan semakin berkembang setelah muncul pernyataan bahwa proyek telah berjalan hampir satu bulan, sementara waktu pembentukan panitia tidak dapat dijelaskan secara rinci. Dalam perspektif administrasi publik, persoalan ini bukan sekadar masalah ingatan atau kelalaian administratif. Tanggal pembentukan panitia merupakan bagian penting dari dokumen pertanggungjawaban yang menunjukkan kapan sebuah kegiatan resmi dimulai, siapa yang diberi kewenangan menjalankan tugas, dan bagaimana struktur pengambilan keputusan dibentuk.

Namun demikian, polemik ini tidak dapat disederhanakan menjadi persoalan benar atau salah semata. Ada kemungkinan bahwa perbedaan persepsi terjadi antara pihak sekolah dan komite mengenai bentuk pelibatan yang dianggap memadai. Dalam banyak kasus pengelolaan program pemerintah, pelibatan formal sering kali dianggap telah memenuhi ketentuan administratif, sementara sebagian pemangku kepentingan mengharapkan keterlibatan yang lebih substantif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan kegiatan.

Di sinilah pentingnya memahami posisi Komite Sekolah dalam sistem pendidikan nasional. Berdasarkan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016, Komite Sekolah bukan sekadar pelengkap struktur organisasi sekolah. Komite memiliki fungsi strategis sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol, dan mediator antara sekolah dengan masyarakat. Kehadiran komite dimaksudkan untuk memperkuat akuntabilitas publik sekaligus memastikan bahwa kebijakan dan program sekolah memperoleh dukungan serta pengawasan dari masyarakat.

Karena itu, ketika sejumlah anggota komite menyatakan tidak mengetahui susunan panitia maupun proses pembentukannya, muncul kebutuhan untuk melakukan klarifikasi secara terbuka. Klarifikasi tersebut penting bukan semata untuk menjawab kritik yang berkembang, melainkan juga untuk menghindari kesalahpahaman yang dapat memperburuk hubungan antara sekolah dan masyarakat. Dalam tata kelola modern, keterbukaan informasi sering kali menjadi solusi paling efektif untuk meredakan konflik dan membangun kembali kepercayaan.

Nilai proyek yang mencapai Rp2,3 miliar juga menjadi faktor yang membuat perhatian publik meningkat. Angka tersebut bukan jumlah yang kecil bagi sebuah satuan pendidikan. Besarnya anggaran secara otomatis meningkatkan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pengelolaan, transparansi proses, dan akuntabilitas hasil. Semakin besar nilai proyek, semakin besar pula kebutuhan untuk menyediakan ruang informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

Di berbagai daerah, praktik transparansi pengelolaan proyek pendidikan mulai berkembang melalui pemasangan papan informasi kegiatan, publikasi susunan panitia, laporan perkembangan pekerjaan, hingga penyampaian laporan realisasi anggaran kepada masyarakat sekolah. Langkah-langkah tersebut tidak hanya memenuhi prinsip keterbukaan, tetapi juga menjadi instrumen pencegahan terhadap munculnya prasangka dan spekulasi yang tidak perlu.

Dalam konteks SMAN 1 Randublatung, yang dibutuhkan saat ini bukan sekadar saling membantah atau mempertahankan posisi masing-masing. Yang lebih penting adalah memastikan seluruh dokumen, prosedur, dan mekanisme pelaksanaan proyek dapat dijelaskan secara terbuka kepada publik. Jika seluruh proses telah berjalan sesuai aturan, maka keterbukaan justru akan memperkuat legitimasi sekolah. Sebaliknya, apabila terdapat kekurangan administratif atau prosedural, pengakuan dan perbaikan sejak dini akan jauh lebih baik dibandingkan membiarkan polemik berkembang tanpa penyelesaian.

Persoalan lain yang patut dicermati adalah perbedaan antara kepatuhan administratif dan akuntabilitas substantif. Sebuah kegiatan mungkin saja telah memenuhi sebagian persyaratan administratif yang ditetapkan. Namun masyarakat juga mengharapkan adanya akuntabilitas substantif, yaitu keterlibatan nyata para pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan. Dengan kata lain, masyarakat tidak hanya ingin mengetahui bahwa prosedur telah dijalankan, tetapi juga ingin memahami bagaimana prosedur tersebut dijalankan dan siapa saja yang terlibat di dalamnya.

Perkembangan teknologi informasi sebenarnya memberikan peluang besar bagi sekolah untuk memperkuat transparansi. Informasi mengenai proyek pembangunan, sumber pendanaan, jadwal pelaksanaan, struktur panitia, hingga perkembangan pekerjaan dapat dipublikasikan secara berkala melalui media sosial sekolah, laman resmi sekolah, maupun forum komunikasi bersama orang tua dan masyarakat. Semakin mudah akses informasi diberikan, semakin kecil ruang bagi munculnya kecurigaan dan spekulasi.

Dari sudut pandang tata kelola pemerintahan yang baik, transparansi bukanlah ancaman bagi lembaga pendidikan. Transparansi justru merupakan investasi sosial yang menghasilkan kepercayaan. Kepercayaan masyarakat tidak dibangun melalui pernyataan semata, tetapi melalui keterbukaan informasi yang konsisten, komunikasi yang jujur, dan kesediaan menerima masukan dari berbagai pihak.

Polemik yang terjadi di SMAN 1 Randublatung seharusnya menjadi momentum refleksi bersama. Sekolah, komite, orang tua, dan pemerintah daerah memiliki kepentingan yang sama, yaitu memastikan bahwa setiap rupiah anggaran pendidikan benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi peserta didik. Tujuan tersebut hanya dapat dicapai apabila seluruh pihak membangun kerja sama yang sehat dan mengedepankan kepentingan pendidikan di atas kepentingan lainnya.

Keberhasilan sebuah proyek pembangunan sekolah tidak hanya diukur dari berdirinya gedung yang megah atau selesainya pekerjaan tepat waktu. Keberhasilan yang sesungguhnya terletak pada kemampuan seluruh pihak menjaga integritas proses sejak tahap perencanaan hingga tahap pertanggungjawaban. Bangunan fisik dapat selesai dalam hitungan bulan, tetapi kepercayaan publik membutuhkan waktu yang jauh lebih panjang untuk dibangun. Karena itu, transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas harus ditempatkan sebagai fondasi utama dalam setiap pengelolaan dana pendidikan agar sekolah tidak hanya menghasilkan fasilitas yang baik, tetapi juga menjadi teladan dalam tata kelola publik yang berintegritas.

Sumber: Dwi Taufan Hidayat