Dua peristiwa yang berlangsung hampir bersamaan itu segera menjadi perhatian publik. Jokowi adalah ayah Gibran dan mantan presiden, sedangkan Prabowo adalah presiden sekaligus pasangan Gibran dalam Pilpres 2024. Hubungan tersebut relevan sebagai konteks, tetapi tidak membuktikan bahwa pertemuan berkaitan dengan perkara yang sedang diputus MK.

Di ruang sidang, MK memutus perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran. Amar putusan menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima setelah MK mengabulkan eksepsi Termohon sepanjang menyangkut kedudukan hukum.

Di sinilah putusan perlu dibaca dengan cermat. MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimum yang disyaratkan undang-undang. Namun, karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, MK menyatakan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran.

Artinya, putusan itu tidak tepat disederhanakan menjadi pernyataan bahwa MK menyatakan Gibran terbukti memenuhi syarat pendidikan. Sebaliknya, putusan tersebut juga bukan keputusan yang mendiskualifikasi Gibran. Perbedaan antara pertimbangan hukum dan amar putusan penting agar publik memahami apa yang dipertimbangkan hakim dan apa akibat hukum yang benar-benar ditetapkan.

Perkara ini juga menyentuh Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang bukti kelulusan pendidikan bagi calon yang menempuh pendidikan di luar negeri. Dalam persidangan, KPU menjelaskan bahwa ketentuan tersebut lahir melalui proses kelembagaan dan bukan dibuat untuk menguntungkan calon tertentu. Perdebatan ini menunjukkan bahwa persoalan bukan hanya soal dokumen, tetapi juga bagaimana norma administratif dibuat dan diterapkan.

Pada saat yang sama, publik perlu menahan diri dari kesimpulan yang belum memiliki bukti. Pertemuan Jokowi dan Prabowo adalah fakta. Waktunya berdekatan dengan pembacaan putusan MK juga fakta. Tetapi belum tersedia bukti yang menunjukkan isi pembicaraan mereka, apalagi membuktikan adanya intervensi terhadap proses peradilan. Korelasi waktu tidak otomatis menjadi hubungan sebab-akibat.

Di titik itulah persoalan demokrasi menjadi lebih besar daripada siapa bertemu siapa. Ketika hubungan keluarga, kepentingan politik, dan kewenangan negara beririsan, transparansi institusional menjadi penting. Jika ada keberatan terhadap putusan MK, kritik harus diarahkan pada argumentasi hukum dan mekanisme yang tersedia. Jika muncul persoalan etika atau konflik kepentingan, pengawasan harus bekerja berdasarkan bukti.

Kertanegara malam itu menjadi simbol pertanyaan dalam demokrasi: seberapa kuat institusi negara menjaga jarak dari hubungan personal dan kepentingan politik? Jawabannya tidak dapat dicari dari dugaan tentang percakapan di ruang tertutup. Ia harus diuji melalui dokumen, putusan, proses hukum, keterangan para pihak, dan tindakan lembaga.

Nilai peristiwa tersebut bukan mencari-cari apa yang mungkin dibicarakan Jokowi dan Prabowo, melainkan memastikan publik dapat membedakan fakta, pertimbangan hukum, tafsir, dan dugaan. Demokrasi membutuhkan institusi yang dapat dipertanggungjawabkan ketika kekuasaan, hukum, dan kepentingan politik bertemu.

Sumber

(Dwi Taufan Hidayat)