Perwirasatu.co.id, 14 November 2026

Lima geopark Indonesia mempertahankan kartu hijau UNESCO setelah melewati evaluasi internasional. Capaian itu membuka peluang promosi ke pasar wisata dunia, tetapi sekaligus memunculkan pertanyaan penting: apakah pengakuan tersebut benar-benar menjaga alam, merawat warisan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan warga di tengah tekanan pembangunan dan pertumbuhan kunjungan wisatawan? Label global bukan garis akhir. Ia justru menjadi ujian atas kesungguhan pengelolaan kawasan geopark.

Pengakuan dan Tanggung Jawab

Kementerian Pariwisata menyebut status UNESCO Global Geoparks (UGGp) sebagai modal untuk mempromosikan destinasi berkelanjutan kepada wisatawan mancanegara yang peduli terhadap alam dan budaya. Pengakuan UNESCO memang meningkatkan reputasi dan memperluas jangkauan promosi. Namun, reputasi internasional tidak otomatis membuktikan bahwa kawasan telah dikelola dengan baik. Promosi adalah pintu masuk, bukan ukuran keberhasilan.

Dalam sidang Dewan UNESCO Global Geoparks pada 2–4 November 2026 di Paris, lima geopark Indonesia mempertahankan kartu hijau, yakni Belitong, Merangin Jambi, Ijen, Raja Ampat, dan Maros-Pangkep. ANTARA, 6 November 2026, melaporkan Bojonegoro juga diterima sebagai geopark global baru, sedangkan Ranah Minang Silokek memperoleh waktu dua tahun untuk melengkapi rekomendasi UNESCO. Capaian ini patut diapresiasi, tetapi setiap status harus dipahami secara tepat.

UNESCO menerapkan evaluasi ulang setiap empat tahun untuk menilai kualitas pengelolaan geopark. Kartu hijau berarti kawasan tetap memenuhi kriteria. Kartu kuning memberikan kesempatan dua tahun untuk melakukan perbaikan, sedangkan kartu merah menyebabkan pencabutan status apabila kekurangan tidak diselesaikan. Artinya, pengakuan internasional bukan hak permanen, melainkan kepercayaan yang harus terus dibuktikan. Mekanisme tersebut dijelaskan dalam laman resmi UNESCO yang diperbarui 16 Oktober 2026.

Belitong memberikan pelajaran penting. Setelah memperoleh kartu kuning pada evaluasi 2024, geopark ini berhasil kembali mendapatkan kartu hijau pada 2026. ANTARA, 6 November 2026, memberitakan tindak lanjut rekomendasi UNESCO, terutama pembatasan komersialisasi Batu Satam dan perbaikan standar konservasi penyu. Kasus ini menunjukkan bahwa evaluasi internasional dapat mendorong perubahan kebijakan. Namun, pekerjaan konservasi tidak selesai hanya karena warna kartu berubah.

Bojonegoro dan Ujian Masyarakat

Bojonegoro juga memperlihatkan bahwa pengakuan baru selalu disertai pekerjaan rumah. ANTARA, 14 November 2026, mengungkap catatan UNESCO mengenai penambahan geosite, perbaikan akses dan papan penunjuk, penyederhanaan informasi museum, peningkatan kompetensi pemandu, serta perluasan pendidikan geopark. Status accepted telah diperoleh dalam sidang Dewan, tetapi pengesahan Dewan Eksekutif UNESCO masih dijadwalkan pada April 2027. Karena itu, Bojonegoro belum dapat disebut telah memperoleh kartu hijau.

Catatan tersebut menegaskan bahwa geopark bukan sekadar lanskap indah untuk dipasarkan. Kawasan ini harus mengintegrasikan perlindungan warisan geologi, pendidikan, kebudayaan, dan pembangunan ekonomi masyarakat. Infrastruktur, informasi, serta pemandu kompeten menentukan apakah wisatawan memahami nilai kawasan atau sekadar datang untuk berfoto.

Persoalan yang lebih mendasar adalah siapa yang menikmati manfaat ekonomi. Peningkatan kunjungan belum tentu membuat pendapatan masyarakat meningkat secara adil. Pemerintah dan pengelola perlu membuka data mengenai keterlibatan UMKM, tenaga kerja lokal, pendapatan warga, serta distribusi manfaat pariwisata. Petani, nelayan, pengrajin, pemandu, dan pedagang kecil semestinya menjadi bagian dari rantai ekonomi geopark, bukan sekadar pelengkap promosi.

Di sisi lain, peningkatan wisatawan dapat menambah tekanan terhadap lingkungan. Sampah, kerusakan habitat, pembangunan tidak terkendali, dan eksploitasi situs geologi merupakan ancaman yang harus diantisipasi. Promosi perlu diimbangi pengaturan daya dukung kawasan, pengawasan pembangunan, perlindungan geosite, serta pengelolaan sampah yang konsisten. Tanpa pembatasan yang jelas, keberhasilan mendatangkan wisatawan justru dapat merusak daya tarik destinasi.

Mengukur Keberhasilan Konservasi

Kementerian Pariwisata perlu memastikan promosi berjalan seiring dengan penguatan tata kelola. Pemerintah daerah harus menyediakan anggaran dan pengawasan yang memadai. Pengelola wajib menindaklanjuti rekomendasi UNESCO secara transparan, sementara masyarakat harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan.

Lima kartu hijau merupakan kabar baik bagi pariwisata Indonesia. Namun, keberhasilan geopark tidak cukup diukur dari jumlah kunjungan, popularitas destinasi, atau logo UNESCO dalam materi promosi. Ukurannya adalah kelestarian alam, keberlangsungan budaya, dan kesejahteraan masyarakat.

Kartu hijau memang membuka pintu dunia. Tetapi, kemampuan menjaga warisan alam sekaligus membagi manfaat pembangunan secara adil akan menentukan apakah Indonesia benar-benar layak mempertahankan kepercayaan internasional.

Dwi Taufan Hidayat