‎Perwirasatu.co.id, ‎BOGOR - Pengelolaan dana Program Indonesia Pintar (PIP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMPN 2 Jasinga, Kabupaten Bogor, menjadi sorotan setelah muncul dugaan ketidaksesuaian dalam pencatatan dan penggunaan anggaran. Sejumlah pihak mendorong adanya pemeriksaan atau audit untuk memastikan pengelolaan dana tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

‎SMPN 2 Jasinga tercatat memiliki NPSN 20200889. Sorotan tersebut mencakup penyaluran dana PIP, anggaran perawatan sekolah, serta alokasi honorarium guru.

‎Berdasarkan hasil penelusuran dan wawancara yang dilakukan tim media di lingkungan sekolah, terdapat data penyaluran PIP yang dinilai perlu diklarifikasi lebih lanjut. Dari total anggaran yang disebut mencapai Rp414.375.000 untuk 682 siswa, data yang diperoleh mencatat penyaluran kepada 592 siswa dengan nilai sekitar Rp352.500.000.

‎Dengan demikian, terdapat perbedaan data yang mencakup 90 siswa. Namun, perbedaan tersebut belum dapat secara otomatis disimpulkan sebagai adanya penyelewengan, karena perlu diverifikasi melalui dokumen resmi, termasuk data penerima, status pencairan, pengembalian dana apabila ada, serta mekanisme penyalurannya.

‎Dalam wawancara, operator PIP memberikan penjelasan mengenai perbedaan data tersebut. Keterangan yang disampaikan antara lain berkaitan dengan kemungkinan dana yang dikembalikan serta adanya siswa yang disebut tidak mengambil bantuan. Persoalan tersebut masih memerlukan klarifikasi dan pemeriksaan lebih lanjut terhadap dokumen pendukung.

‎Selain PIP, penggunaan dana BOS untuk sejumlah kegiatan juga menjadi sorotan. Salah satunya adalah anggaran perawatan fisik sekolah yang disebut mencapai Rp304.660.500. Tim media menilai penggunaan anggaran tersebut perlu dijelaskan secara terbuka berdasarkan dokumen perencanaan, realisasi pekerjaan, bukti pembayaran, dan laporan pertanggungjawaban.

‎Hal serupa juga terjadi pada alokasi honorarium guru yang disebut mencapai Rp267.912.000. Besaran anggaran tersebut dinilai perlu dikonfirmasi melalui dokumen pembayaran dan laporan penggunaan dana BOS agar dapat diketahui kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.

‎Dalam proses konfirmasi, Kepala SMPN 2 Jasinga, Endang Sutiyaningsih, belum memberikan penjelasan secara rinci mengenai seluruh poin yang dipertanyakan. Karena itu, diperlukan klarifikasi lebih lanjut dari pihak sekolah maupun instansi terkait agar informasi yang beredar tidak menimbulkan kesimpulan sepihak.

‎Ketua Umum Forum Silaturahmi Wartawan Indonesia (FSWI), W Gunawan, menyatakan pihaknya akan mendorong adanya pemeriksaan terhadap pengelolaan dana tersebut. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memastikan penggunaan uang negara berjalan transparan dan sesuai aturan, sekaligus memastikan hak siswa penerima PIP tidak terabaikan.

‎FSWI berencana menyampaikan laporan atau surat pengaduan kepada sejumlah pihak terkait, antara lain Pemerintah Kabupaten Bogor, Inspektorat, serta aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti dugaan penyimpangan penggunaan anggaran negara.

‎“Kami akan mengawal persoalan ini agar dapat diperiksa secara terbuka dan sesuai ketentuan. Jika memang ditemukan pelanggaran, kami berharap dapat ditindaklanjuti sesuai hukum. Namun, semuanya harus berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti yang sah,” ujar W Gunawan.

‎FSWI juga mendorong aparat penegak hukum, termasuk pihak kepolisian dan kejaksaan, untuk melakukan langkah sesuai kewenangan apabila laporan resmi mengenai dugaan penyimpangan tersebut diterima.

‎Sementara itu, dugaan adanya penyimpangan dalam pengelolaan dana PIP dan BOS di SMPN 2 Jasinga belum dapat dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi sebelum terdapat hasil audit, pemeriksaan, atau proses hukum yang membuktikan adanya pelanggaran dan kerugian negara.

‎Karena itu, pihak sekolah dan pihak-pihak lain yang disebut dalam pemberitaan ini tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan. Pemeriksaan oleh lembaga yang berwenang dinilai penting untuk memastikan apakah perbedaan data dan penggunaan anggaran tersebut merupakan kesalahan administrasi, ketidaksesuaian prosedur, atau terdapat pelanggaran hukum.

‎Langkah audit juga diharapkan dapat memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai pengelolaan dana pendidikan sekaligus menjaga agar bantuan pemerintah yang diperuntukkan bagi siswa benar-benar diterima oleh pihak yang berhak.

‎(Red)