Perwirasatu.co.id - JAKARTA, 

Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta, KH. Drs. Zainal Arifin Naim (wakil Ketua PWNU DKI Jakarta), Jum'at (16/5-2025), dalam release Pers-nya, membantah tuduhan negatif terkait Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, yang dituduh melakukan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Menurut KH. Drs. Zainal Arifin Naim, Sekda DKI Jakarta KH. Dr. Marullah Matali Lc, M.Ag, adalah seorang tokoh yang memiliki kharisma, selain seorang pejabat notabene juga sebagai bagian dari PWNU DKI, yakni menjabat Wakil Ketua Tanfidziah PWNU DKI Jakarta. Sosok Sekda DKI KH DR. Marullah Matali Lc M.Ag, dikenal berjiwa lurus, jadi tidak akan melakukan KKN dalam semua proses pengangkatan pejabat di Pemprov DKI Jakarta. Sehingga semua bisa dijaminkan, apa yang dilakukan pastilah berdasarkan prosedur dan ketentuan yang ada. 

"Kami memastikan bahwa Sekda DKI Jakarta tidak melakukan KKN dan semua proses pengangkatan pejabat dilakukan secara transparan dan objektif," tegas KH. Drs. Zainal Arifin Naim.

Wakil Ketua PWNU DKI Jakarta itu juga menekankan, bahwa; tuduhan tersebut tidak benar dan tidak memiliki dasar yang kuat. Untuk itu, dihimbau kepada adik-adik PMII dan yang lainnya, juga barisan anak-anak muda NU, agar tidak terbawa arus ikut menyudutkan orang sebaik KH DR. Marullah Matali M.Ag.

"Tidak pernah ada itu yang namanya melakukan pengumpulan pengusaha atau menempatkan pejabat di Pemprov DKI Jakarta dengan orang-orang yang dekat dengannya," ujar KH. Drs. Zainal Arifin Naim.

Menurut KH. Drs. Zainal Arifin Naim, dirinya meyakini bahwa proses pengangkatan pejabat di Pemprov DKI Jakarta dilakukan berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku. 

"Semua melalui proses seleksi yang transparan dan objektif, serta berpegang pada prinsip meritokrasi dan profesionalisme dalam mengisi jabatan di Pemprov DKI Jakarta," tegasnya lagi.

KH. Drs. Zainal Arifin Naim juga menyatakan, bahwa; tidak ada intervensi dari Sekda Provinsi DKI Jakarta atau pihak lain dalam proses pengangkatan pejabat di Pemprov DKI Jakarta. 

"Semua proses pengangkatan pejabat dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi dan kompetensi yang dibutuhkan. Mengenai pengangkatan atau mutasi pejabat jelas semuanya diputuskan dan ditentukan oleh Gubernur dan Wagub, sedangkan Sekda hanya mengurusi masalah administrasi nya saja," tandasnya.

KH.Drs.Zainal Arifin Naim berharap, agar isu miring tersebut bisa diselesaikan dan masyarakat dapat kembali mempercayai kinerja Pemprov DKI Jakarta. Dengan demikian, masyarakat khususnya warga PWNU DKI Jakarta, bisa turut menghimbau agar publik jangan mudah termakan isu atau berita yang hari ini berkembang. Menurut tokoh PWNU DKI itu, berita yang beredar adalah berita Hoax alias berita bohong yang memang sengaja ingin memberikan citra buruk terhadap Pemprov DKI Jakarta. 

KH. Drs. Zainal Arifin Naim juga dengan tegas menghimbau, kepada anak-anak muda NU dan adik-adik PMII atau lainnya, untuk tidak ikut-ikutan percaya apalagi menyebarkan berita Hoax yang permasalahnya tidak diketahui secara pasti. 

"Saya menghimbau kepada anak-anak muda NU dan adik-adik PMII atau lainnya, agar tidak ikut-ikutan mempercayai apalagi turut menyebarkan berita Hoax yang duduk permasalahnya tidak diketahui secara pasti.

Nanti bisa kualat,' pungkas KH. Drs. Zainal Arifin Naim. 

(FC-Goest)