Jokowi menjelaskan bahwa sistem pendidikan setiap negara berbeda. Ada jalur pendidikan menengah, program pathway, diploma, hingga sarjana. Menurutnya, seseorang yang menyelesaikan S1 semestinya telah melewati tahapan sebelumnya. Penjelasan itu masuk akal sebagai gambaran umum perjalanan akademik, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan terpenuhinya setiap persyaratan pencalonan wakil presiden. (ANTARA, 8 Oktober 2026).

Persoalan menjadi lebih serius setelah MK membacakan Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 6 Oktober 2026. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat. Namun, MK tidak mendiskualifikasi Gibran dan menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Mahkamah juga menilai perkara tersebut tidak tepat lagi ditempatkan dalam rezim sengketa hasil Pilpres 2024 setelah Gibran dilantik sebagai wakil presiden. (Mahkamah Konstitusi, 6 Oktober 2026).

Dua hal harus dibedakan secara cermat. Tidak diterimanya permohonan bukan berarti seluruh pertanyaan substantif telah terjawab. Sebaliknya, tidak ditemukannya bukti meyakinkan dalam persidangan juga tidak boleh diubah menjadi kesimpulan bahwa Gibran pasti tidak pernah menempuh pendidikan menengah. Putusan harus dibaca utuh, sesuai pertimbangan hukum dan amar yang ditetapkan.

Keterangan KPU menambah dimensi penting dalam perdebatan ini. KPU menyatakan persyaratan pendidikan Gibran dinilai memenuhi syarat berdasarkan dokumen yang diterima dan verifikasi saat pencalonan. KPU juga menegaskan bahwa penilaian serta penyetaraan pendidikan luar negeri merupakan kewenangan kementerian yang membidangi pendidikan. Perbedaan antara hasil verifikasi administratif saat pencalonan dan temuan dalam pertimbangan MK inilah yang membutuhkan penjelasan institusional secara jernih. (ANTARA, 7 Oktober 2026).

Karena itu, pertanyaan utamanya bukan sekadar apakah seseorang berhasil meraih gelar sarjana. Publik perlu mengetahui dasar pengakuan dokumen pendidikan yang digunakan, mekanisme penyetaraannya, dan bagaimana persyaratan tersebut diverifikasi. Transparansi tidak berarti membuka seluruh urusan pribadi, melainkan menjelaskan bukti yang relevan dengan syarat jabatan publik.

Sebagai ayah Gibran, Jokowi berhak menyampaikan penjelasan. Namun, hubungan keluarga tidak dapat menggantikan pembuktian administratif. Sebaliknya, kritik kepada Gibran juga harus menghindari tuduhan yang melampaui fakta dan putusan pengadilan. Demokrasi membutuhkan keterbukaan sekaligus penghormatan terhadap proses hukum.

Wacana pemakzulan pun tidak boleh diperlakukan sebagai pengganti pemeriksaan dokumen. Jokowi meminta pihak yang mengusulkannya mengikuti mekanisme demokrasi dan konstitusi. Prinsip tersebut tepat: pemberhentian pejabat negara harus mengikuti dasar hukum dan prosedur yang berlaku, bukan sekadar tekanan politik. (ANTARA, 8 Oktober 2026).

Polemik ini semestinya menjadi momentum memperbaiki tata kelola verifikasi persyaratan calon pejabat publik. Lembaga terkait perlu menjelaskan kewenangan, standar pemeriksaan, dan dasar keputusan secara konsisten. Dengan demikian, persoalan tidak terus berputar sebagai pertengkaran politik.

Kepercayaan publik tidak dibangun hanya dengan meminta masyarakat menerima sebuah penjelasan. Kepercayaan tumbuh ketika penjelasan didukung bukti, diperiksa oleh lembaga berwenang, dan dipertanggungjawabkan melalui prosedur yang sama bagi semua orang. Itulah ujian akuntabilitas yang sesungguhnya: bukan memenangkan polemik, melainkan memastikan hukum dan administrasi negara bekerja secara transparan, adil, dan dapat dipercaya.

(Dwi Taufan Hidayat)