Perwirasaru.co.id, Jakarta - Beras bantuan seharusnya menempuh perjalanan sederhana: dari gudang, diangkut distributor, lalu tiba di rumah keluarga miskin. Namun penyidikan KPK atas penyaluran bansos beras PKH membuka pertanyaan yang jauh lebih rumit. Ketika kontrak mewajibkan pengantaran sampai pintu penerima, tetapi bantuan diduga berhenti di kelurahan, yang hilang bukan hanya biaya distribusi, melainkan kepercayaan publik terhadap negara dan sistem perlindungan sosial bagi rakyat miskin.

Rabu, 9 September 2026, perjalanan beras itu membawa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi ke Brebes. Sebanyak 38 orang dijadwalkan diperiksa sebagai saksi di Polres Brebes. Mereka berasal dari berbagai mata rantai penyaluran bantuan: Kepala Perum Bulog Wilayah Jawa Tengah Sri Muniati, pejabat dan mantan pejabat Dinas Sosial Brebes dan Jember, koordinator PKH, hingga para pendamping sosial di sejumlah kecamatan.

Daftar itu panjang. Dari Brebes terdapat mantan Kepala Dinas Sosial Masfuri, mantan Kabid Bansos Hasan Basri, koordinator PKH serta pendamping sosial dari Kecamatan Brebes, Wanasari dan Bulakamba. Dari Jember, penyidik memanggil Kepala Dinas Sosial Lingga Diputra, pejabat bidang perlindungan dan pemberdayaan sosial, koordinator PKH serta pendamping dari Kecamatan Kalisat, Ledokombo dan Sumberbaru. Sejumlah saksi dari wilayah lain juga telah dipanggil KPK dalam rangkaian penyidikan sebelumnya.

Satu hal harus diletakkan secara terang sejak awal: orang-orang yang dipanggil tersebut berstatus saksi. Pemanggilan oleh KPK tidak dengan sendirinya berarti mereka terlibat tindak pidana. Justru keterangan mereka penting untuk merekonstruksi perjalanan bantuan dari kontrak di atas kertas sampai kenyataan di lapangan. Dalam perkara seperti ini, detail mengenai siapa menerima beras, di mana barang diserahkan dan bagaimana administrasi distribusi dibuat dapat menentukan apakah pekerjaan benar-benar dilaksanakan sebagaimana negara membayarnya.

Di sinilah persoalan utama perkara ini muncul. KPK sebelumnya mengungkap bahwa berdasarkan kontrak, bansos beras seharusnya dikirim langsung sampai ke rumah keluarga penerima manfaat. Sistemnya door to door. Tetapi dalam perkara yang sedang disidik, KPK mendalami dugaan bahwa penyaluran oleh distributor tidak sampai langsung ke penerima, melainkan hanya sampai tingkat kelurahan.

Sekilas, perbedaannya mungkin tampak sederhana. Beras tetap bergerak dari gudang menuju daerah. Barang mungkin juga tetap berada tidak terlalu jauh dari penerima. Tetapi dalam sebuah kontrak pemerintah, perbedaan antara "sampai kelurahan" dan "sampai rumah" bukan perkara semantik. Ada pekerjaan, biaya dan tanggung jawab yang melekat pada jarak tersebut. Negara membayar sebuah layanan berdasarkan ruang lingkup pekerjaan yang disepakati. Ketika realisasinya berbeda, pertanyaan mengenai nilai pekerjaan yang benar-benar dilakukan menjadi relevan.

Itulah salah satu wilayah yang kini didalami penyidik bersama auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Saat memeriksa Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo alias Rudy Tanoe pada Agustus 2026, KPK menyatakan mendalami proses dan mekanisme pengadaan serta penyaluran bansos beras. Nilai kontrak dan biaya wajar distribusi juga menjadi bagian penting untuk penghitungan kerugian keuangan negara.

Dengan demikian, angka Rp200 miliar harus dibaca secara hati-hati. KPK menyebut perkara pengembangan ini diduga mengakibatkan kerugian negara hingga nilai tersebut. Itu bukan berarti seluruh Rp200 miliar dapat serta-merta diterjemahkan sebagai biaya pengantaran dari kelurahan menuju rumah penerima yang tidak dilaksanakan. Besaran dan konstruksi kerugian masih menjadi bagian dari proses penyidikan dan penghitungan auditor. Pengadilan pada akhirnya yang akan menguji pembuktian perkara tersebut.

