Perwirasatu.co.id 27 Oktober 2026

Pengunduran diri dua putra Menteri Haji dan Umrah setelah pengangkatan mereka menuai kritik publik menyisakan pertanyaan yang lebih besar daripada polemik keluarga. Di balik alasan membantu lembaga sejak masa perintisan, terdapat persoalan tentang transparansi rekrutmen, kompetensi, dan konflik kepentingan. Kasus ini menguji apakah birokrasi mampu membedakan kebutuhan organisasi dari kedekatan personal, sekaligus memastikan setiap jabatan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Senin, 26 Oktober 2026, Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengonfirmasi pengunduran diri Barbarossa Muhammad Farros dan Gibran Muhammad Fawwaz dari jabatan tenaga ahli. Laporan detikHikmah pada tanggal yang sama menyebut keputusan tersebut diambil setelah pengangkatan keduanya memicu kritik publik. Pimpinan kementerian menyatakan langkah itu sebagai upaya menjaga integritas lembaga dan meredam polemik.

Namun, pengunduran diri bukan jawaban atas seluruh pertanyaan. Persoalan mendasarnya ialah bagaimana dua anak menteri dapat menduduki jabatan tenaga ahli di kementerian yang dipimpin ayah mereka sendiri. Hubungan keluarga tidak otomatis membuktikan pelanggaran hukum, tetapi menimbulkan risiko konflik kepentingan yang patut diperiksa secara terbuka.

Sebelumnya, Menhaj Mochamad Irfan Yusuf menjelaskan bahwa anak-anaknya dan sejumlah santri membantu pembentukan Badan Penyelenggara Haji sejak akhir Oktober 2024. Menurut keterangannya yang diberitakan Media Indonesia pada 25 Oktober 2026, mereka membantu secara sukarela selama sekitar tiga hingga empat bulan tanpa menerima gaji. Sebagian kemudian diangkat menjadi tenaga ahli karena dinilai memiliki kompetensi sesuai kebutuhan lembaga.

Keterbatasan sumber daya manusia menjadi konteks yang perlu diperhitungkan, bukan pembenaran yang otomatis mengakhiri kritik. Menhaj menyebut kebutuhan pegawai kementerian mencapai sekitar 7.000 orang, sementara jumlah yang tersedia masih jauh di bawah angka tersebut. Namun, kebutuhan organisasi tetap harus diimbangi prosedur pengangkatan yang transparan, kriteria kompetensi yang terukur, dan pengawasan terhadap potensi konflik kepentingan.

Pertanyaan serupa disampaikan akademisi administrasi publik Lina Miftahul Jannah dalam ulasan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia pada 26 Oktober 2026, yang merujuk pemberitaan Jawa Pos sehari sebelumnya. Pengangkatan anggota keluarga pejabat, menurut sorotan tersebut, berisiko mengganggu prinsip meritokrasi dan kepentingan publik. Bahkan ketika seseorang memiliki kompetensi, proses yang tidak cukup transparan dapat merusak kepercayaan masyarakat.

Di sinilah persoalan etika harus dibedakan dari pembuktian hukum. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 mengatur penyelenggaraan negara yang bersih serta memuat prinsip antikorupsi, kolusi, dan nepotisme. Sementara itu, PermenPANRB Nomor 17 Tahun 2024 mengatur pengelolaan konflik kepentingan. Relevansi ketentuan tersebut perlu diuji berdasarkan status jabatan, mekanisme pengangkatan, dan fakta yang dapat diverifikasi. Karena itu, polemik ini belum cukup untuk menyimpulkan bahwa pelanggaran hukum telah terbukti.

Kementerian seharusnya membuka penjelasan mengenai dasar pengangkatan, kualifikasi tenaga ahli, uraian tugas, dan mekanisme seleksi yang digunakan. Dokumen keputusan pengangkatan juga perlu diperiksa untuk memastikan kesesuaian prosedur dan kewenangan. Transparansi semacam ini lebih bermakna daripada sekadar menyatakan komitmen menjaga integritas setelah kritik meluas.

Pengunduran diri kedua putra menteri patut dicatat sebagai respons terhadap pengawasan publik. Namun, ukuran keberhasilan tata kelola bukanlah seberapa cepat polemik mereda, melainkan apakah sistem diperbaiki agar persoalan serupa tidak berulang. Kementerian Haji dan Umrah memiliki kesempatan membuktikan bahwa profesionalitas bukan slogan dan jabatan bukan ruang istimewa bagi kedekatan keluarga.

Kebutuhan lembaga tidak boleh dipertentangkan dengan kepentingan publik. Keduanya harus berjalan melalui mekanisme yang dapat diuji, adil, dan terbuka. Kritik masyarakat semestinya menjadi momentum pembenahan, bukan sekadar kegaduhan yang diselesaikan dengan pengunduran diri. Integritas birokrasi justru terlihat ketika aturan dan standar etik diterapkan sebelum kontroversi muncul.

Sumber : Dwi Taufan Hidayat