Perwirasatu.co.id , Jakarta - Enam bulan bukan waktu singkat bagi seorang nelayan yang jauh dari rumah. Bagi 13 ABK asal Aceh Timur, masa itu dihabiskan dalam proses hukum di Thailand setelah kapal mereka ditangkap otoritas setempat. Mereka akhirnya pulang pada 18 September 2026 setelah memperoleh pengampunan kerajaan. Kepulangan itu membawa kelegaan, tetapi sekaligus menyisakan pertanyaan tentang batas laut dan perlindungan nelayan.

Kasus ini bermula pada 11 Maret 2026. Dua kapal asal Aceh Timur ditangkap otoritas Thailand di perairan Phuket. ANTARA, 14 Maret 2026, melaporkan terdapat 19 nelayan dari dua kapal yang ditahan. Dari KM Anak Manja 02 terdapat seorang kapten dan 13 ABK, sedangkan KM Jalur Gaza membawa seorang kapten dan empat ABK. Mereka dilaporkan masuk ke wilayah perairan Thailand dan menghadapi proses hukum.

Kasus tersebut kemudian memperlihatkan sisi kemanusiaan yang lebih rumit. Di antara awak KM Aneuk Manja 02 terdapat seorang remaja berusia 15 tahun. KRI Songkhla, dalam keterangan resmi 30 April 2026, menyebut remaja itu masih berstatus pelajar SMA dan baru pertama kali ikut menangkap ikan. Setelah menjalani proses di Pengadilan Remaja dan Keluarga Phuket, ia mendapat penangguhan hukuman dan diperintahkan untuk dideportasi. Ia akhirnya dipulangkan pada 30 April.

Sementara itu, proses hukum terhadap awak lainnya berjalan lebih panjang. ANTARA, 20 September 2026, melaporkan 13 ABK KM Aneuk Manja 02 resmi dibebaskan pada 21 Agustus setelah memperoleh pengampunan kerajaan Thailand. Mereka kemudian dipulangkan melalui rute Phuket-Kuala Lumpur-Jakarta pada 18 September. Setibanya di Indonesia, mereka diserahkan kepada Direktorat Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri sebelum melanjutkan perjalanan menuju Aceh Timur.

Jarak antara pembebasan dan kepulangan menunjukkan bahwa perkara lintas negara tidak selesai hanya ketika seseorang dinyatakan bebas. KRI Songkhla masih harus berkoordinasi dengan imigrasi Thailand, maskapai penerbangan, dokumen Surat Perjalanan Laksana Paspor, transit, serta keterbatasan kuota penerbangan. ANTARA, 20 September 2026, mencatat seluruh nelayan baru tiba di kampung halaman pada malam 19 September.

Di sinilah keberadaan negara diuji bukan hanya ketika warganya ditangkap, tetapi sepanjang proses hukum hingga mereka kembali ke rumah. Diplomasi konsuler, bantuan penerjemahan, koordinasi dengan otoritas setempat dan pengurusan perjalanan menjadi bagian dari perlindungan warga negara. Namun perlindungan setelah penangkapan seharusnya berjalan beriringan dengan pencegahan sebelum kapal meninggalkan wilayah Indonesia.

Laut mempunyai karakter berbeda dari daratan. Batas negara tidak selalu tampak sebagai pagar, marka atau garis yang dapat dilihat mata. Karena itu, posisi kapal, kemampuan navigasi, pemahaman terhadap yurisdiksi dan pengetahuan mengenai aturan penangkapan ikan menjadi sangat penting. Kasus ini tidak cukup dibaca hanya sebagai cerita nelayan yang melanggar batas, tetapi juga sebagai pengingat mengenai besarnya konsekuensi ketika aktivitas perikanan berlangsung di kawasan perairan yang berdekatan dengan negara lain.

Namun, kehati-hatian tetap diperlukan. Belum ada dasar yang cukup untuk menyimpulkan bahwa kasus tersebut semata-mata disebabkan kesalahan navigasi, tekanan ekonomi, atau lemahnya pengetahuan awak kapal. Hal-hal itu membutuhkan keterangan langsung dari nelayan dan data pendukung. Justru ruang kosong itulah yang perlu ditelusuri lebih lanjut oleh pemerintah dan media.

Yang juga belum selesai adalah nasib lima ABK KM Langka Bahagia Satu. ANTARA, 20 September 2026, melaporkan mereka masih menjalani proses hukum di Thailand atas dugaan pelanggaran batas maritim. Fakta ini membuat kepulangan 13 nelayan bukan akhir seluruh persoalan. Sebagian warga sudah kembali, sementara sebagian lainnya masih menunggu penyelesaian perkara.

Angka itu menggambarkan persoalan yang lebih besar: 19 WNI ditangkap dari dua kapal, seorang ABK di bawah umur dipulangkan lebih dahulu, 13 kemudian kembali ke Aceh, sementara lima lainnya masih menghadapi proses hukum. Di antara angka-angka tersebut terdapat keluarga yang menunggu, pekerjaan yang terhenti, dan kehidupan yang bergantung pada kepastian hukum.

Kepulangan 13 nelayan karena itu sebaiknya tidak berhenti sebagai kabar lega. Ia dapat menjadi momentum memperkuat edukasi batas maritim, keselamatan navigasi, pemahaman hukum perikanan lintas negara, dan mekanisme perlindungan nelayan. Laut memang tidak memiliki pagar yang terlihat, tetapi batas yurisdiksi memiliki konsekuensi nyata. Bagi nelayan, membaca laut harus berjalan bersama kemampuan membaca batas. Bagi negara, diplomasi harus berjalan bersama pencegahan.

Sumber

(Dwi Taufan Hidayat)