Dalam pengembangan perkara bansos beras PKH periode 2020–2021 ini, KPK telah menetapkan tiga tersangka perorangan: Rudy Tanoe, Edi Suharto dan Kanisius Jerry Tengker. Dua korporasi, PT Dosni Roha Indonesia dan DNR Logistics, juga ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka merupakan tahapan proses hukum, bukan putusan bersalah. Seluruh pihak tetap mempunyai hak untuk memberikan pembelaan dan memperoleh proses peradilan yang adil.

Rudy sendiri, seusai diperiksa KPK pada 11 Agustus 2026, mengatakan dirinya saat itu diperiksa sebagai saksi untuk tersangka lain. Untuk penjelasan lebih jauh mengenai materi pemeriksaan, ia mempersilakan wartawan menanyakannya kepada penyidik atau penasihat hukumnya. Pernyataan tersebut penting ditempatkan sebagai bagian dari keberimbangan informasi, terlebih perkara ini masih berada dalam proses penyidikan.

Namun di luar pertanggungjawaban pidana individual yang kelak harus dibuktikan, perkara ini membuka persoalan yang lebih besar: bagaimana negara memastikan sebuah kontrak distribusi benar-benar dilaksanakan sampai titik terakhir?

Pertanyaan itu menjadi penting karena bansos bukan sekadar komoditas yang dipindahkan dari satu gudang ke gudang lain. Ujung perjalanan beras tersebut adalah keluarga penerima manfaat. Dalam konteks bantuan sosial, keberhasilan distribusi bukan diukur ketika truk meninggalkan gudang, bukan pula ketika karung-karung beras tiba di suatu kantor pemerintahan. Ukurannya adalah ketika bantuan benar-benar diterima oleh orang yang berhak sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.

Karena itu, pemeriksaan terhadap pejabat daerah, koordinator dan pendamping PKH mempunyai posisi penting dalam upaya merekonstruksi fakta lapangan. Mereka berada lebih dekat dengan titik distribusi dan penerima manfaat. Keterangan mereka dapat membantu penyidik mencocokkan apa yang tertulis dalam kontrak, dokumen serah terima dan laporan pelaksanaan dengan perjalanan fisik beras yang sebenarnya.

Di sinilah korupsi pengadaan mempunyai karakter yang sering kali tidak kasatmata. Barang dapat saja ada. Truk dapat bergerak. Dokumen dapat ditandatangani. Laporan dapat disusun. Tetapi persoalan hukum dapat muncul ketika pekerjaan yang dibayar tidak sama dengan pekerjaan yang dilaksanakan, harga tidak mencerminkan biaya yang semestinya, atau terdapat pihak yang memperoleh manfaat dari selisih tersebut. Karena itulah audit tidak cukup hanya memastikan keberadaan barang. Audit harus mampu mengikuti keseluruhan nilai pekerjaan.

Kasus bansos beras ini sekaligus memberikan pelajaran mengenai kelemahan pengawasan yang bertumpu terlalu besar pada administrasi. Dalam sebuah rantai distribusi yang melibatkan kementerian, perusahaan, pemerintah daerah, koordinator hingga pendamping sosial, banyaknya lapisan seharusnya menghasilkan banyak titik kontrol. Namun banyaknya lapisan juga berpotensi menciptakan ruang abu-abu ketika setiap pihak hanya bertanggung jawab terhadap satu potongan kecil dari perjalanan bantuan.

Sebuah laporan dapat menyatakan beras telah disalurkan. Tetapi "telah disalurkan" harus mempunyai definisi yang sama dengan kewajiban dalam kontrak. Jika kontrak mengatakan sampai rumah penerima, bukti pelaksanaan seharusnya mampu menunjukkan bahwa pekerjaan memang selesai di rumah penerima, bukan berhenti pada titik sebelumnya.

Persoalan semacam ini sebenarnya semakin mudah diawasi dengan teknologi. Identitas penerima, waktu penyerahan, lokasi distribusi dan konfirmasi penerimaan dapat membentuk jejak audit yang saling terhubung. Sistem tersebut bukan dimaksudkan untuk menambah birokrasi bagi keluarga miskin, melainkan memastikan bahwa pembayaran kepada pelaksana mempunyai bukti yang sebanding dengan pekerjaan yang diklaim telah selesai.

