Perwirasatu.co.id - Pemenuhan alokasi 20 persen anggaran pendidikan kembali diklaim pemerintah dalam RAPBN 2026. Namun di balik angka ratusan triliun rupiah tersebut, muncul pergeseran makna belanja pendidikan. Masuknya Program Makan Bergizi Gratis ke dalam pos pendidikan memicu perdebatan serius tentang batas kebijakan publik dan konsistensi negara menjalankan amanat konstitusi.

Pemenuhan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN kembali diklaim pemerintah dalam RAPBN 2026 dengan total nilai sekitar Rp 757 hingga Rp 769 triliun. Angka ini dipresentasikan sebagai bukti kepatuhan terhadap Pasal 31 ayat 4 Undang Undang Dasar 1945 yang mewajibkan negara memprioritaskan pendidikan. Namun, struktur di balik angka tersebut menunjukkan perubahan signifikan dalam definisi belanja pendidikan itu sendiri. Sumber ANTARA News 19 Agustus 2025

Dalam dokumen RAPBN 2026, pemerintah memasukkan Program Makan Bergizi Gratis sebagai bagian dari anggaran pendidikan. Program ini diproyeksikan menelan anggaran lebih dari Rp 300 triliun dan berpotensi menyerap hingga sekitar 40 persen dari total anggaran pendidikan. Pemerintah beralasan bahwa pemenuhan gizi anak sekolah berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas pembelajaran dan sumber daya manusia. Sumber ANTARA News 19 Agustus 2025

Data yang sama menunjukkan bahwa pengelolaan program ini berada di bawah Badan Gizi Nasional, bukan Kementerian Pendidikan. Skema tersebut menandai pergeseran fungsi anggaran pendidikan dari pembiayaan proses belajar mengajar menuju pembiayaan logistik pangan berskala nasional. Pergeseran ini menimbulkan pertanyaan tentang batas konseptual antara kebijakan pendidikan dan kebijakan kesehatan atau perlindungan sosial. Sumber Kontan.co.id 22 Agustus 2025

Perdebatan ini menjadi relevan karena selama bertahun tahun persoalan mendasar pendidikan belum terselesaikan. Kementerian Pendidikan mencatat masih terdapat ratusan ribu ruang kelas dalam kondisi rusak sedang hingga berat, terutama di daerah tertinggal. Di saat yang sama, kesejahteraan guru honorer masih jauh dari layak, dengan penghasilan di bawah upah minimum regional di banyak wilayah. Sumber Kompas 3 Oktober 2025

Sejumlah pengamat kebijakan publik menilai bahwa memasukkan MBG ke dalam anggaran pendidikan merupakan solusi fiskal jangka pendek untuk memenuhi target konstitusional tanpa menambah beban APBN di sektor lain. Direktur lembaga kajian kebijakan fiskal dari Institute for Development of Economics and Finance menyebut langkah ini sebagai perluasan definisi pendidikan yang berisiko mengaburkan prioritas belanja negara. Sumber Tempo 12 September 2025

Secara hukum, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 13 PUU VI 2008 menegaskan bahwa alokasi 20 persen anggaran pendidikan harus digunakan secara nyata untuk penyelenggaraan pendidikan. Putusan tersebut memang tidak merinci pos anggaran secara teknis, namun menekankan bahwa pemenuhan angka tidak boleh bersifat administratif semata tanpa substansi pendidikan yang jelas. Sumber Putusan MK dan dikutip oleh Tempo 22 Juli 2008

Pemerintah membantah tudingan manipulasi anggaran. Presiden dan Menteri Keuangan berulang kali menyatakan bahwa peningkatan gizi siswa merupakan investasi pendidikan jangka panjang karena berdampak langsung pada kemampuan kognitif dan partisipasi belajar anak. Argumen ini didukung oleh sejumlah studi internasional yang menunjukkan korelasi antara gizi dan capaian belajar. Sumber Detik.com 14 September 2025

Namun kritik muncul ketika porsi anggaran untuk MBG tumbuh jauh lebih cepat dibanding belanja untuk perbaikan sekolah, pelatihan guru, dan peningkatan kualitas pembelajaran. Ketimpangan ini memunculkan kekhawatiran bahwa pendidikan direduksi menjadi intervensi biologis semata, sementara dimensi pedagogis dan struktural justru terpinggirkan. Sumber Kompas 18 Oktober 2025

Lembaga swadaya masyarakat seperti INFID menilai bahwa kebijakan ini berpotensi menciptakan preseden berbahaya. Jika program lintas sektor dapat dimasukkan ke pos pendidikan hanya karena memiliki dampak tidak langsung terhadap belajar, maka pagar konstitusional 20 persen kehilangan makna sebagai instrumen perlindungan pendidikan. Sumber INFID.org 27 Agustus 2025

Dalam jangka panjang, arah kebijakan ini berisiko melahirkan paradoks pembangunan manusia. Negara mungkin berhasil memperbaiki indikator gizi anak, tetapi gagal memperkuat ekosistem pendidikan yang menopang daya pikir, kreativitas, dan inovasi. Pendidikan yang kuat tidak hanya membutuhkan piring yang terisi, tetapi juga guru yang sejahtera, sekolah yang layak, dan kurikulum yang hidup. Sumber Tempo 25 Oktober 2025

Perdebatan tentang MBG dan anggaran pendidikan pada akhirnya bukan sekadar soal angka dan pos belanja, melainkan tentang konsistensi negara menjalankan amanat konstitusi. Apakah 20 persen anggaran pendidikan digunakan untuk memperkuat sistem pendidikan, atau sekadar menjadi ruang fleksibel untuk menampung janji kebijakan populis, akan menjadi penilaian sejarah terhadap arah pembangunan bangsa. Sumber Kompas 2 November 2025

( Red )

Oleh: Dwi Taufan Hidayat.