Perwirasatu.co.id , Bantul - Sebuah video pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Muntuk, Dlingo, Bantul, berubah menjadi kontroversi setelah ucapannya tentang “hilang ingatan 70 persen” dikaitkan warganet dengan kasus Febiona Purba, siswi Karo yang sebelumnya diberitakan mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi MBG. Gerard Permana kemudian meminta maaf, sementara BGN memberikan teguran.

Dalam video yang beredar, Gerard terlihat menyantap chicken katsu yang disebutnya merupakan masakan sehari sebelumnya. Ia kemudian melontarkan candaan tentang kehilangan ingatan sebesar 70 persen. Tidak ada penyebutan langsung nama Febiona maupun program MBG dalam potongan video tersebut. Namun, kemiripan angka dan konteks membuat publik menghubungkannya dengan pemberitaan mengenai kondisi Febiona.

Gerard membantah video tersebut ditujukan kepada korban atau program pemerintah. Dalam klarifikasinya, ia meminta maaf atas kegaduhan yang timbul dan mengatakan tidak pernah menyebut korban maupun MBG. Ia menyebut hubungan antara videonya dan kasus Febiona sebagai bentuk “cocoklogi”. Penjelasan itu penting dicatat karena hingga kini tidak terdapat bukti langsung dalam video yang menunjukkan bahwa ia secara eksplisit menyebut atau menargetkan Febiona.

Namun, persoalannya tidak berhenti pada soal maksud pribadi. Badan Gizi Nasional Regional DIY membenarkan Gerard merupakan pegawai SPPG Muntuk dengan posisi pengawas keuangan. BGN kemudian memberikan teguran kepada Gerard dan SPPG tempatnya bekerja. BGN juga mengingatkan jajaran SPPG agar tidak menjadikan persoalan keamanan pangan atau kondisi masyarakat sebagai bahan candaan.

Di titik inilah kontroversi tersebut menjadi lebih besar daripada sebuah unggahan media sosial. Seseorang yang bekerja dalam ekosistem pelayanan publik memiliki posisi komunikasi yang berbeda dari pengguna media sosial biasa. Ketika masyarakat sedang menghadapi kekhawatiran mengenai keamanan pangan dan kesehatan anak, sebuah candaan yang menggunakan istilah serupa dengan kasus tersebut mudah menimbulkan persepsi yang tidak sama dengan maksud pembuatnya.

Pada saat yang sama, fakta mengenai kondisi kesehatan Febiona juga harus ditempatkan secara hati-hati. Pemberitaan mengenai “hilang ingatan 70 persen” pada awalnya berasal dari keterangan keluarga. Namun, setelah diperiksa di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, dokter menyatakan memori jangka pendek dan jangka panjang Febiona dalam kondisi baik. Pemeriksaan EEG juga tidak menunjukkan gangguan.

Fakta medis itu penting karena publik tidak boleh memperlakukan angka “70 persen” sebagai diagnosis medis yang sudah pasti. Begitu pula, dugaan hubungan antara kondisi kesehatan Febiona dan konsumsi MBG harus tetap menggunakan istilah yang sesuai dengan perkembangan pemeriksaan dan proses pembuktian. Dalam isu kesehatan anak, ketepatan istilah bukan sekadar persoalan bahasa, tetapi bagian dari tanggung jawab publik.

Kontroversi kemudian memasuki wilayah yang lebih sensitif ketika Wakil Presiden Gibran Rakabuming menyoroti pernyataan pegawai SPPG tersebut. Gibran mengingatkan pentingnya menjaga ruang publik yang aman dan ramah bagi anak-anak agar mereka tidak menjadi korban perundungan. Pada saat yang sama, ia menyampaikan bahwa Febiona dan Agnesia telah dinyatakan dalam kondisi baik dan diperbolehkan kembali ke rumah.

Rangkaian peristiwa ini memperlihatkan dua persoalan yang harus dipisahkan. Pertama, tidak tepat menyimpulkan bahwa Gerard sengaja menghina Febiona tanpa bukti langsung mengenai maksudnya. Kedua, bantahan mengenai niat juga tidak otomatis menghapus persoalan etika komunikasi. Sebuah pernyataan dapat tidak dimaksudkan untuk menyerang seseorang, tetapi tetap menimbulkan dampak sosial yang sensitif ketika muncul dalam konteks tertentu.

Karena itu, pelajaran terpenting dari kasus ini bukan sekadar apakah sebuah video merupakan candaan atau penghinaan. Persoalan yang lebih besar adalah bagaimana pegawai dalam ekosistem pelayanan publik menggunakan ruang digital. Profesionalisme tidak hanya menyangkut pekerjaan teknis, tetapi juga kemampuan memahami konteks, menjaga empati, dan menyadari bahwa sebuah unggahan dapat memiliki konsekuensi jauh di luar lingkaran pribadi pembuatnya.

Program Makan Bergizi Gratis membutuhkan kepercayaan masyarakat. Kepercayaan tersebut dibangun bukan hanya melalui makanan yang sampai kepada anak-anak, tetapi juga melalui cara institusi merespons persoalan, memperlakukan masyarakat, dan berkomunikasi ketika muncul masalah. Dalam kasus Gerard, teguran BGN dan permintaan maaf dapat menjadi titik awal, tetapi pembelajaran yang lebih penting adalah membangun budaya komunikasi yang sensitif terhadap korban, disiplin terhadap fakta, dan bertanggung jawab di ruang publik.

Di tengah derasnya media sosial, satu kalimat dapat berubah menjadi isu nasional dalam hitungan jam. Karena itu, bagi siapa pun yang bekerja dalam pelayanan publik, kehati-hatian bukan berarti kehilangan kebebasan berbicara. Kehati-hatian adalah konsekuensi dari tanggung jawab ketika setiap kata dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat.

Sumber 

(Dwi Taufan Hidayat)