Perwirasatu.co.id, 21 Oktober 2026.

Ketika Hashim Djojohadikusumo mengemukakan gagasan pembagian ponsel gratis untuk mendukung bansos digital, publik menangkapnya sebagai kemungkinan program pemerintah. Namun, pada 20 Oktober 2026, Airlangga Hartarto menyatakan rencana itu tidak pernah dibahas, sementara sehari setelah wacana muncul, Kemensos mengatakan usulan tersebut masih dikaji. Perbedaan keterangan ini menuntut kejelasan tentang status kebijakan, anggaran, dan perlindungan warga, beserta dasar keputusan resminya kepada publik.

Polemik bermula dari Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di Jakarta, 13 Oktober. Hashim, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, menyampaikan gagasan ponsel yang terhubung dengan rekening digital untuk mendukung penyaluran bantuan. ANTARA pada 15 Oktober 2026 melaporkan bahwa gagasan tersebut diarahkan untuk memperluas akses keuangan masyarakat. Namun, gagasan yang disampaikan dalam forum publik tidak otomatis menjadi keputusan pemerintah. Di sinilah komunikasi kebijakan diuji: siapa yang berwenang menetapkan program, sejauh mana pembahasannya berlangsung, dan kapan publik dapat menganggapnya sebagai kebijakan resmi?

Sehari setelah gagasan itu disampaikan, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan usulan pembagian gawai masih dikaji. ANTARA pada 14 Oktober 2026 memberitakan bahwa penentuan penerima nantinya dipertimbangkan berdasarkan data dan asesmen, dengan prioritas bagi mereka yang belum memiliki ponsel. Pernyataan ini tidak serta-merta bertentangan dengan bantahan Airlangga, sebab pengkajian di satu kementerian berbeda dari keputusan atau pembahasan formal pemerintah secara menyeluruh. Namun, perbedaan konteks tersebut justru menuntut penjelasan terbuka agar masyarakat tidak menganggap sebuah usulan sebagai janji bantuan yang sudah pasti.

Pada 20 Oktober 2026, Airlangga menegaskan pemerintah tidak pernah membahas pembagian HP gratis. Meski demikian, ia memastikan program pembukaan rekening massal tetap disiapkan untuk kuartal IV, dengan regulasi yang masih diproses. ANTARA pada tanggal yang sama melaporkan anggaran sekitar Rp3,8 triliun untuk mendukung penyediaan rekening melalui BRI dan BSI. Angka itu bukan bukti anggaran pengadaan ponsel. Karena itu, pemerintah perlu menjelaskan rincian penggunaan dana, sasaran program, serta indikator keberhasilannya agar publik dapat menilai manfaat dan akuntabilitas belanja negara.

Persoalan yang lebih mendasar adalah anggapan bahwa digitalisasi dengan sendirinya membuat bansos tepat sasaran. Teknologi dapat membantu pemeriksaan data dan mempercepat layanan, tetapi tidak otomatis menghapus kesalahan identitas, ketidaktepatan penerima, atau hambatan akses. ANTARA pada 14 Oktober 2026 juga melaporkan upaya Kemensos memperkuat sistem digital dan menyediakan jalur sanggahan bagi masyarakat. Mekanisme koreksi semacam ini penting, sebab warga yang datanya keliru tidak boleh kehilangan hak hanya karena sistem belum mampu membaca keadaan mereka secara akurat.

Kesenjangan digital juga tidak bisa diabaikan. Penerima bantuan belum tentu memiliki ponsel pintar, jaringan internet memadai, atau kecakapan mengoperasikan layanan elektronik. Jika layanan semakin bergantung pada perangkat, kelompok lanjut usia, penyandang disabilitas, dan warga di wilayah minim sinyal berisiko menghadapi hambatan baru. Digitalisasi yang adil harus tetap menyediakan pendampingan dan jalur layanan alternatif. Negara tidak boleh menjadikan kemampuan menggunakan teknologi sebagai syarat terselubung untuk memperoleh hak sosial.

Di sisi lain, integrasi data dan rekening menuntut perlindungan privasi yang kuat. Pemerintah perlu memastikan siapa yang dapat mengakses data, bagaimana penyalahgunaan dicegah, serta ke mana warga harus mengadu ketika identitas atau rekeningnya bermasalah. Komdigi, dalam pemberitaan ANTARA pada 26 Mei 2026 tentang pertukaran data layanan pemerintah, menekankan pentingnya integrasi sistem yang aman dan perlindungan data pribadi. Keamanan bukan urusan tambahan setelah program berjalan, melainkan fondasi yang harus disiapkan sejak awal.

Persoalan HP gratis bukan semata-mata soal ada atau tidaknya perangkat yang dibagikan. Ini adalah ujian konsistensi komunikasi pemerintah dan mutu tata kelola bantuan sosial. Pemerintah perlu membedakan secara tegas antara gagasan, kajian, keputusan, dan pelaksanaan, sekaligus membuka informasi tentang anggaran, mekanisme koreksi data, serta perlindungan penerima. Keberhasilan digitalisasi tidak diukur dari banyaknya rekening atau canggihnya sistem, melainkan dari ketepatan sasaran, kemudahan akses, keamanan data, dan kepastian bahwa warga yang berhak tidak tersisih oleh teknologi.

Sumber: Dwi Taufan Hidayat