Tetapi teknologi bukan obat bagi semua persoalan. Sistem digital pun dapat kehilangan makna jika data hanya dimasukkan untuk memenuhi kewajiban administratif. Yang dibutuhkan adalah mekanisme verifikasi independen, kemampuan mencocokkan data pembayaran dengan bukti pelaksanaan, kanal pengaduan penerima manfaat, serta konsekuensi yang jelas ketika pekerjaan tidak memenuhi kontrak.

Kasus ini menjadi lebih sensitif karena bansos beras tersebut terkait periode 2020–2021, ketika pandemi Covid-19 menekan kehidupan ekonomi masyarakat. Pada masa seperti itu, bantuan pangan mempunyai nilai yang jauh melampaui harga satu karung beras. Ia merupakan salah satu instrumen negara untuk menjaga keluarga rentan agar tetap dapat memenuhi kebutuhan paling dasar.

Karena itu pula, dugaan penyimpangan bansos selalu mempunyai dua dimensi kerugian. Pertama adalah kerugian keuangan negara yang harus dihitung secara profesional dan dibuktikan melalui proses hukum. Kedua adalah kerusakan kepercayaan masyarakat ketika program yang dirancang untuk kelompok rentan justru menjadi objek perkara korupsi. Dimensi kedua tidak mudah dihitung dengan angka, tetapi dampaknya terhadap legitimasi kebijakan sosial tidak dapat diabaikan.

Pemeriksaan 38 saksi di Brebes karenanya sebaiknya tidak dibaca sekadar sebagai deretan nama dalam agenda penyidikan KPK. Yang sedang dicari adalah potongan-potongan fakta dari sebuah perjalanan panjang: dari kontrak, perusahaan pengangkut, pemerintah daerah dan pendamping sosial hingga keluarga penerima manfaat. Kesaksian mereka kelak harus bertemu dengan dokumen, aliran pembayaran dan hasil audit untuk membentuk konstruksi perkara yang dapat diuji.

Pada saat yang sama, KPK mempunyai tanggung jawab menjaga proporsionalitas informasi kepada publik. Mereka yang diperiksa sebagai saksi tidak boleh terbebani stigma seolah telah melakukan kejahatan hanya karena namanya muncul dalam daftar pemeriksaan. Transparansi pemberantasan korupsi harus berjalan bersama penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah.

Perkara ini pada akhirnya bukan semata tentang angka Rp200 miliar, bukan pula hanya mengenai siapa yang akan duduk sebagai terdakwa. Ada persoalan yang lebih mendasar mengenai bagaimana negara merancang, membayar dan mengawasi pelayanan publik agar setiap rupiah menghasilkan pekerjaan yang memang dijanjikan.

Beras bansos memberikan metafora yang sangat sederhana untuk menguji prinsip tersebut. Kita dapat mengikuti perjalanannya secara fisik: dari gudang, masuk ke kendaraan, bergerak menuju daerah, lalu mendekati keluarga penerima. Pada setiap titik terdapat biaya dan tanggung jawab. Jika negara membayar perjalanan itu sampai pintu rumah, maka sistem pengawasan juga seharusnya mampu mengikuti beras sampai pintu yang sama.

Penyidikan masih berjalan. Dugaan kerugian negara masih harus dibuktikan. Para tersangka memiliki hak membela diri, sementara para saksi tidak boleh diposisikan sebagai pelaku hanya karena diperiksa. Tetapi satu pelajaran dapat ditarik tanpa harus mendahului putusan pengadilan: kualitas sebuah program bantuan sosial pada akhirnya ditentukan oleh apa yang benar-benar diterima masyarakat, bukan sekadar apa yang tercatat telah dikirim.

Sebab bagi keluarga penerima manfaat, perbedaan antara beras berada di gudang, di atas truk, di kantor kelurahan atau di depan rumah bukanlah persoalan administrasi.

Itulah jarak antara bantuan yang dijanjikan dan bantuan yang benar-benar hadir.

(Dwi Taufan Hidayat)