Perwirasatu.co.id, 13 Oktober 2026

Menjelang KTT ASEAN ke-49 di Manila pada November 2026, Malaysia memastikan akan mengangkat persoalan kabut asap lintas batas dalam pertemuan menteri luar negeri kawasan. Langkah ini bukan sekadar keluhan negara terdampak, melainkan ujian bagi ASEAN untuk membuktikan bahwa solidaritas regional mampu melindungi kesehatan masyarakat, menjaga lingkungan, dan menghasilkan tindakan nyata melampaui batas kedaulatan.

PERSOALAN LAMA, SOLUSI YANG TERTUNDA

Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan, sebagaimana diberitakan Bernama pada 12 Oktober 2026, menyatakan kabut asap perlu mendapat perhatian khusus karena belum tercakup dalam mekanisme ASEAN untuk penanganan bencana alam. Pernyataan tersebut menghidupkan kembali pertanyaan mendasar: mengapa persoalan yang berulang selama puluhan tahun belum juga tertangani secara efektif?

Asia Tenggara sesungguhnya tidak kekurangan landasan kerja sama. ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution ditandatangani pada 10 Juni 2002 dan berlaku sejak 2003. Namun, keberadaan perjanjian tidak otomatis menjamin pelaksanaannya efektif. Pengalaman berulang menunjukkan adanya kesenjangan antara komitmen diplomatik dan kemampuan mencegah kebakaran, menegakkan hukum, serta melindungi masyarakat.

Kabut asap bukan semata-mata persoalan cuaca. Kondisi kering dapat memperbesar risiko kebakaran, tetapi tata kelola lahan, kerusakan gambut, pembukaan kawasan, dan lemahnya pengawasan juga menentukan besarnya ancaman. Karena itu, pemadaman ketika api membesar harus berjalan beriringan dengan pencegahan yang konsisten.

DIPLOMASI DAN TANGGUNG JAWAB INDONESIA

Reuters pada 13 Oktober 2026 melaporkan bahwa persoalan kabut asap masuk agenda pertemuan persiapan menteri luar negeri ASEAN pada November. Kepastian ini membuka peluang untuk memperkuat koordinasi regional. Namun, masuknya isu ke agenda belum berarti tercapainya kesepakatan baru, apalagi jaminan bahwa kebijakan akan dilaksanakan secara efektif.

Indonesia berada pada posisi penting karena kebakaran di wilayahnya dapat menimbulkan dampak lintas batas. Meski demikian, persoalan ini tidak semestinya disederhanakan menjadi tuduhan terhadap satu negara. Penanganan kebakaran menghadapi hambatan teknis, geografis, dan lingkungan. Bernama pada 12 Oktober 2026 mengutip Mohamad Hasan yang menyampaikan bahwa jarak pandang buruk menghambat operasi pemadaman udara di Indonesia, sementara kebakaran di kawasan pedalaman dan lahan gambut menambah kesulitan.

Kendala tersebut perlu dipahami tanpa mengurangi tuntutan pertanggungjawaban. Pemerintah Indonesia tetap perlu memperkuat pencegahan, pengawasan konsesi, perlindungan gambut, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terbukti. Klaim mengenai asal kebakaran maupun pihak yang bertanggung jawab harus didasarkan pada bukti yang dapat diuji, bukan dugaan atau tekanan diplomatik.

ASEAN DAN BATAS NONINTERVENSI

Analisis Channel NewsAsia pada 3 September 2026, yang diperbarui 17 September, menyoroti keterbatasan perjanjian kabut asap ASEAN. Mekanisme regional tersebut tidak memiliki denda atau sanksi di tingkat ASEAN untuk ketidakpatuhan, sementara penyelesaian perselisihan mengandalkan konsultasi dan negosiasi.

Prinsip konsensus dan penghormatan terhadap kedaulatan memang membantu menjaga hubungan antarnegara. Namun, prinsip itu tidak boleh menjadi alasan bagi lambannya tindakan kolektif. Tantangannya bukan sekadar mengubah aturan, melainkan memastikan komitmen yang telah disepakati diterjemahkan menjadi tanggung jawab yang terukur.

ASEAN perlu memperkuat pertukaran data titik panas, sistem peringatan dini, koordinasi pemadaman, dan evaluasi pelaksanaan komitmen. Negara anggota juga perlu menyepakati prosedur berbagi bukti dan kerja sama penegakan hukum dengan tetap menghormati sistem hukum masing-masing. Transparansi harus menjadi dasar agar tanggung jawab tidak berhenti pada pernyataan resmi.

PENCEGAHAN HARUS MENJADI PRIORITAS

Data yang diberitakan Bernama pada 10 Juli 2026 menunjukkan bahwa pertemuan subregional ASEAN di Bali membahas kenaikan 86 persen titik panas pada semester pertama 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Informasi tersebut, berdasarkan paparan meteorologi yang disampaikan dalam pertemuan, memperkuat urgensi pencegahan ketika kondisi lebih panas dan kering meningkatkan risiko kebakaran.

Perlindungan gambut menjadi bagian penting dari strategi jangka panjang. Gambut yang mengering dapat menyimpan api di bawah permukaan, membuat kebakaran sulit dipadamkan dan menghasilkan asap berkepanjangan. Pembasahan kembali gambut, pemulihan ekosistem, pengawasan lahan, dan praktik pertanian yang lebih aman perlu diprioritaskan sebelum musim kering mencapai puncaknya.

Perlindungan masyarakat juga tidak boleh diabaikan. Informasi kualitas udara, panduan kesehatan, serta protokol bagi sekolah, fasilitas kesehatan, dan kelompok rentan harus tersedia ketika polusi memburuk. Keberhasilan kebijakan tidak cukup diukur dari luas lahan yang dipadamkan, tetapi juga dari berkurangnya paparan polutan dan meningkatnya kesiapsiagaan warga.

MANILA HARUS MENGHASILKAN PERUBAHAN

Pertemuan ASEAN di Manila semestinya menjadi momentum untuk mengubah kabut asap dari agenda musiman menjadi prioritas tata kelola regional. Indonesia perlu memperkuat penegakan hukum dan pencegahan domestik. Malaysia dan negara terdampak lainnya perlu mendukung kerja sama berbasis data, bantuan teknis, dan bukti yang dapat diverifikasi.

Solidaritas regional tidak cukup diukur dari banyaknya pernyataan bersama. Ukurannya ialah kemampuan negara-negara anggota mencegah kebakaran, merespons ancaman lebih cepat, berbagi informasi, dan memastikan pihak yang terbukti melanggar hukum dimintai pertanggungjawaban.

Kabut asap tidak mengenal batas negara. Karena itu, kegagalan mengatasinya juga tidak dapat diselesaikan hanya dengan saling menyalahkan. Manila harus menjadi ruang untuk memperkuat tindakan nyata, bukan sekadar mengulang janji. ASEAN baru membuktikan keseriusannya ketika kerja sama menghasilkan udara lebih bersih, kebakaran lebih terkendali, dan perlindungan yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Sumber: Dwi Taufan Hidayat