Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan angka 44 ribu siswa itu di Padang, 7 Oktober 2026. Mereka tersebar pada jenjang SD, SMP, dan SMA. ANTARA pada hari yang sama mencatat sebagian siswa merupakan anak yang pernah putus sekolah, belum pernah bersekolah, atau berisiko putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi.

Angka itu penting, tetapi belum cukup untuk menyebut Sekolah Rakyat berhasil. Jumlah siswa adalah ukuran jangkauan program, bukan bukti bahwa kemiskinan telah diputus. Justru setelah 44 ribu anak masuk sekolah, pertanyaan yang lebih substantif dimulai: apa yang terjadi pada mereka setelah lulus?

Perpres Nomor 120 Tahun 2025 memberi ukuran yang lebih jelas. Sekolah Rakyat merupakan pendidikan formal jenjang dasar dan menengah berbasis asrama dengan biaya ditanggung pemerintah. Tujuannya bukan sekadar menyediakan sekolah, tetapi membangun karakter, kecakapan hidup, dan memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui pendidikan.

Dengan ukuran itu, keberhasilan tidak boleh berhenti pada jumlah gedung, siswa, guru, seragam atau prestasi lomba. Pemerintah perlu menunjukkan apakah siswa mampu mengejar ketertinggalan belajar, menyelesaikan pendidikan, melanjutkan ke perguruan tinggi, memperoleh pekerjaan layak, atau memiliki keterampilan yang meningkatkan kesejahteraan keluarganya.

Tantangannya semakin besar karena pemerintah menargetkan lebih dari 400 ribu siswa pada 2029. Target itu disampaikan Saifullah Yusuf kepada ANTARA pada 18 Juni 2026. Jika dibandingkan dengan 44 ribu siswa saat ini, jumlah tersebut berarti ekspansi lebih dari sembilan kali lipat dalam beberapa tahun.

Ekspansi sebesar itu bukan sekadar persoalan menambah ruang kelas. Negara harus memastikan ketersediaan guru, kualitas pembelajaran, kapasitas asrama, layanan kesehatan, konseling, perlindungan anak, pengawasan dan anggaran tumbuh seiring jumlah siswa. Sekolah Rakyat tidak boleh berubah menjadi program besar dengan mutu yang justru mengecil.

Di sinilah kualitas menjadi persoalan utama. RRI pada 7 Oktober 2026 melaporkan adanya siswa yang membutuhkan pendampingan intensif untuk mengejar ketertinggalan akademik. Kondisi semacam ini menunjukkan bahwa anak miskin bukan hanya membutuhkan akses masuk sekolah, tetapi juga intervensi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Karena itu, kehadiran wali asuh dan wali asrama bukan pelengkap administratif. Mereka menjadi bagian penting dari sistem pengasuhan. Namun pendidikan berasrama juga membawa tanggung jawab lebih besar dalam memastikan lingkungan sekolah aman dari perundungan, kekerasan, pelecehan dan perlakuan diskriminatif.

Pemerintah sendiri harus menjawab bagaimana mekanisme pengawasan dan pengaduan bekerja. Semakin banyak anak tinggal dan belajar dalam lingkungan berasrama, semakin penting pula transparansi perlindungan anak. Pendidikan karakter tidak boleh diterjemahkan menjadi disiplin yang kaku, apalagi mengabaikan hak dan martabat siswa.

Program ini juga memiliki sisi yang lebih strategis: keluarga siswa tidak semestinya ditinggalkan. Saifullah kepada ANTARA pada 18 Juni 2026 menyebut pendekatan Sekolah Rakyat diarahkan bersama pemberdayaan orang tua, perbaikan rumah, bantuan sosial dan jaminan kesehatan. Jika anak berubah tetapi kondisi ekonomi keluarga tidak berubah, dampak pendidikan bisa kehilangan daya dorong.

Karena itu, ukuran keberhasilan harus bergerak dari output menuju outcome. Pemerintah dapat dengan mudah menghitung berapa anak diterima dan berapa sekolah berdiri. Yang jauh lebih sulit adalah menghitung berapa keluarga yang benar-benar keluar dari kemiskinan, berapa lulusan memperoleh pekerjaan layak, dan berapa yang berhasil melanjutkan pendidikan.

Tata kelola juga tidak boleh diabaikan. Pada Mei 2026, Media Indonesia memberitakan pembentukan tim khusus Kemensos untuk menelusuri isu pengadaan sepatu Sekolah Rakyat. ANTARA kemudian melaporkan Saifullah mendatangi KPK pada 8 Mei untuk berkonsultasi mengenai pengadaan barang dan jasa. Peristiwa tersebut bukan bukti korupsi, tetapi menjadi pengingat bahwa program dengan anggaran besar membutuhkan transparansi dan pengawasan ketat.

Sekolah Rakyat karena itu harus diuji dengan ukuran yang lebih keras daripada sekadar popularitas program. Negara perlu membuka indikator keberhasilan yang dapat dipantau publik: perkembangan kemampuan belajar, angka kelulusan, keberlanjutan pendidikan, penempatan kerja, kondisi ekonomi keluarga, hingga perkembangan siswa setelah beberapa tahun meninggalkan sekolah.

Empat puluh empat ribu siswa adalah capaian penting. Tetapi angka itu baru menunjukkan bahwa negara berhasil menemukan dan menjangkau mereka. Ujian sesungguhnya adalah memastikan kesempatan tersebut tidak berhenti di ruang kelas.

Jika setelah lulus anak-anak itu memiliki pendidikan lebih tinggi, keterampilan lebih baik, pekerjaan layak dan keluarga yang semakin mandiri, Sekolah Rakyat dapat menjadi instrumen mobilitas sosial yang nyata. Jika tidak, 44 ribu hanya akan menjadi angka besar dalam laporan pemerintah.

Keberhasilan Sekolah Rakyat bukan ditentukan oleh seberapa cepat jumlah siswanya mencapai 400 ribu. Ukuran terpentingnya adalah berapa banyak anak yang mampu meninggalkan kemiskinan tanpa kehilangan martabat, kesempatan dan masa depan. Di situlah janji besar Sekolah Rakyat benar-benar diuji.

(Dwi Taufan Hidayat)