
Keterangan Gambar : DPRD Kota Depok membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan yang telah melalui proses penyampaian dan harmonisasi usai menggelar Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Depok, Kamis (19/11-2026).
Perwirasatu.co.id, Depok - DPRD Kota Depok membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan yang telah melalui proses penyampaian dan harmonisasi usai menggelar Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Depok, Kamis (19/11-2026).
Ketiga Raperda tersebut meliputi Raperda tentang Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia, Raperda tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga, serta Raperda tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok.
Kanwil Kemenkum Jawa Barat telah melakukan pengharmonisasian terhadap ketiga Raperda Kota Depok tersebut, termasuk menelaah aturan ketahanan keluarga dan batas usia perokok. Pembahasan di tingkat Pansus melibatkan Perangkat Daerah (OPD), akademisi, dan masyarakat sebelum tahap penetapan lebih lanjut.
Ketua DPRD Kota Depok, Ade Supriyatna mengatakan, penyusunan regulasi tersebut didorong oleh dinamika di lapangan serta kebutuhan mengisi kekosongan hukum maupun mengevaluasi aturan yang sudah berlaku.
"Peraturan tersebut dibutuhkan ya, karena ada kekosongan hukum misalnya, atau memang ada evaluasi dari perda yang lama untuk diperbaiki yang disebabkan adanya dinamika di lapangan," kata Ade, di depan awak media.
Ade menambahkan, selain tiga raperda tersebut, DPRD juga membahas tiga peraturan internal dewan berupa tata tertib, kode etik, dan tata beracara, sehingga total terdapat tujuh materi yang dibahas.
Menurut Politisi PKS itu, pengusulan tiga raperda tersebut juga merupakan respons atas aspirasi masyarakat, khususnya pada aturan ketahanan keluarga dan kawasan tanpa rokok.
Ade menyebut isu terkait gerakan propaganda penyimpangan seksual, menjadi salah satu poin yang dinilai penting perlu masuk dalam revisi Perda Peningkatan Ketahanan Keluarga. Sementara penguatan perlindungan bagi warga bukan perokok, menjadi perhatian dalam revisi Perda Kawasan Tanpa Rokok.
"Ya ini kan juga bagian merespons aspirasi masyarakat seperti apa gerakan propaganda penyimpangan seksual, itu juga nantinya akan kita masukkan di revisi perda peningkatan ketahanan keluarga. Kemudian juga untuk melindungi masyarakat yang bukan perokok, sehingga juga bisa lebih tegas lagi aturannya dan masih ada beberapa lainnya lagi," jelasnya.
Terkait tingkat krusial dari ketiga Raperda tersebut, Ade menilai Raperda Peningkatan Ketahanan Keluarga memiliki dimensi sensitif, karena berkaitan dengan upaya keluarga di Kota Depok untuk membentengi diri dari penyimpangan orientasi dan perilaku seksual, di tengah maraknya wacana internasional mengenai kesetaraan atau hak atas preferensi seksual.
Ditegaskannya bahwa masyarakat Indonesia yang menjunjung norma agama dan budaya timur, perlu memiliki perangkat aturan daerah yang sesuai dengan kondisi budayanya sendiri.
"Raperda ini hal yang paling sensitif ya. Karena bagaimana nantinya masyarakat Kota Depok dapat melindungi keluarganya dari penyimpangan orientasi dan penyimpangan seksual. Tapi juga ada gerakan-gerakan lain, propaganda gerakan internasional yang menyerukan tadi kesetaraan ataupun juga hak asasi terhadap preferensi seksual, itu juga harus kita dudukkan dalam argumen masing-masing," paparnya.
Ade menambahkan, usulan tersebut menyerap masukan dari berbagai pihak, termasuk aktivis keluarga, ulama, tokoh pemuka agama, dan elemen masyarakat lainnya. Sehingga DPRD berharap Pemerintah Kota Depok dapat memberikan dukungan dalam pembahasannya.
Sementara itu, dalam sambutannya Wali Kota Depok Supian Suri menyatakan menyambut baik inisiatif pengajuan ketiga raperda tersebut. Terkait Raperda Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia, dia menilai substansinya mencakup aspek mendasar seperti hak berkeluarga, pengembangan diri, memperoleh keadilan, serta kebebasan beragama dan beribadah, sekaligus menekankan pentingnya perlindungan kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus secara non diskriminatif.
Walikota juga mengingatkan, agar penyusunan materi muatan raperda tetap selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Agar memiliki kepastian hukum dan sesuai dengan kewenangan daerah.
Menanggapi revisi Perda Peningkatan Ketahanan Keluarga, Supian menilai keluarga sangat berperan sebagai lingkungan pertama dan utama dalam membentuk karakter, nilai moral, dan kepribadian warga.
Walikota juga berharap, regulasi tersebut nantinya dapat memperkuat ketahanan anak dan remaja dalam menghadapi perubahan zaman dan menyiapkan generasi mendatang. (Red)
(Red)
Sumber: inijabar.com

















LEAVE A REPLY