Arah tersebut mengemuka dalam Rapat Tim Percepatan, Pencegahan dan Penurunan Stunting (TP3S) Kabupaten Lampung Selatan yang membahas strategi dan rencana aksi pencegahan serta percepatan penurunan stunting yang berlangsung di Aula Rajabasa, Kantor Bupati Lampung Selatan, Rabu (7/10/2026).

Rapat yang dipimpin Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Darmawan, itu diikuti sejumlah perangkat daerah yang tergabung dalam TP3S Kabupaten Lampung Selatan.

Darmawan mengatakan, Lampung Selatan GEH akan diarahkan untuk memperkuat penanganan stunting melalui langkah yang terukur dan dapat dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah sesuai tugas dan kewenangannya.

Karena itu, setiap perangkat daerah diminta menyusun rencana aksi yang jelas, sehingga upaya penanganan stunting tidak berhenti pada tataran perencanaan, tetapi berlanjut menjadi kegiatan yang benar-benar dilaksanakan di lapangan.

“Rencana aksi ini yang akan kita laksanakan secara nyata. Jangan berhenti pada tataran perencanaan. Jadi, benar-benar harus dilaksanakan oleh perangkat daerah yang bersangkutan,” ujar Darmawan. 

Darmawan menjelaskan, Lampung Selatan GEH memiliki dua fokus utama, yakni penanganan stunting dan Anak Tidak Sekolah (ATS). 

Untuk penanganan stunting, rencana aksi dari masing-masing perangkat daerah nantinya akan dipaparkan di hadapan Ketua TP3S Kabupaten Lampung Selatan.

Menurut Darmawan, penyusunan rencana aksi perlu dilakukan secara matang dengan mempertimbangkan peran dan kewenangan setiap perangkat daerah. 

Dengan begitu, setiap intervensi yang dijalankan dapat saling melengkapi dan memberikan dampak yang lebih nyata bagi masyarakat.

“Jadi apa-apa yang akan dilaksanakan, nyata yang akan dilaksanakan sehingga nanti bisa tergapai oleh Ibu Ketua poin penanganan stunting di Lampung Selatan,” katanya.

Sejalan dengan itu, Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Selatan, Aryan Saruhian, menyampaikan bahwa percepatan penurunan stunting merupakan isu strategis yang tidak dapat ditangani oleh satu sektor saja.

Menurutnya, Pemkab Lampung Selatan telah memiliki landasan kebijakan melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Lampung Selatan. 

Dalam dokumen tersebut, target prevalensi stunting daerah diarahkan sebesar 9 persen pada periode yang ditetapkan.

Namun, pemerintah daerah juga didorong untuk mengejar capaian yang lebih rendah melalui penguatan intervensi dan kerja bersama lintas perangkat daerah.

“Target kita 9 persen, tapi Ibu Ketua TP PKK Lampung Selatan ingin di bawah 2,8 persen. Ini tantangan bagi kita semua,” ujar Aryan.

Ia menekankan, percepatan penurunan stunting membutuhkan intervensi yang terintegrasi dan konvergen. Setiap perangkat daerah memiliki peran sesuai bidang intervensinya, sehingga seluruh upaya perlu diarahkan pada sasaran yang sama.

Dalam konteks tersebut, Lampung Selatan GEH diharapkan menjadi salah satu wadah untuk menyatukan berbagai intervensi agar pelaksanaannya lebih terarah dan memiliki dampak yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Kalau kita bisa mencapai ini, outcome-nya dirasakan masyarakat. Artinya semua aktivitas kita ini dirasakan masyarakat, terutama keluarga berisiko stunting dan anak-anak yang menderita stunting,” katanya.

Melalui penguatan koordinasi, penyusunan rencana aksi yang konkret dan pelaksanaan intervensi secara tepat sasaran, Pemkab Lampung Selatan berharap Lampung Selatan GEH dapat berkembang menjadi gerakan bersama untuk mempercepat penurunan stunting sekaligus menyiapkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas. 

(Puddin A)