Perwirasatu.co.id, Bogor - Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Bogor (GMPB), menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK RI. Mereka menuntut lembaga antirasuah mengusut secara menyeluruh dugaan korupsi pemotongan Upah Pungut serta Insentif pegawai di lingkungan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Bappenda Kabupaten Bogor.

Aksi tersebut digelar sebagai bentuk kontrol sosial, agar penegakan hukum tidak berhenti pada pemeriksaan administratif semata. Melainkan juga, menelusuri seluruh pihak yang terlibat beserta aliran dananya. Desakan itu menguat setelah KPK melakukan penggeledahan di kantor Bappenda serta BKPSDM Kabupaten Bogor.

Ketua GMPB, M. Ikbal, menegaskan, KPK tidak boleh berhenti pada pihak tertentu saja. Seluruh aliran dana harus ditelusuri, siapa yang menerima, siapa yang menikmati, hingga siapa yang memberi perintah.

“Kami mendukung penuh KPK RI mengusut tuntas dugaan tersebut. Jika ditemukan bukti yang cukup, segera tetapkan pihak yang bertanggung jawab sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya di lokasi aksi.

GMPB memperingatkan dengan keras, agar tidak lagi ada sikap yang menutup-nutupi atau memilih-milih pihak-pihak yang harus diproses. 

"Jangan hanya menjadikan satu-dua orang sebagai tumbal, sementara aktor intelektualnya justru tidak tersentuh. Tidak boleh ada perlakuan khusus hanya karena jabatan, kedekatan, maupun pengaruh tertentu. Jangan ada maen mata dalam penegakan hukum,” ujar Ikbal.

Pihaknya juga mendorong pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, secara menyeluruh di lingkungan Pemkab Bogor. Untuk itu, kasus ini harus menjadi alarm bagi seluruh elemen masyarakat agar berani membersihkan praktik KKN di Bumi Tegar Beriman.

Selain itu, GMPB juga menegaskan, akan terus mengawal kasus tersebut sampai tuntas dan terang-benderang. Menjaga Kabupaten Bogor dari korupsi bukan hanya tugas penegak hukum, melainkan tanggung jawab semua pihak. 

"Seluruh pihak yang terbukti terlibat harus bertanggungjawab atas perbuatannya di hadapan hukum," pungkasnya.

(Red)