Perwirasatu.co.id, 05 Agustus 20w6.

Singapura akan menaikkan gaji sekitar 36.000 tenaga pendidik sebesar 2 hingga 9 persen mulai Oktober 2026. Vietnam juga sedang membangun kebijakan remunerasi guru yang lebih progresif, dengan perhatian khusus kepada wilayah sulit. Dua negara itu menyodorkan pertanyaan penting bagi Indonesia: apakah kesejahteraan guru sudah ditempatkan sebagai investasi strategis untuk membangun manusia, bukan sekadar beban anggaran negara?

Singapura kembali menunjukkan bagaimana profesi pendidik diperlakukan sebagai bagian penting dari strategi pembangunan manusia. Ministry of Education atau MOE mengumumkan sekitar 36.000 tenaga pendidik akan memperoleh penyesuaian gaji bulanan sebesar 2 hingga 9 persen mulai 1 Oktober 2026. Kebijakan tersebut mencakup sekitar 33.000 education officers, 1.700 allied educators, dan 1.100 MOE Kindergarten educators. The Straits Times memberitakan kebijakan itu pada 16 Maret 2026, dengan penjelasan bahwa penyesuaian dimaksudkan untuk menjaga daya saing paket remunerasi serta menarik dan mempertahankan tenaga pendidik berkualitas.

Angka tersebut perlu dibaca secara hati-hati. Ini bukan berarti seluruh guru Singapura mendapatkan kenaikan 9 persen, apalagi seluruhnya memiliki pendapatan Rp1,4 miliar per tahun. Besaran penyesuaian berbeda menurut jenjang dan posisi, sementara 9 persen merupakan batas atas. Channel NewsAsia pada 16 Maret 2026 juga menegaskan bahwa kebijakan itu ditujukan agar paket gaji tetap kompetitif dan memungkinkan pemerintah terus menarik serta mempertahankan pendidik berkualitas.

Justru di situlah inti kebijakan Singapura menjadi menarik. Negara tersebut tidak menjadikan angka kenaikan gaji sebagai satu-satunya cerita. Remunerasi ditempatkan dalam kerangka mempertahankan daya tarik profesi, pengembangan karier, dan peningkatan kompetensi pendidik. The Straits Times pada 16 Maret 2026 mencatat bahwa selain penyesuaian gaji, MOE tetap menyediakan kesempatan bagi tenaga pendidik untuk belajar dan berkembang sepanjang karier.

Bahkan dalam agenda pendidikan 2026, MOE Singapura mengaitkan pengembangan tenaga pendidik dengan perubahan masa depan yang dipengaruhi kecerdasan artifisial, pembelajaran sepanjang hayat, dan penguatan sistem pendidikan. Dokumen Committee of Supply MOE yang diperbarui 3 Maret 2026 menunjukkan bahwa Singapura sedang mempersiapkan sistem pendidikan menghadapi perubahan teknologi sekaligus kebutuhan peserta didik yang semakin beragam. Pesannya jelas: guru bukan sekadar pelaksana kurikulum, tetapi manusia yang harus terus berkembang bersama perubahan zaman.

Vietnam menawarkan pendekatan yang berbeda. Negara tersebut tidak tepat digambarkan sebagai negara yang menaikkan gaji semua guru 100 persen. Yang berkembang adalah kebijakan tunjangan profesi yang membedakan kondisi kerja, jenjang pendidikan, dan wilayah penugasan. Vietnam News pada 25 Mei 2026 melaporkan bahwa aturan pemerintah terbaru menetapkan tunjangan profesi guru dalam kisaran 20 hingga 80 persen, bergantung pada jenjang, jenis lembaga, dan kondisi kerja. Kebijakan tersebut juga diarahkan untuk mendorong pendidik tetap bekerja di daerah terpencil, perbatasan, kepulauan, dan wilayah sulit.

Sementara itu, kerangka kebijakan pendidikan Vietnam yang berasal dari Resolution 71 memberikan arah yang lebih ambisius. Vietnam News pada 10 Desember 2025 melaporkan bahwa kebijakan tersebut menetapkan roadmap tunjangan profesi dengan minimum 70 persen bagi guru dan 30 persen bagi staf, sementara guru yang bekerja di daerah perbatasan, kepulauan, kawasan etnis minoritas dan pegunungan, serta wilayah dengan kondisi sosial ekonomi sangat sulit dapat memperoleh tunjangan 100 persen.

Perbedaan antara “tunjangan hingga 100 persen” dan “gaji semua guru naik 100 persen” bukan sekadar persoalan istilah. Ini menyangkut akurasi informasi publik. Menyebut seluruh guru Vietnam menerima kenaikan 100 persen akan menghasilkan kesimpulan yang keliru. Begitu pula menyebut seluruh guru Singapura menerima penghasilan Rp1,4 miliar per tahun akan mengabaikan perbedaan jabatan, masa kerja, dan struktur remunerasi.

