Perwirasatu.co.id, Jakarta.

"Kami meyakini, bahwa kehormatan suatu institusi tidak dibangun dengan menutupi dugaan kesalahan tetapi dengan keberanian untuk mengungkap kebenaran. Bukan dengan melindungi kepentingan, melainkan dengan menjaga keadilan. Sebab hukum akan kehilangan wibawanya apabila penegaknya tidak bersedia tunduk pada hukum yang sama." itulah pesan tegas Kapolri Jenderal Suyudi, dihadapan Komisi III DPR RI, yang kini menjadi pegangan Redaksi dalam mengungkap adanya dugaan praktik pungutan liar di panti rehabilitasi.

Redaksi tidak hanya mengungkap. Redaksi kini menagih tanggung jawab. Menagih janji itu agar tidak hanya menjadi pidato, tetapi menjadi tindakan nyata di lapangan. Sebab, setelah berita investigasi _"Wartawan Bukan Hanya Mengungkap, Tapi Juga Menagih Tanggung Jawab"_ viral, satu demi satu korban mulai berani bersuara.

FAKTA KE-4 MUNCUL:

Seorang warga inisial S, yang menanggapi pemberitaan menyampaikan ke Redaksi melalui pesan singkat, dan mengaku kalau saat ini keponakannya masih ditempatkan di sebuah panti rehabilitasi swasta, keluarganya juga dimintai uang.

"Saat ini jg sedang terjadi kepada keponakan saya, yang sekarang di tempatkan di rehabilitasi swasta dan minta uang juga," tulis warga tersebut via WA ke Redaksi, Jum'at (13/11).

Atas pengakuan itu, Redaksi pun telah meminta warga tersebut untuk mengisi Formulir Pengaduan Korban dan menyertakan bukti-bukti berupa chat permintaan uang, bukti transfer, maupun kuitansi. Identitas pelapor dirahasiakan 100% demi keamanan pelapor dan korban sesuai UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Munculnya Fakta Ke-4 ini menguatkan dugaan, bahwa; praktik ini bukan kasus tunggal, melainkan pola yang berulang. 

Mengingat kembali pada 3 fakta sebelumnya:

1. TANGSEL - 

Pengelola panti rehabilitasi Mentari Pagi yang beralamat di Jl. Mutiara No.53, RT.5/RW.005, Pondok Jagung Timur, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten,

bungkam dan tidak menjawab Surat Konfirmasi Kedua yang telah dibaca pukul 09.32 WIB, hingga batas waktu yang ditentukan. Hingga berita diturunkan, pihak panti belum dapat menunjukkan IPWL dan Izin Operasional yang sah.

2. BANDUNG - 

Panti Rehabilitasi Cakra Sehati di Jl. Setra Indah No. 2B Bandung diduga memungut Rp7,5 juta per bulan ditambah biaya detoks Rp450 ribu. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) keluarga miskin diduga tidak dihiraukan. Saat dikonfirmasi, awak media mengaku dihalang-halangi.

3. BANDUNG BARAT -  

Kesaksian langsung awak media: Seorang warga ditangkap, hasil tes urine NEGATIF, namun tetap dikirim ke panti rehabilitasi dan keluarganya dimintai Rp30 juta yang kemudian berkurang hingga Rp10 juta. Setelah didesak dan dikonfirmasi ke Polres, korban akhirnya dilepas tanpa biaya sepeserpun.

Kasus dugaan pungutan liar di panti rehabilitasi seperti ini, sebenarnya sudah banyak dan cukup lama serta ramai diberitakan oleh media investigasi. Tapi ironisnya, hingga sampai hari ini, masih ada saja panti rehabilitasi melakukan praktik pungutan ilegal.

Pertanyaannya: Siapa yang harus bertanggungjawab atas fenomena yang memiriskan itu? Lalu, kemana dan apa saja kerja bidang pengawasan dan penindakan aparatur terkait?

Tentunya, semua itu tidak lepas dari adanya kerjasama antara penangkap dan penampung yang memiliki modus dengan pola: tangkap, kirim ke panti, minta puluhan juta.

REDAKSI KIRIM 5 SURAT RESMI, TERMASUK KE BNN RI DAN KAPOLRI

Sebagai bentuk keseriusan, Redaksi telah mengirimkan 5 surat resmi:

1. Surat 003 ke Dinsos Tangsel - Minta periksa legalitas Panti MP

2. Surat 004 ke Kemenkes RI - Minta verifikasi IPWL

3. Surat 005 ke Kemensos RI - Minta periksa izin lembaga rehabilitasi sosial

4. Surat 006 ke Kepala BNN RI - Laporan dan Permohonan Audit IPWL secara nasional

5. Surat 007 ke Kapolri - Laporan dugaan kerjasama oknum penangkap dan penampung

Dalam Surat 007, Redaksi mengutip langsung pesan Kapolri Jenderal Suyudi:

_"Pada akhirnya, sejarah tidak akan mengenang seberapa besar kekuasaan yang pernah kita genggam. Melainkan, seberapa teguh kita menjaga kebenaran dan keadilan. Sebab jabatan akan berakhir, kewenangan akan berlalu namun jejak pengabdian akan tetap tinggal. Karena kekuasaan hanyalah titipan, tapi keadilan adalah panggilan dan kepercayaan rakyat adalah kehormatan yang harus kita jaga sepanjang pengabdian!"_

Redaksi berharap, dengan adanya pesan tersebut, Divisi Propam Polri dan Irwasum Polri berani melakukan penyelidikan terhadap dugaan adanya oknum yang menangkap warga, termasuk yang hasil tes urine-nya negatif, lalu mengirimnya ke panti rehabilitasi tertentu.

AJAKAN KEPADA KORBAN LAIN:

Redaksi membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang merasa menjadi korban praktik serupa.

Masyarakat dapat melaporkan dengan format: Nama (Inisial), Nama Panti, alamat Panti, Diminta Uang Rp, Hasil Urine (Positif/Negatif), Bukti (Ada/Tidak).

Redaksi menjamin identitas pelapor dirahasiakan dan tidak akan dipublikasikan tanpa izin.

"Wartawan bukan hanya mengungkap, tapi juga menagih tanggung jawab. Kami akan terus menagih sampai negara hadir dan memeriksa," tandas Tommy Pimpinan Redaksi Perwirasatu.co.id.

(FC-G65)