Perwirasatu.co.id, 24 Oktober 2026

Pemerintah menargetkan penyaluran kredit rakyat Rp400 triliun pada 2027 untuk memperluas pembiayaan bagi petani, nelayan, dan kelompok berpenghasilan rendah. Namun, besarnya target belum menjamin kesejahteraan. Persoalan sesungguhnya terletak pada ketepatan sasaran, kemampuan membayar, dan hasil ekonomi yang tercipta. Tanpa pengawasan dan evaluasi terukur, perluasan kredit berisiko menjadi keberhasilan administratif, bukan perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat.

Target Rp400 triliun yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada 22 Oktober 2026 membawa ambisi menggerakkan ekonomi dari bawah. Sekitar 28 juta keluarga ditargetkan menjadi penerima manfaat, termasuk petani, nelayan, masyarakat pedesaan, warga daerah terpencil, serta kelompok berpenghasilan rendah di perkotaan. Sekretariat Negara, dalam pemberitaan 22 Oktober 2026, menegaskan bahwa perluasan pembiayaan diarahkan untuk meningkatkan pendapatan riil dan daya beli masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, kredit tersebut bertujuan memperluas akses pembiayaan sekaligus meningkatkan literasi keuangan dan kemampuan belanja. ANTARA pada 23 Oktober 2026 melaporkan bahwa pemerintah telah memiliki plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) Rp300 triliun dan alokasi Rp50 triliun untuk sektor perumahan. Pemerintah masih mengkaji kebutuhan pembiayaan setiap sektor serta kemungkinan penggunaan skema lain.

Di sinilah ketelitian kebijakan diuji. Target Rp400 triliun tidak boleh langsung ditafsirkan sebagai tambahan dana baru di luar seluruh program yang sudah berjalan. Komposisi pembiayaan, pembagian alokasi, kriteria penerima, dan mekanisme penyaluran masih perlu diperjelas. Besarnya angka memang menunjukkan ambisi, tetapi tanpa desain yang transparan, publik akan kesulitan mengukur efektivitas maupun mengawasi pelaksanaannya.

Kredit dapat menjadi pintu masuk bagi usaha kecil untuk berkembang. Petani membutuhkan modal produksi, nelayan memerlukan peralatan dan biaya operasional, sementara pedagang kecil membutuhkan tambahan persediaan. Namun, setiap sektor menghadapi risiko berbeda. Gagal panen, cuaca buruk, perubahan harga, dan lemahnya permintaan pasar dapat mengganggu kemampuan membayar. Karena itu, pembiayaan harus disesuaikan dengan karakter usaha, arus kas, dan kemampuan debitur, bukan semata-mata mengejar target pencairan.

Persoalan literasi keuangan juga tidak kalah penting. OJK, LPS, dan BPS dalam siaran pers 11 Agustus 2026 melaporkan indeks literasi keuangan nasional sebesar 69,57 persen, sedangkan inklusi keuangan mencapai 93,61 persen. Di perdesaan, indeks literasi tercatat 64,42 persen, lebih rendah daripada perkotaan yang mencapai 72,54 persen. Data tersebut menunjukkan bahwa penggunaan layanan keuangan belum merata seiring tingkat pemahaman masyarakat.

Karena itu, memperluas akses kredit harus disertai edukasi mengenai bunga, biaya, angsuran, risiko gagal bayar, dan pengelolaan arus kas. Kredit produktif semestinya membantu usaha menghasilkan pendapatan yang cukup untuk membayar kewajiban sekaligus memperkuat ekonomi keluarga. Sebaliknya, pinjaman yang digunakan untuk menutup kebutuhan konsumsi tanpa sumber pendapatan memadai berpotensi menambah kerentanan rumah tangga.

Data penyaluran KUR juga perlu dibaca secara cermat. ANTARA pada 22 Oktober 2026 melaporkan realisasi hingga 20 Oktober mencapai Rp257,84 triliun, sekitar 87 persen dari plafon Rp300 triliun, dengan empat juta debitur. Angka tersebut menunjukkan besarnya penyaluran, tetapi belum dengan sendirinya membuktikan peningkatan pendapatan, keberlangsungan usaha, atau penurunan kemiskinan. Ukuran keberhasilan harus mencakup kualitas kredit, perkembangan omzet, keuntungan, dan ketahanan usaha penerima.

Kredit juga tidak dapat menggantikan kebijakan pendukung. Pelaku usaha tetap membutuhkan akses pasar, infrastruktur, teknologi, keterampilan, dan kepastian rantai pasok. Tambahan modal tidak otomatis menyelesaikan persoalan harga hasil panen atau lemahnya daya beli konsumen. Pemerintah perlu menghubungkan pembiayaan dengan pendampingan usaha dan penguatan ekosistem ekonomi lokal agar pinjaman menghasilkan nilai tambah yang berkelanjutan.

Target Rp400 triliun harus diuji melalui hasil yang dirasakan masyarakat. Pemerintah perlu membuka data penyaluran, pemerataan penerima, kualitas pembayaran, serta perkembangan pendapatan debitur. Pengawasan independen dan mekanisme pengaduan juga penting untuk mencegah salah sasaran serta melindungi masyarakat dari pembiayaan yang tidak sesuai kemampuannya.

Kesejahteraan tidak lahir hanya karena uang dipinjamkan. Ia tumbuh ketika modal dikelola secara produktif, usaha memperoleh pasar, pendapatan meningkat, dan kewajiban dapat dibayar tanpa mengorbankan kebutuhan pokok. Kredit rakyat akan menjadi instrumen pembangunan apabila disertai literasi, transparansi, dan evaluasi yang terukur. Keberhasilan sejati bukan seberapa besar masyarakat berutang, melainkan seberapa kuat mereka membangun kemandirian ekonomi.

Sumber: Dwi Taufan Hidayat