Penguatan tersebut menjadi bagian dari kesiapsiagaan yang terus dilakukan Pemkab Lampung Selatan, menyusul telah ditetapkannya TRC Penanggulangan Bencana Daerah melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Lampung Selatan Nomor B/342.1/VI.01/HK/2026.

Kesiapan tim dan langkah antisipasi tersebut dibahas dalam Rapat Antisipasi Menghadapi Ancaman Bencana Gempa dan Tsunami di Ruang Rapat Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) BPBD Lampung Selatan, Rabu (7/10/2026).

Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Kabupaten Lampung Selatan, Anasrullah, menegaskan seluruh pihak yang telah ditetapkan dalam SK Bupati harus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara serius.

Menurutnya, keberadaan TRC harus diikuti kesiapan nyata, sehingga setiap unsur tidak hanya mengetahui tugasnya, tetapi juga mampu bergerak secara cepat dan terkoordinasi ketika bencana terjadi.

“Saya minta yang menjadi tugas dalam SK ini benar-benar dilaksanakan dengan baik. Masing-masing harus memperhatikan tugasnya dan memastikan semuanya berjalan sesuai tanggung jawab,” tegas Anasrullah.

Ia menilai kesiapsiagaan bencana tidak dapat dipandang sebagai persoalan sepele, mengingat dampaknya menyangkut keselamatan masyarakat. 

Karena itu, setiap unsur yang terlibat perlu memastikan tugas masing-masing telah dipahami dan dapat dijalankan dalam situasi darurat.

Selain kesiapan personel, Anasrullah mengingatkan pentingnya menjaga informasi yang beredar di tengah masyarakat ketika bencana terjadi. Penyebaran berita bohong atau hoaks berpotensi memperkeruh situasi, terutama ketika masyarakat berada dalam kondisi panik.

Pengalaman tsunami pada 2018, kata dia, menjadi pelajaran penting bahwa penanganan bencana harus dilakukan secara tertib, terkoordinasi dan mengutamakan keselamatan.

“Jangan sampai nanti ada berita hoaks. Kita pernah mengalami kejadian pada 2018, ketika kondisi kalut akibat tsunami. Ada juga orang yang datang hanya untuk berswafoto. Hal-hal seperti ini harus diantisipasi,” ujarnya.

Karena itu, seluruh unsur yang tergabung dalam TRC Lampung Selatan diminta terus memperkuat koordinasi dengan instansi terkait. 

Keberadaan SK Bupati menjadi landasan bagi setiap pihak untuk bergerak sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam menghadapi potensi bencana.

Anasrullah juga menekankan agar hasil rapat tidak berhenti sebagai koordinasi di tingkat administratif. Kesiapan perlu diuji melalui langkah konkret di lapangan, termasuk simulasi untuk memastikan personel dan perangkat pendukung dapat bekerja sesuai peran ketika keadaan darurat terjadi.

“Rapat hari ini harus ditindaklanjuti. Jangan sampai berhenti hanya sampai di rapat ini. Kita perlu memastikan kesiapan di lapangan, termasuk melalui simulasi apabila terjadi bencana,” tambahnya.

Sejalan dengan itu, Kepala Pelaksana BPBD Lampung Selatan, Maturidi, mengatakan rangkaian kesiapsiagaan akan dilanjutkan melalui sosialisasi dan simulasi gempa bumi serta tsunami.

Sosialisasi tersebut direncanakan melibatkan seluruh perangkat daerah, camat dan instansi vertikal di lingkungan Pemkab Lampung Selatan. Setelah mengikuti sosialisasi, masing-masing peserta diharapkan meneruskan pengetahuan yang diperoleh kepada pegawai di lingkungan kerja masing-masing.

“Kita akan adakan sosialisasi gempa dan tsunami. Nanti pesertanya seluruh perangkat daerah, camat dan instansi vertikal. Sosialisasi di pemda, setelah itu kami berikan waktu untuk bapak ibu melakukan sosialisasi di kantor masing-masing bagi yang mengikuti pelatihan,” jelas Maturidi.

Menurutnya, rangkaian kegiatan tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan pemahaman mengenai ancaman gempa bumi dan tsunami, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menguji kesiapan masing-masing perangkat daerah dalam menghadapi kondisi darurat.

Melalui sosialisasi dan simulasi, setiap perangkat daerah diharapkan dapat mengetahui kesiapan personel, sarana dan prasarana, sekaligus memastikan mekanisme koordinasi dapat berjalan ketika terjadi bencana.

Dengan penguatan TRC, koordinasi lintas instansi, sosialisasi, simulasi, serta penyiapan jalur evakuasi, Pemkab Lampung Selatan berupaya memastikan kesiapsiagaan bencana tidak berhenti pada dokumen maupun rapat koordinasi.

Setiap unsur diharapkan memiliki pemahaman yang sama, mengetahui tugas masing-masing dan siap bergerak secara terkoordinasi ketika menghadapi potensi gempa bumi dan tsunami. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat perlindungan dan keselamatan masyarakat di tengah ancaman bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi.

(Puddin A)