Yang menarik dari Vietnam justru bukan angka 100 persennya. Yang patut dipelajari adalah keberanian menggunakan remunerasi sebagai instrumen pemerataan. Jika guru sulit ditempatkan di wilayah terpencil, negara dapat memberi insentif lebih besar kepada mereka yang bersedia mengajar di tempat tersebut. Dengan demikian, kebijakan kesejahteraan tidak hanya berbicara tentang pendapatan, tetapi juga tentang siapa yang mengajar, di mana mereka mengajar, dan bagaimana negara memastikan anak-anak di wilayah sulit memperoleh pendidik berkualitas.

Pemerintah Vietnam juga menempatkan pendidikan sebagai bagian dari agenda pembangunan sumber daya manusia dan peningkatan produktivitas. Vietnam Government News pada 28 Januari 2026 melaporkan bahwa agenda pembangunan 2026 mencakup peningkatan mutu pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, penguatan keterampilan digital, serta pengenalan kecerdasan artifisial dan robotika secara bertahap dalam pendidikan umum. Karena itu, terlalu sederhana jika kemajuan Vietnam hanya dijelaskan dengan kenaikan tunjangan guru. Pendidikan merupakan salah satu bagian dari strategi pembangunan yang jauh lebih luas.

Di sinilah Indonesia perlu bercermin secara lebih dewasa. Indonesia tidak harus menyalin persentase Singapura atau Vietnam. Kondisi fiskal, jumlah guru, luas wilayah, struktur kepegawaian, dan kesenjangan antardaerah berbeda. Yang perlu ditiru bukan angkanya, melainkan cara berpikir bahwa kualitas manusia tidak mungkin dibangun tanpa memperhatikan manusia yang bertugas mendidiknya.

Kesejahteraan guru juga tidak boleh dipersempit menjadi persoalan gaji. Seorang guru membutuhkan kepastian status, penghasilan yang layak, perlindungan profesional, akses pengembangan kompetensi, fasilitas pembelajaran, jenjang karier, serta lingkungan kerja yang sehat. Lebih dari itu, guru membutuhkan waktu untuk mengajar. Jika energi mereka terlalu banyak terserap oleh pekerjaan administratif, pelaporan, dan berbagai tugas nonpedagogis, maka ruang untuk merancang pembelajaran yang bermakna semakin sempit.

Masalah ini menjadi penting ketika pendidikan semakin menuntut pembelajaran yang memperhatikan keragaman peserta didik. Pembelajaran terdiferensiasi bukan sekadar istilah pedagogis yang dapat selesai melalui seminar. Guru harus mengenali kemampuan, kebutuhan, minat, dan karakter murid, kemudian menyesuaikan strategi pembelajaran. Pekerjaan tersebut membutuhkan kompetensi, waktu, data, dukungan sekolah, serta energi mental. Guru yang terlalu terbebani pekerjaan di luar tugas inti akan kesulitan memberikan perhatian yang cukup kepada setiap peserta didik.

Karena itu, hubungan kesejahteraan guru dan mutu pendidikan harus ditempatkan secara proporsional. Guru yang sejahtera tidak otomatis menjadi guru berkualitas. Sebaliknya, sistem pendidikan yang mengabaikan kesejahteraan pendidik berisiko kehilangan talenta dan mengurangi daya tarik profesi. Remunerasi harus berjalan bersama kompetensi, akuntabilitas, pemerataan penempatan, pengembangan karier, dan pengurangan beban administratif.

Polemik pernyataan Menteri Agama Nasaruddin Umar tentang profesi guru memberi gambaran lain mengenai persoalan tersebut. Pada 3 September 2025, dalam pembukaan Pendidikan Profesi Guru di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Nasaruddin menyampaikan pernyataan yang kemudian viral: jika ingin mencari uang, jangan menjadi guru, melainkan menjadi pedagang. DetikEdu melaporkan pernyataan itu pada 3 September 2025.

Pernyataan tersebut tidak tepat jika dipotong menjadi kesimpulan bahwa pemerintah menganggap guru tidak berhak mencari kesejahteraan. Pada hari yang sama, Nasaruddin memberikan klarifikasi dan meminta maaf. DetikNews pada 3 September 2025 melaporkan bahwa ia mengakui potongan pernyataannya menimbulkan tafsir yang kurang tepat dan melukai perasaan sebagian guru. Ia juga menegaskan bahwa tidak ada niat merendahkan profesi guru dan bahwa guru tetap membutuhkan kesejahteraan yang layak.

Klarifikasi itu penting dicatat agar kritik tidak berubah menjadi penghakiman. Tetapi substansi perdebatan tetap relevan: apakah pengabdian harus selalu dipertentangkan dengan kesejahteraan? Seorang guru dapat mengajar dengan tulus sekaligus membutuhkan penghasilan yang layak. Ketulusan adalah nilai moral, sedangkan kesejahteraan merupakan bagian dari kondisi profesional. Keduanya tidak perlu dipertentangkan.

