
Keterangan Gambar : Kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri membuka ujian penting bagi negara: beranikah kekuasaan membiarkan kebenaran terungkap, sekalipun fakta itu memalukan institusi atau menyentuh lingkar elite?
Perwirasatu.co.id, 18 November 2026.
Kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri membuka ujian penting bagi negara: beranikah kekuasaan membiarkan kebenaran terungkap, sekalipun fakta itu memalukan institusi atau menyentuh lingkar elite? Rakyat tidak menuntut pemimpin tanpa cela. Yang ditagih ialah kejujuran, proses hukum yang setara, dan jaminan bahwa kewenangan negara tidak dipakai untuk mengintai warga, mencegah penyalahgunaan kewenangan negara di masa depan.
Dukungan rakyat terhadap pengungkapan kasus ini sampai ke akar-akarnya merupakan bentuk kepedulian terhadap masa depan demokrasi. Persoalannya bukan sekadar siapa yang disadap, siapa pelakunya, atau perangkat apa yang digunakan. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah siapa pemberi perintah, untuk kepentingan apa penyadapan dilakukan, ke mana hasilnya disalurkan, dan apakah ada agenda tersembunyi di balik penggunaan kewenangan tersebut.
ANTARA, 3 November 2026, memberitakan penetapan tiga perwira Polri sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik. CNN Indonesia, 12 November 2026, kemudian memuat penjelasan Kapolri mengenai dugaan rantai perintah, pemasukan nomor target ke sistem, pengolahan rekaman, hingga penghapusan data. Rangkaian tersebut harus diuji melalui pembuktian hukum, bukan dijadikan dasar untuk menghakimi sebelum pengadilan memutuskan.
Pengusutan tidak boleh berhenti pada pelaksana teknis. Jika ditemukan penyalahgunaan kewenangan, siapa pun yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban tanpa memandang pangkat, jabatan, kedekatan, maupun pengaruh politik. Penegakan hukum yang hanya menyentuh lapisan bawah, sementara aktor pengendali dibiarkan tidak tersentuh, justru akan meruntuhkan kepercayaan masyarakat.
Ada hal yang lebih mendasar untuk direnungkan para pemegang kekuasaan: mengapa harus takut apabila kelemahan seorang pemimpin diketahui rakyat? Pemimpin bukan malaikat. Mereka manusia biasa yang bisa keliru, memiliki keterbatasan, bahkan melakukan kesalahan dalam mengambil keputusan. Rakyat tidak membutuhkan sosok yang selalu tampak sempurna. Rakyat membutuhkan pemimpin yang jujur dan berani mempertanggungjawabkan tindakannya.
Justru, obsesi mempertahankan citra sempurna dapat menjadi persoalan ketika mengalahkan keterbukaan. Kehormatan kepemimpinan tidak dibangun dengan menyembunyikan kekurangan, melainkan melalui keberanian mengakui kesalahan, menerima kritik, dan memperbaiki kebijakan. Kekeliruan manusiawi patut disikapi secara bijaksana. Namun, penyalahgunaan jabatan dan pelanggaran hukum tidak boleh berlindung di balik alasan bahwa setiap orang bisa berbuat salah.
Meski demikian, keterbukaan bukan berarti seluruh rekaman penyadapan harus diumbar dan diviralkan tanpa batas. Ada perbedaan antara informasi yang menyangkut kepentingan publik dan percakapan pribadi yang tidak relevan. Transparansi harus berjalan bersama perlindungan privasi, penghormatan terhadap proses hukum, dan tanggung jawab media dalam memverifikasi informasi.
Reuters dan ANTARA, 17 November 2026, memberitakan pemberhentian tidak dengan hormat Eko Hadi Santoso melalui sidang etik Polri. Yang bersangkutan mengajukan banding. Perkembangan ini menunjukkan adanya pertanggungjawaban institusional, tetapi masyarakat tetap perlu mengawal penyelesaian pidananya. Sanksi etik tidak otomatis mengakhiri kewajiban mengungkap seluruh fakta perkara.
Kasus ini juga harus menjadi momentum membenahi tata kelola penyadapan. Setiap penggunaan kewenangan tersebut wajib memiliki dasar hukum, tujuan yang sah, prosedur yang ketat, serta pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Negara tidak boleh membiarkan instrumen keamanan berubah menjadi alat untuk mengawasi warga, memburu kepentingan pribadi, atau mengendalikan lawan politik.
Rakyat tidak sedang meminta pemimpin menjadi manusia tanpa kesalahan. Rakyat hanya menghendaki kekuasaan yang tidak kebal kritik dan tidak kebal hukum. Jangan sibuk merawat pencitraan seolah-olah selalu benar, sementara pertanggungjawaban dihindari. Bila keliru, akui. Bila melanggar, proses. Bila ada penyalahgunaan kewenangan, bongkar sampai tuntas.
Sebab, ukuran kehormatan seorang pemimpin bukan seberapa sempurna citra yang berhasil dipertontonkan, melainkan seberapa berani ia menghadapi kebenaran. Kekuasaan boleh besar, jabatan boleh tinggi, tetapi tidak seorang pun boleh berada di atas hukum.
Dwi Taufan Hidayat

















LEAVE A REPLY