Perwirasatu.co.id, 20 Oktober 2026

Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum evaluasi politik. Pada 20 Oktober 2026, mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil berencana menggelar demonstrasi di Jakarta. Aksi ini bukan sekadar peringatan pergantian waktu, melainkan ujian terhadap janji pemerintah, kondisi masyarakat, serta kesediaan kekuasaan mendengar kritik dan memperbaiki kebijakan.

Aktual.com, 19 Oktober 2026, memberitakan rencana aksi BEM Universitas Indonesia bersama mahasiswa dari kampus lain dan koalisi masyarakat sipil di kawasan Tugu Proklamasi dan Tugu Tani, Jakarta Pusat. Menurut laporan Suara.com pada tanggal yang sama, aksi tersebut menyoroti persoalan ekonomi, korupsi, kebebasan berpendapat, pendidikan, serta kebakaran hutan dan lahan.

Keragaman isu itu memperlihatkan bahwa evaluasi pemerintahan tidak cukup berhenti pada laporan capaian program. Ukuran keberhasilan yang lebih mendasar ialah apakah kebijakan mampu memperbaiki kehidupan warga. Pertumbuhan ekonomi, misalnya, perlu diuji melalui kesempatan kerja, daya beli, keterjangkauan pendidikan, dan kualitas pelayanan publik.

Namun, kritik juga harus disusun dengan disiplin fakta. Suara.com, 19 Oktober 2026, melaporkan survei Komite Sadar terhadap 560 responden, dengan 78,8 persen menilai pemerintahan gagal. Angka tersebut mencerminkan penilaian responden survei itu, bukan otomatis gambaran seluruh masyarakat Indonesia. Tanpa informasi metodologi yang memadai, hasilnya tidak layak digeneralisasi secara nasional.

Gambaran berbeda muncul dalam survei Poltracking Indonesia yang diberitakan Tirto.id, 19 Oktober 2026. Sebanyak 55,3 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran, sementara 40,9 persen tidak puas. Survei terhadap 1.220 responden itu menggunakan metode multistage random sampling, dengan margin of error sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Perbedaan hasil tersebut tidak serta-merta menunjukkan salah satu pihak keliru. Survei memiliki pertanyaan, indikator, dan cakupan berbeda. Justru di sinilah pentingnya membaca data secara cermat: pemerintah tidak boleh hanya mengutip angka yang menguntungkan, sedangkan pengkritik tidak semestinya mengabaikan temuan yang menunjukkan masih adanya dukungan publik.

Tantangan pemerintah adalah memastikan dukungan politik berbanding lurus dengan hasil kebijakan. Program yang diumumkan perlu dievaluasi berdasarkan manfaat, efektivitas anggaran, ketepatan sasaran, dan dampaknya bagi masyarakat. Jika persoalan harga kebutuhan pokok, pekerjaan, pendidikan, atau korupsi terus menjadi keluhan, pemerintah perlu menjawabnya dengan langkah konkret, bukan sekadar komunikasi politik.

Selain ekonomi, kualitas demokrasi juga ditentukan oleh kebebasan sipil dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kritik terhadap penyempitan ruang sipil, penanganan pelanggaran HAM, dan pelibatan aparat dalam urusan sipil harus ditanggapi secara terbuka. Setiap tuduhan perlu diuji dengan bukti dan penjelasan lembaga terkait, bukan diterima atau ditolak hanya berdasarkan afiliasi politik.

Demonstrasi sendiri bukan bukti bahwa seluruh masyarakat menolak pemerintah. Namun, aksi damai merupakan saluran sah untuk menyampaikan aspirasi dan mengingatkan penguasa bahwa mandat pemilu bukan cek kosong. Pemerintah wajib menjamin keselamatan peserta aksi dan menghindari tindakan berlebihan. Mahasiswa pun perlu menjaga ketertiban serta menyampaikan tuntutan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Keberhasilan aksi 20 Oktober tidak semestinya diukur hanya dari jumlah massa atau kerasnya orasi. Ukuran yang lebih penting ialah apakah tuntutan memperoleh tanggapan resmi, dialog menghasilkan tindak lanjut, dan kebijakan yang bermasalah benar-benar diperbaiki.

Dua tahun pemerintahan bukan alasan untuk menyimpulkan seluruh program gagal, sebagaimana capaian tertentu tidak membuktikan semua persoalan selesai. Evaluasi yang sehat membutuhkan data, keterbukaan, dan keberanian mengakui kekurangan.

Kekuatan pemerintah tidak diukur dari seberapa sedikit kritik terdengar, melainkan dari kemampuannya menjawab kritik secara bertanggung jawab. Demonstrasi mahasiswa akan bermakna apabila mendorong perubahan, sementara pemerintah menunjukkan bahwa suara rakyat tetap menjadi pertimbangan utama dalam menjalankan kekuasaan.

Sumber: Dwi Taufan Hidayat