Tidak masuk akal pula menjadikan keikhlasan sebagai alasan untuk menormalisasi kesejahteraan yang rendah. Guru boleh mengabdi karena panggilan hati, tetapi negara tetap berkewajiban menciptakan kondisi kerja yang memungkinkan profesi tersebut dijalani secara bermartabat. Dokter dapat mengabdi kepada kemanusiaan sekaligus memperoleh penghasilan. Hakim dapat menegakkan keadilan sekaligus menerima remunerasi. Guru pun tidak berbeda.

Di sisi lain, kenaikan penghasilan tidak boleh menjadi cek kosong. Negara membutuhkan akuntabilitas. Jika remunerasi meningkat, kompetensi harus diperkuat, kualitas layanan harus dijaga, dan hasil pembelajaran harus menjadi perhatian. Guru tidak boleh hanya diberi tambahan pendapatan tanpa dukungan untuk berkembang, tetapi juga tidak boleh dibebani tuntutan kinerja tanpa sistem penghargaan yang masuk akal.

Di sinilah Indonesia membutuhkan desain kebijakan yang lebih utuh. Kesejahteraan guru harus dipadukan dengan kompetensi, pemerataan, akuntabilitas, perlindungan profesi, pengembangan karier, dan penyederhanaan administrasi. Untuk daerah 3T, insentif dapat dirancang lebih kuat agar guru berkualitas memiliki alasan profesional dan ekonomi untuk bertahan. Untuk guru di daerah perkotaan, pengembangan karier dan peningkatan kompetensi perlu berjalan lebih sistematis.

Negara juga perlu membedakan antara kebijakan yang sekadar menaikkan pendapatan dan kebijakan yang benar-benar memperbaiki kualitas pendidikan. Tambahan tunjangan tanpa perbaikan sistem dapat menghabiskan anggaran tanpa menghasilkan perubahan berarti. Sebaliknya, peningkatan kesejahteraan yang dibarengi pengembangan kompetensi, dukungan teknologi, kepemimpinan sekolah, dan pengurangan pekerjaan administratif dapat memberi dampak lebih besar kepada ruang kelas.

Pertanyaan yang lebih penting bagi Indonesia bukan apakah guru harus memperoleh kenaikan gaji sebesar Singapura atau tunjangan setinggi Vietnam. Pertanyaannya adalah apakah setiap rupiah yang dialokasikan untuk guru benar-benar dirancang agar guru dapat mengajar dengan lebih baik. Anggaran pendidikan pada akhirnya harus terlihat dampaknya bukan hanya dalam laporan keuangan, tetapi juga dalam kualitas interaksi guru dan murid di ruang kelas.

Singapura memberi pelajaran mengenai pentingnya daya saing remunerasi dan retensi talenta. Vietnam memberikan pelajaran tentang penggunaan insentif untuk mengatasi ketimpangan distribusi guru. Indonesia mempunyai persoalan sendiri yang lebih kompleks. Karena itu, kebijakan yang paling tepat bukan meniru angka, melainkan membangun formula yang sesuai dengan kondisi nasional.

Guru yang berkualitas tidak lahir dari slogan. Mereka tumbuh dari pendidikan yang baik, seleksi yang sehat, pembinaan yang konsisten, lingkungan kerja yang mendukung, penghargaan yang layak, serta kesempatan untuk terus berkembang. Negara yang ingin memiliki sumber daya manusia unggul harus memastikan profesi yang membentuk manusia itu sendiri memiliki daya tarik dan martabat.

Pada akhirnya, kesejahteraan guru bukan sekadar isu tentang isi rekening pada akhir bulan. Ia berkaitan dengan kualitas waktu guru, kemampuan mereka merancang pembelajaran, kesediaan mereka bertahan di daerah sulit, dan kemungkinan generasi muda terbaik memilih pendidikan sebagai profesi. Ketika guru terus dituntut menjadi profesional, inovatif, adaptif, dan mampu menghadapi kecerdasan artifisial, negara juga harus berani menyediakan ekosistem yang memungkinkan semua tuntutan itu dijalankan.

Indonesia tidak harus menjadi Singapura. Indonesia juga tidak perlu menjadi Vietnam. Tetapi Indonesia perlu belajar dari keberanian kedua negara tersebut dalam memperlakukan guru sebagai investasi pembangunan manusia. Pemerintah tidak cukup hanya mengatakan bahwa guru adalah pahlawan dan profesi mulia. Penghormatan yang paling konkret adalah memastikan guru memiliki kesejahteraan yang layak, kompetensi yang terus berkembang, beban kerja yang rasional, perlindungan profesional, dan ruang yang cukup untuk melakukan tugas terpentingnya: mendidik anak-anak Indonesia.

Sebab masa depan bangsa pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar anggaran pendidikan yang disiapkan, tetapi oleh seberapa serius anggaran itu mengubah kualitas pembelajaran. Guru tidak cukup diminta ikhlas. Guru harus diberi kesempatan untuk profesional. Dan profesionalisme tidak akan tumbuh subur tanpa kesejahteraan, penghargaan, kepercayaan, serta sistem pendidikan yang benar-benar menempatkan murid dan guru di pusat perubahan.

Sumber: Dwi Taufan Hidayat