Perwirasatu.co.id, Jakarta - Ormas Masyarakat Madura Asli Nusantara (Madas Nusantara) tidak main-main jika membela hak anggotanya. Kali ini terkait pencairan konsinyasi (penitipan uang ganti kerugian) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara yang tidak kunjung dicairkan padahal secara administrasi dan hukum sudah lengkap.

Ormas Madas Nusantara pun memberi ultimatum agar Kepala PN Jakarta Utara, I Gusti Ayu Susilawati, S.H., M.H. dan Panitera Edy Rahmansyah tidak mempersulit dengan berbagai alasan, sebab secara administratif sudah memenuhi syarat formal dan hukum. Apalagi kuasanya LBH LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) sudah mensomir secara tegas.

Masalah pencairan konsinyasi Jalan Tol Cibitung–Cilincing milik ahli waris Ny.Yuni Chandra sudah lama bergulir sejak tahun 2022. Kemudian berproses hukum sehingga tahun 2025 sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Atas hak ganti rugi lahan itu ada milik perusahaan dalam satu paket. Sehingga dibutuhkan perdamaian dan kesepakatan pembagian diantara ahli waris.

Para kuasa hukum kedua belah pihak kemudian membuat akta perdamaian (dading) di kantor notaris Masdar Lira, sehingga membuahkan keputusan hukum Akta Dading Nomor 03 tanggal 26 Maret 2025 tentang kesepakatan perdamaian dan pembagian hak 50:50 persen dengan tatacara pencairan yang diatur dan disepakati kedua belah pihak.

Pihak ahli waris Ny.Yuni Chandra pun melalui kuasa hukumnya, Sulaiman melakukan berbagai langkah agar masalah ini terselesaikan. Namun seolah menghadapi tembok besi, baik Kepala PN Jakarta Utara dan Panitera, Edy Rahmansyah tidak pernah merespon maupun menjawab surat yang dilayangkan guna memperoleh penjelasan kenapa pencairan konsinyasi tidak kunjung diproses padahal persyaratan administrasi sudah lengkap.

Melihat hak anggotanya dipersulit Ormas Madas Nusantara pun menggandeng LBH LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) -- organisasi yang juga Relawan Prabowo Subianto -- guna memperjuangkan hak rakyat. Kemudian LBH LSM LIRA mencium adanya mens rea (niat tidak baik) dalam kasus ini. Diduga PN Jakut kebijakannya dikendalikan mafia tanah (ada oknum Advokat, oknum APH dan Broker) dari luar sehingga mempersulit pencairan konsinyasi milik rakyat 

"Kami pun turun tangan dan memsomir berkali-kali yang mempertanyatan kenapa belum ada keputusan dari PN Jakut dan Panitera. Kami pun membawa ahli waris Ny. Yuni Chandra bertemu pihak PN Jakut, sehingga memperoleh informasi bahwa seluruh persyaratan administrasi formal sudah menuhi syarat," tegas Ketua Umum Ormas Madas Nusantara, KRH.HM.Jusuf Rizal,SH kepada media di PN Jakarta Utara

Jusuf Rizal, pria berdarah Madura-Batak, Relawan Prabowo Subianto itu menyebutkan  sesuai keterangan Ketua Panitera Edy Rahmansyah, jika PN Jakut belum dapat memproses pencairan karena ada surat keberatan atas Akta Dading dari kuasa hukum pihak perusahaan. Mereka tiba-tiba tidak mengakui akta dading dan menyatakan itu palsu. Karena ada pernyataan itu LBH LSM LIRA sudah minta penjelasan kepada para pihak terkait, namun tidak memperoleh respon secara baik.

LBH LSM LIRA pun meminta penjelasan Notaris Masdar Lira selaku pembuat akta otentik Dading Nomor 03 tanggal 26 Maret 2025. Dari pihak notaris secara substantif menyatakan jika akta dading itu sah dan bukan palsu. Masdar menyatakan tidak mungkin dirinya mau memalsukan Akta Dading, sebab jika itu dilakukannya memiliki konsekwensi hukum, izin notarisnya bisa dicabut.

"Karena itu kami kemudian meminta Kepala PN dan Panitera membuat Diskresi dan Parsial Konsinyasi sesuai hak ahli waris Ny. Yuni Chandra. Tentang milik perusahaan itu urusan mereka. Dalam aturan hukum hal seperti ini dapat dilakukan, sebab ada upaya menghalang-halangi  pihak perusahaan dalam proses yang sudah final ini," tegas Jusuf Rizal, Ketum PWMOI (Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia) itu

Bukankah disebutkan Panitera belum dapat dicairkan sebab Akta Dading Nomor 03 tanggal 26 Maret 2025 tidak diakui oleh pihak perusahaan, tanya wartawan

Menurut Jusuf Rizal, Direktur LBH LSM LIRA itu, Akta Notaris yang dibuat di Kantor Notaris Masdar Lira sah dan memiliki kekuatan hukum. Jangan orang seenaknya atas nama advokat mengajukan keberatan dianggap sudah merupakan keluatan hukum. Kepala PN dan Panitera mustinya tau itu. Keberatan tidak menggugurkan keabsahan Akta Notaris kecuali ada keputusan hukum baru.

Selain itu ada beberapa opsi dalam proses pencairan agar tidak berlarut-larut. Pertama sesuai ketentuan persyaratan tidak boleh ada sengketa. Melalui Dading sudah ada esepakatan para ahli waris. Artinya sudah beres. Tinggal PN dan Panitera membuat keputusan.

Andaikata opsi Pertama, PN Jakut dan Panitera atas dasar prinsip kehati-hatian, masih ragu untuk mengambil keputusan, maka ditawarkan opsi Kedua menggunakan Diskresi dan Parsial Konsinyasi (apa yang menjadi hak ahli waris Ny. Yuni Chandra langsung diterima. Sementara hak pihak lain diurus sendiri). Jadi masalah ini dibutuhkan goodwill (niat baik) dari PN Jakut dan Panitera.

Andaikata Kepala PN dan Panitera bermain mata dengan mafia tanah sehingga masalah dipersulit, apa yang akan dilakukan Ormas Madas Nusantara, tanya wartawan

"Itulah kenapa kami beri ultimatum. Jika tidak ada goodwil dan masih mempersulit, Madas Nusantara akan tetap menempuh cara-cara sesuai koridor hukum. Namun bilamana hukum tidak bisa berpihak pada kebenaran, jangan sakahkan jika rakyat jadi barbar. Kami akan cari kepala PN dan Panitera," tegas Jusuf Rizal 

Dikatakan, Ormas Madas Nusantara juga sedang mengumpulkan bukti-bukti adanya pemerasan; intimidasi, persekonglokan jahat maupun perbuatan melawan hukum oknum mafia pengacara berinisial K dan N serta Oknum APH (Aparat Penegak Hukum) di Polda Metro. Selain melaporkan ke Propam, Wasidik, Kompolnas, Ombudsman, Dewan Kehormatan dimana oknum pengacara tergabung, Bawas Mahkamah Agung, dll.

(Red)