Perwirasatu.co.id 16 Oktober 2026.

Ironis. Kata itu bahkan terlalu halus. Sadis dan bengis lebih mewakili.

Di saat anak-anak di Palangka Raya sudah hampir dua bulan tidak masuk sekolah, belajar dari rumah dalam kepungan kabut asap yang pekat. Di saat penerbangan lumpuh, UMKM di Kalsel, Kalteng, Kaltim dan Kalbar omsetnya terjun bebas dan terancam kredit macet. Di saat masyarakat Kalsel mulai kesal, frustasi dan marah, karena merasa jadi anak tiri lantaran anggaran karhutla terbatas dan penanganannya tidak serius.

Di saat yang sama, kita mendengar kabar operasi tangkap tangan (OTT) KPK di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Ini bukan sekadar korupsi. Ini adalah pengkhianatan terhadap kemanusiaan!

Dana penanggulangan bencana itu bukan dana proyek biasa. Itu adalah dana nyawa. Dana untuk masker anak-anak, untuk water bombing, untuk sekolah yang harusnya bisa dibuka lagi. Untuk UMKM yang harusnya dapat perlindungan sosial.

Jika dana itu dikorupsi, tahukah kalian apa yang sebenarnya dikorupsi?

Yang dikorupsi adalah napas rakyat. Yang dikorupsi adalah masa depan anak-anak yang tidak sekolah. Yang dikorupsi adalah kepercayaan publik bahwa negara hadir saat bencana.

Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) dalam Diskusi Kebangsaan, 14 Oktober 2026 kemarin, sudah mengingatkan dengan keras. Koordinator FWK Raja Parlindungan Pane dan mantan Ketua Dewan Pers Hendry Ch Bangun menyuarakan hal yang sama: belum ada upaya sistematis dari pemerintah pusat. Instruksi Presiden Prabowo untuk percepat pemadaman lewat operasi darat dan udara belum dirasakan manfaatnya di lapangan.

Lalu, bagaimana mau sistematis, jika di tubuh lembaga yang seharusnya jadi komando penanggulangan bencana justru lakukan penghianatan dan terciduk OTT KPK?

FWK benar. Masyarakat Kalsel merasa jadi anak tiri bukan tanpa alasan. Fokus hanya Kalteng dan Sumsel, sementara Kalsel dibiarkan dengan anggaran terbatas. Ini menunjukkan penanganan karhutla belum menjadi prioritas nasional yang berkeadilan.

Pertanyaan kita sekarang bukan lagi "apa itu masih bisa ditolerir?" Jawabannya jelas: TIDAK!

Pertanyaannya adalah: "Seberapa dalam luka ini akan menganga jika pemerintah tidak segera memberikan perlindungan sosial kepada UMKM, tidak segera memanfaatkan bantuan negara sahabat yang sudah ditawarkan, dan tidak segera membersihkan tubuh BNPB dari praktik-praktik sadis oknum berhati bengis?

Jangan menunggu apinya padam baru bergerak, boleh jadi yang akan padam duluan justru kepercayaan rakyat.

(Red)

Oleh: FC-Goest (Inisiator FOR-WIN)