Perwirasatu.co.id , Jakarta - Kondisi darurat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang saat ini melanda berbagai wilayah Indonesia, kembali memicu sorotan tajam dan kritik dari berbagai kalangan dan publik. Pasalnya, jutaan warga masyarakat terdampak oleh kabut asap yang mengganggu kesehatan, pendidikan dan transportasi, sehingga muncul desakan kuat agar pemerintah tidak melakukan pembiaran dan segera menunjukkan langkah konkret serta ketegasan hukum.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, hingga pekan ketiga September 2026; luas lahan terbakar sudah melampaui 450 ribu hektare. Titik panas terbanyak terdeteksi di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Kabut asap tebal telah menyelimuti Pekanbaru, Palembang, dan Palangkaraya dengan level ISPU masuk kategori 'BERBAHAYA'. Ribuan warga dilaporkan mengalami Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), sekolah diliburkan, dan puluhan penerbangan pun ditunda.

Dilapangan, fakta yang ditemukan justru ironi. Banyak kebakaran diduga kuat bukan karena faktor alam, tapi melainkan adanya kesengajaan untuk pembukaan lahan perkebunan dan industri.

"Pola pembakarannya sama setiap tahun, di lokasi yang sama, oleh korporasi yang itu-itu juga. Tapi tidak pernah ada penindakan secara tegas yang membuat jera. Terkesan ada pembiaran," ujar Direktur Eksekutif Walhi, dalam keterangan Persnya, Jumat (19/9).

Publik pun mempertanyakan, ketegasan presiden yang dianggap masih saja terus sengaja memelihara menteri abal-abal. Menteri yang di cap publik lebih sibuk pencitraan dan urusan politik, ketimbang turun langsung padamkan api dan tegakkan hukum terhadap dalang serta pelaku pembakar hutan. Bahkan sempat viral

dalam foto, sang menteri abal-abal itu yang terlihat ikut bermain domino semeja dengan Abdul Kadir Karding yang juga penjabat Menteri Perlindungan Pekerja Migran bersama pengusaha sekaligus Wakil Ketua Umum DPN Persatuan Olahraga Domino Indonesia Andi Rukman Nurdin Karumpa, serta pengusaha yang pernah jadi tersangka kasus pembalakan liar, Azis Wellang.

Sorotan tajam juga mengarah pada lemahnya koordinasi antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Kehutanan yang baru, dan pemerintah daerah. Satgas Karhutla dinilai bekerja setengah hati, sementara korporasi pembakar lahan hanya dikenai sanksi administratif ringan.

Desakan Publik: Copot Menteri Abal-abal !

Di media sosial, tagar #IndonesiaDaruratAsap dan #CopotMenteriAbalAbal menjadi trending. Warganet menilai pemerintah Presiden Prabowo Subianto tidak berani melakukan reshuffle terhadap menteri yang tidak becus kerja menangani Karhutla.

"Jutaan rakyat sesak napas, anak-anak tidak bisa sekolah, ekonomi lumpuh karena asap. Tapi menterinya masih wara-wiri rapat seremonial di hotel bintang lima. Ini menteri kerja atau menteri abal-abal?" tulis akun @RakyatMelawanAsap yang viral di X.

Institute for Policy Public Strategic (IPPS) menilai, pemerintah tidak boleh lagi menjadikan Karhutla sebagai bencana musiman yang dianggap biasa.

"Jika Presiden ingin menjaga marwahnya, harus ada tindakan tegas. Jangan pelihara pejabat yang tidak punya sense of crisis. Karhutla ini bukan soal asap, ini soal nyawa rakyat dan masa depan lingkungan Indonesia," kata Direktur Eksekutif IPPS, Yusuf Blegur.

Terkait hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa; tuntutan konkret dari berbagai kalangan dan publik yang sudah mendesak saat ini, adalah:

1. Tetapkan status Darurat Nasional Karhutla

2. Blacklist dan cabut izin korporasi pembakar lahan, pidanakan direksinya

3. Kerahkan TNI/Polri dan BNPB secara maksimal dengan Water Bombing

4. Presiden evaluasi total kinerja menteri terkait dan copot yang abal-abal

Hingga berita ini diturunkan, Istana belum memberikan pernyataan resmi terkait desakan reshuffle tersebut. Namun, publik terus menunggu bukti nyata, bukan sekadar drama dan janji serta rapat terbatas yang kerap dipotong pembicaraan ajudan. (FC-G65)