Kegiatan tersebut diawali dengan pertemuan antara Tim Inspektorat Provinsi Lampung dan jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan di Aula Rajabasa, Kantor Bupati Lampung Selatan, Senin (28/9/2026).

Pembinaan dan pengawasan ini mencakup penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan daerah, pelayanan publik, serta kerja sama daerah. Selain aspek umum, pengawasan juga diarahkan pada sejumlah urusan pemerintahan teknis yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan program dan pelayanan kepada masyarakat.

Sekdakab Lampung Selatan Supriyanto mengatakan, kehadiran Tim Inspektorat Provinsi Lampung menjadi bagian penting untuk memastikan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah berjalan selaras dengan kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Menurutnya, proses pembinaan dan pengawasan tidak semata-mata berkaitan dengan pemeriksaan administratif, tetapi juga menjadi ruang untuk melakukan sinkronisasi, mengidentifikasi hal-hal yang perlu mendapat perhatian, serta memastikan perangkat daerah memenuhi kelengkapan dokumen dan melaksanakan program sesuai ketentuan.

“Yang paling penting adalah setiap perangkat daerah harus proaktif, menugaskan staf yang memahami bidangnya, mengikuti proses pembinaan ini, serta terus memonitor perkembangan dan melengkapi dokumen yang dibutuhkan,” ujar Supriyanto.

Ia meminta seluruh perangkat daerah yang menjadi objek pembinaan dan pengawasan mengikuti rangkaian kegiatan secara serius. Terlebih, sejumlah perangkat daerah menangani urusan pemerintahan dasar dan program strategis yang pelaksanaannya terintegrasi dengan kebijakan pemerintah provinsi maupun nasional.

Sementara itu, Inspektur Pembantu (Irban) Wilayah IV Inspektorat Provinsi Lampung Andrian Syarief mengapresiasi penerimaan Pemkab Lampung Selatan terhadap Tim Inspektorat Provinsi Lampung.

Andrian menjelaskan, pembinaan dan pengawasan umum akan melihat sejumlah aspek, mulai dari penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan, pelayanan publik hingga kerja sama daerah.

“Pembinaan dan pengawasan ini bukan semata-mata untuk melihat kekurangan, tetapi bagaimana kita memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai ketentuan, akuntabel, dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Andrian.

Pada pengawasan teknis, salah satu urusan yang menjadi perhatian adalah bidang kesehatan. Aspek yang dilihat antara lain ketepatan perencanaan, akuntabilitas pemanfaatan anggaran, serta dukungan sarana dan prasarana.

Sementara pada urusan pekerjaan umum dan perumahan, pengawasan antara lain diarahkan pada dukungan pemerintah daerah dalam mewujudkan program pembangunan 3 juta rumah.

Melalui pembinaan dan pengawasan tersebut, Pemkab Lampung Selatan diharapkan semakin memperkuat koordinasi, sinkronisasi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Penguatan itu pada akhirnya diarahkan agar pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan efektif, tepat sasaran, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Staf Ahli Bupati Lampung Selatan Bidang Keuangan Wahidin Amin, Staf Ahli Bupati Bidang Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kemasyarakatan Yanny Munawarty, Inspektur Kabupaten Lampung Selatan Badruzzaman, beserta kepala perangkat daerah terkait di lingkungan Pemkab Lampung Selatan. 

(Puddin A)