Home Nasional Opini: END USER LSP, UJIAN LOGIKA PENYIDIKAN

Opini: END USER LSP, UJIAN LOGIKA PENYIDIKAN

23
0
SHARE
Opini: END USER LSP, UJIAN LOGIKA PENYIDIKAN

Keterangan Gambar : Pernyataan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR, 12 November 2026, memang memberikan gambaran mengenai konstruksi penyidikan. LSP diduga menentukan target, memberikan perintah melalui jalur komunikasi tertentu, dan menerima laporan hasil penyadapan secara berjenjang.

Perwirasatu.co.id, 17 November 2026

Kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo (LSP) memasuki babak yang semakin menyita perhatian publik. Ketika penyidikan menyebut LSP sebagai pemberi perintah sekaligus end user atau penerima akhir hasil penyadapan, muncul pertanyaan mendasar: benarkah seluruh operasi sebesar itu hanya bermuara pada satu orang, atau masih ada pihak lain yang belum terungkap?

Pernyataan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR, 12 November 2026, memang memberikan gambaran mengenai konstruksi penyidikan. LSP diduga menentukan target, memberikan perintah melalui jalur komunikasi tertentu, dan menerima laporan hasil penyadapan secara berjenjang. Ada pula dugaan keterlibatan sejumlah perwira dalam persetujuan, pelaksanaan, hingga penghapusan data.

Namun, penjelasan tersebut belum otomatis menjawab seluruh persoalan. Justru di sinilah penyidik harus bekerja lebih dalam. Menetapkan seseorang sebagai end user tidak boleh hanya didasarkan pada keterangan bahwa laporan berakhir kepadanya. Harus dibuktikan pula bagaimana informasi digunakan, siapa yang mengaksesnya, siapa yang memperoleh manfaat, dan apakah ada pihak lain yang turut menerima hasil operasi.

Dalam sebuah operasi penyadapan berskala besar, terdapat perbedaan antara pemberi perintah, pengendali teknis, pelaksana, penerima laporan, dan pengguna informasi. Kelima fungsi itu tidak selalu berada pada orang yang sama. Karena itu, penyidikan tidak boleh mencampuradukkan posisi penerima laporan dengan keseluruhan pihak yang mungkin menjadi pengguna atau penerima manfaat.

Pertanyaan publik sangat sederhana: apakah benar seluruh informasi hasil penyadapan hanya digunakan LSP? Apakah tidak ada pihak lain yang meminta informasi, menerima salinan, mengakses rekaman, atau memanfaatkan hasil analisisnya?

Pertanyaan ini bukan tuduhan bahwa ada aktor lain. Ini adalah tuntutan agar penyidikan membuktikan seluruh kemungkinan berdasarkan fakta dan jejak digital.

Apalagi, persoalan ini telah menjadi pembahasan luas dalam berbagai podcast, diskusi hukum, dan ruang publik. Masyarakat sudah memahami bahwa penyadapan bukan pekerjaan sederhana. Ada perangkat, operator, sistem, proses analisis, penyimpanan, distribusi informasi, serta kemungkinan akses oleh sejumlah pihak. Tidak masuk akal jika seluruh mata rantai tersebut hanya diperiksa secara dangkal.

Kapolri sendiri mengungkap adanya dua jalur pelaksanaan, yakni jalur resmi dan jalur internal atau jalur atensi. Jalur atensi diduga berlangsung tanpa permohonan penyidik dan tanpa prosedur sebagaimana dipersyaratkan. Kedua jalur bahkan disebut menggunakan sarana teknis yang sama sehingga aktivitas ilegal diduga dapat tersamarkan.

Ini persoalan serius. Siapa yang mengendalikan sistem? Siapa yang memiliki kewenangan memberikan akses? Siapa yang mengetahui aktivitas tersebut? Dan yang paling penting, ke mana seluruh hasil penyadapan didistribusikan?

Dugaan penghapusan data voice dan log pada Oktober 2026 juga harus diusut sampai tuntas. Penyidik perlu mengungkap apakah masih terdapat salinan data, metadata, catatan akses, komunikasi internal, dan jejak distribusi pada perangkat maupun sistem cadangan. Jangan sampai penghapusan data justru membuat mata rantai pertanggungjawaban terputus.

Reuters dalam pemberitaannya juga menyoroti pertanyaan anggota parlemen mengenai siapa yang memerintahkan dan membiayai operasi tersebut. Bahkan, muncul desakan agar penyidik mengungkap kemungkinan adanya kepentingan pihak lain. Artinya, pertanyaan tentang aktor intelektual dan penerima manfaat bukan sekadar spekulasi masyarakat.

Di sinilah kredibilitas aparat dipertaruhkan. Jangan sampai penyidikan terkesan hanya membangun satu konstruksi yang kemudian dipaksakan menjadi kesimpulan akhir. Jika LSP memang merupakan end user, buktikan melalui dokumen, rekaman komunikasi, jejak akses, laporan yang diterima, dan penggunaan informasi tersebut. Sebaliknya, apabila ditemukan pihak lain yang turut mengendalikan atau menikmati hasil operasi, jangan berhenti mengusut hanya karena pihak tersebut memiliki kedudukan atau pengaruh.

Komisi III DPR pun telah meminta agar kemungkinan keterlibatan pihak lain terus didalami dan penanganan perkara dilakukan secara profesional, transparan, serta akuntabel.

Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu memahami bahwa masyarakat sekarang tidak mudah menerima penjelasan sepihak. Informasi dapat dibandingkan, argumentasi dapat diuji, dan setiap kejanggalan dapat dibicarakan secara terbuka. Jangan menganggap rakyat tidak mampu membedakan antara fakta, asumsi, dan konstruksi perkara.

Kita tidak sedang menghakimi LSP ataupun siapa pun sebelum pengadilan menjatuhkan putusan. Asas praduga tak bersalah harus dihormati. Namun, asas tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk menghindari pertanyaan kritis.

Jika penyidikan hanya berhenti pada satu nama, sementara pertanyaan tentang pengendali, penerima informasi, motif, sumber pembiayaan, dan pihak yang diuntungkan belum terjawab, jangan salahkan masyarakat apabila kepercayaan terhadap penegakan hukum semakin merosot.

Rakyat bisa marah bukan semata-mata karena ada dugaan penyadapan ilegal, melainkan apabila negara terkesan tidak sungguh-sungguh mengungkap kebenaran. Jangan bermain-main dengan kecerdasan publik. Jangan pula menjadikan proses hukum sebagai panggung untuk membenarkan kesimpulan yang belum teruji.

Penyidikan harus mencari kebenaran, bukan sekadar mencari siapa yang paling mudah dijadikan ujung perkara.

Jika LSP terbukti sebagai end user, tunjukkan buktinya. Jika ada pihak lain di balik operasi tersebut, ungkap pula siapa mereka.

Negara hukum tidak boleh melindungi siapa pun. Sebab, keadilan tidak diukur dari seberapa cepat aparat menetapkan tersangka, tetapi dari keberanian mengungkap seluruh pihak yang benar-benar bertanggung jawab.

Jangan sampai end user menjadi titik akhir penyidikan, ketika justru masih ada pertanyaan besar yang belum terjawab.

Dwi Taufan Hidayat

Iklan Detail Video

Iklan_home