Perwirasatu.co.id , kutablang - Hampir sepuluh bulan setelah banjir bandang memutus jalur Banda Aceh–Medan, Jembatan Krueng Tingkeum di Kutablang, Bireuen, kembali dibuka pada 20 September 2026. Pemerintah menyebutnya selesai sesuai target. Namun, di balik beton dan baja yang kembali menghubungkan dua sisi sungai, pekerjaan pemulihan Aceh menyisakan pertanyaan tentang ketahanan infrastruktur menghadapi bencana berikutnya.

Jembatan Kutablang kini kembali menjadi bagian penting koridor lintas timur Aceh menuju Sumatera Utara. Pada Minggu, 20 September 2026, Kementerian Pekerjaan Umum bersama Pemerintah Kabupaten Bireuen melakukan uji coba dan membuka jembatan permanen tersebut untuk lalu lintas umum. ANTARA, 20 September 2026, melaporkan pembangunan jembatan bernilai kontrak Rp107,5 miliar itu telah rampung.

Penyelesaian tersebut memang patut dicatat sebagai capaian pemulihan. Namun kronologinya menunjukkan bahwa proyek tidak sejak awal berjalan dengan target September. ANTARA, 20 September 2026, menyebut rencana awal penyelesaian berada pada akhir Juli 2026. Setelah itu, percepatan dilakukan dan target fungsional diarahkan ke 20 September. ANTARA, 10 September 2026, mencatat percepatan diperlukan antara lain karena Aceh diperkirakan kembali memasuki periode curah hujan tinggi pada November dan Desember.

Angka progres menggambarkan bagaimana pekerjaan itu dikebut. Pada 10 September, progres telah mencapai 95 persen. Enam hari kemudian, ANTARA melaporkan progres 99,14 persen, dengan pekerjaan tersisa antara lain pedestrian, pengaspalan dan marka. Pada 20 September, target fungsional akhirnya tercapai. Rangkaian angka tersebut menunjukkan bahwa “tepat waktu” dalam konteks terbaru berarti mencapai target fungsional yang telah ditetapkan ulang, bukan bahwa jadwal awal proyek tidak pernah berubah.

Dari sisi konstruksi, jembatan duplikasi Krueng Tingkeum memiliki panjang sekitar 149 meter. Struktur baja girder dibangun dengan metode incremental launching. DetikSumut, 20 September 2026, melaporkan jembatan tersebut telah memenuhi kaidah teknis desain, konstruksi dan mutu serta lulus uji beban sebelum dibuka untuk lalu lintas. Fakta ini penting karena pembukaan pascabencana tidak cukup hanya mengejar kecepatan, tetapi juga membutuhkan kepastian keselamatan.

Sebelum jembatan permanen selesai, masyarakat bergantung pada jembatan bailey. Sistem buka-tutup kendaraan menimbulkan antrean panjang yang bahkan melahirkan julukan “Selat Hormuz” bagi kawasan tersebut. DetikSumut, 20 September 2026, menggunakan istilah itu untuk menggambarkan situasi lalu lintas sebelumnya. Kini, persoalan antrean tersebut memasuki babak baru karena arus kendaraan telah dialihkan ke jembatan permanen.

Tetapi berakhirnya antrean bukan berarti seluruh persoalan konektivitas Aceh ikut selesai. Bencana hidrometeorologi akhir November 2025 merusak sejumlah jembatan di kawasan tersebut. ANTARA, 16 September 2026, melaporkan tiga jembatan pada koridor lintas timur telah dipulihkan secara permanen, yakni Krueng Meureudu, Krueng Tingkeum dan Ulee Langa. Jembatan-jembatan itu bukan sekadar struktur beton dan baja, melainkan bagian dari jaringan ekonomi yang menjaga pergerakan manusia dan distribusi barang.

Karena itu, keberhasilan Kutablang sebaiknya tidak hanya diukur dari selesainya konstruksi. Pertanyaan berikutnya adalah apakah rekonstruksi tersebut sekaligus memperkuat ketahanan konektivitas terhadap bencana berikutnya. Pertanyaan ini menjadi relevan karena kerusakan sebelumnya memperlihatkan bahwa satu titik yang terputus dapat mengganggu perjalanan dan distribusi pada jalur strategis nasional.

Pemerintah juga masih memiliki pekerjaan lanjutan. ANTARA, 20 September 2026, melaporkan Jembatan Teupin Mane masih ditangani, sementara sejumlah jembatan lain direncanakan untuk pembangunan berikutnya. Artinya, Kutablang adalah satu keberhasilan dalam rangkaian pemulihan yang lebih panjang, bukan penutup seluruh agenda rehabilitasi infrastruktur Aceh.

Di sinilah ukuran keberhasilan rekonstruksi semestinya diperluas. Infrastruktur yang selesai harus diikuti pemeliharaan, pemantauan lalu lintas, kesiapan menghadapi cuaca ekstrem dan konektivitas alternatif ketika terjadi gangguan. Negara tidak hanya dituntut membangun kembali apa yang rusak, tetapi juga memastikan biaya sosial dan ekonomi akibat terputusnya akses tidak kembali terulang dalam skala yang sama.

Jembatan Kutablang akhirnya kembali berdiri dan kendaraan kembali melintas. Bagi warga, sopir angkutan, pelaku usaha dan pengguna jalan, manfaatnya jauh lebih konkret daripada sekadar angka progres pembangunan. Namun bagi pemerintah, pekerjaan belum benar-benar berakhir pada saat jembatan dibuka. Ujian berikutnya justru berlangsung setelah seremoni selesai: menjaga agar jembatan tetap aman, berfungsi dan mampu menjadi bagian dari sistem transportasi Aceh yang lebih tangguh menghadapi bencana.

Sumber

(Dwi Taufan Hidayat)