Perwirasatu.co.id, 20 Oktober 2026

Investasi nasional senilai Rp3.923,2 triliun selama periode triwulan IV 2024 hingga triwulan III 2026 menjadi salah satu capaian ekonomi yang diumumkan pemerintah. Namun, angka besar itu menyisakan pertanyaan mendasar: berapa banyak pekerjaan layak yang tercipta, seberapa besar manfaatnya dinikmati masyarakat lokal, dan sejauh mana arus modal tersebut memperkuat industri nasional serta mengurangi kesenjangan antardaerah?

ANGKA BESAR, MANFAAT YANG HARUS DIUJI

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menyampaikan bahwa realisasi investasi tersebut menyerap 5.485.944 tenaga kerja. Dalam berita ANTARA News, 19 Oktober 2026, Rosan menjelaskan bahwa angka itu merupakan akumulasi sejak triwulan IV 2024, sepanjang 2025, hingga triwulan III 2026. Dengan demikian, penghitungan tersebut bukan dua tahun kalender penuh, melainkan periode yang digunakan pemerintah untuk menggambarkan capaian dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Nilai investasi itu menunjukkan besarnya aktivitas penanaman modal. Namun, investasi bukan tujuan akhir pembangunan. Ukuran keberhasilannya terletak pada kemampuan modal menciptakan produktivitas, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat industri nasional. Tanpa indikator tersebut, angka triliunan rupiah belum cukup menjelaskan seberapa besar manfaat yang benar-benar dirasakan rakyat.

Persoalan berikutnya adalah kualitas pekerjaan. Jumlah tenaga kerja yang terserap merupakan indikator penting, tetapi belum menjawab apakah pekerjaan itu bersifat tetap, memberikan upah layak, atau membuka peluang peningkatan keterampilan. Pemerintah perlu menjelaskan metode penghitungan, distribusi pekerja menurut sektor, serta keberlanjutan pekerjaan setelah proyek investasi beroperasi.

Data Badan Pusat Statistik yang dirilis 5 Agustus 2026 mencatat rata-rata upah buruh pada Mei 2026 sebesar Rp3,39 juta per bulan, sementara tingkat pengangguran terbuka mencapai 4,65 persen. Angka ini memberikan konteks kondisi ketenagakerjaan nasional, tetapi tidak dapat langsung dianggap sebagai ukuran dampak investasi yang diumumkan Rosan. Untuk menilai manfaatnya secara lebih akurat, diperlukan data yang menghubungkan investasi dengan pekerjaan dan pendapatan pekerja.

PEMERATAAN BUKAN SEKADAR LOKASI

Menurut ANTARA News, 19 Oktober 2026, investasi di luar Pulau Jawa mencapai Rp2.031 triliun atau 51,8 persen dari total nasional. Sementara itu, investasi di Jawa tercatat Rp1.892,2 triliun atau 48,2 persen. Komposisi ini menunjukkan bahwa porsi penanaman modal di luar Jawa sedikit lebih besar.

Meski demikian, persebaran modal belum otomatis membuktikan pemerataan kesejahteraan. Investasi di suatu daerah baru memberi manfaat luas apabila mampu menciptakan pekerjaan bagi penduduk setempat, mengembangkan usaha kecil, memperkuat pemasok lokal, dan meningkatkan kemampuan tenaga kerja. Jika keuntungan dan rantai produksi lebih banyak dikuasai pihak dari luar daerah, manfaat ekonomi bagi masyarakat bisa menjadi terbatas.

Karena itu, pemerintah perlu membuka data investasi menurut provinsi dan sektor, disertai informasi tentang penyerapan tenaga kerja lokal serta perkembangan usaha pendukung. Infrastruktur, pendidikan vokasi, dan akses pembiayaan bagi usaha kecil juga menentukan apakah daerah penerima investasi mampu tumbuh secara berkelanjutan.

MODAL BESAR, INDUSTRI NASIONAL

Komposisi investasi berdasarkan asal modal juga menarik dicermati. ANTARA News, 19 Oktober 2026, melaporkan penanaman modal dalam negeri mencapai Rp1.998,7 triliun atau sekitar 50,9 persen, sedangkan penanaman modal asing sebesar Rp1.924,5 triliun atau sekitar 49,1 persen.

Keseimbangan ini membuka peluang untuk memperkuat peran pengusaha nasional sekaligus memanfaatkan teknologi dan jaringan pasar dari investor asing. Tantangannya ialah memastikan perusahaan domestik tidak hanya menjadi pelengkap, melainkan berkembang menjadi pemasok, mitra produksi, dan pelaku industri yang memiliki kemampuan bersaing.

Pemerintah mendorong hilirisasi dan industrialisasi agar sumber daya alam menghasilkan nilai tambah lebih besar di dalam negeri. Namun, keberhasilan hilirisasi tidak cukup diukur dari jumlah pabrik atau nilai investasi. Penguasaan teknologi, peningkatan keterampilan pekerja, keterlibatan industri lokal, dan kepatuhan terhadap perlindungan lingkungan harus menjadi bagian dari penilaian.

Kepastian perizinan juga penting untuk menarik modal. Akan tetapi, percepatan proses usaha harus berjalan bersama pengawasan yang kuat. Kepentingan investor tidak boleh mengalahkan hak masyarakat, keselamatan pekerja, dan kelestarian lingkungan.

MENGUKUR HASIL, BUKAN SEKADAR PRESTASI

Pemerintah menyatakan kebutuhan investasi hingga 2029 mencapai Rp13.032,8 triliun untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi delapan persen. Angka tersebut, sebagaimana diberitakan ANTARA News pada 19 Oktober 2026, menunjukkan besarnya kebutuhan modal untuk mengejar sasaran pembangunan. Namun, target pertumbuhan perlu disertai ukuran yang jelas tentang pemerataan hasil dan kualitas kehidupan masyarakat.

Capaian Rp3.923,2 triliun patut dicatat sebagai perkembangan penting. Tetapi, penilaian yang utuh membutuhkan lebih dari angka agregat. Publik perlu mengetahui apakah investasi meningkatkan pendapatan pekerja, memperluas kesempatan kerja bermutu, memperkuat usaha nasional, dan mengurangi kesenjangan wilayah.

Investasi pada akhirnya harus menjadi jalan menuju kesejahteraan, bukan sekadar prestasi statistik. Keberhasilan pembangunan akan lebih nyata ketika modal yang masuk menghasilkan pekerjaan layak, industri yang tangguh, serta manfaat yang dirasakan masyarakat secara luas dan berkelanjutan.

Sumber: Dwi Taufan Hidayat