Home Nasional PANGAN MAHAL SAAT STOK NEGARA MELIMPAH

PANGAN MAHAL SAAT STOK NEGARA MELIMPAH

18
0
SHARE
PANGAN MAHAL SAAT STOK NEGARA MELIMPAH

Keterangan Gambar : Kenaikan harga pangan bukan sekadar persoalan angka inflasi. Di baliknya terdapat persoalan produksi, distribusi, struktur perdagangan, dan efektivitas pengawasan negara. Ketika pemerintah mengumumkan ketersediaan stok, masyarakat justru masih menghadapi harga sejumlah kebutuhan pokok yang tinggi.

Perwirasatu.co.id, 17 November 2026

Ketika gudang pemerintah menyimpan jutaan ton beras, sebagian harga pangan tetap membebani rumah tangga. Paradoks ini menuntut pertanyaan lebih serius daripada sekadar berapa besar stok nasional: bagaimana pasokan disalurkan, siapa menguasai rantai perdagangan, dan seberapa efektif negara menjaga harga agar tetap terjangkau? Di antara angka cadangan dan harga di pasar, ada persoalan tata niaga yang harus dibuka kepada publik.

Kenaikan harga pangan bukan sekadar persoalan angka inflasi. Di baliknya terdapat persoalan produksi, distribusi, struktur perdagangan, dan efektivitas pengawasan negara. Ketika pemerintah mengumumkan ketersediaan stok, masyarakat justru masih menghadapi harga sejumlah kebutuhan pokok yang tinggi. Kesenjangan inilah yang memperlihatkan bahwa ketahanan pangan tidak cukup diukur dari banyaknya persediaan, tetapi juga kemampuan masyarakat mengaksesnya.

Dewan Ekonomi Nasional (DEN), dalam Pemantauan Harga Pangan Minggu I November 2026 yang dipublikasikan 9 November, mencatat harga cabai rawit meningkat 118,1 persen dan cabai merah 52 persen secara tahunan. Namun, secara bulanan harga cabai rawit justru turun 3,6 persen. Perbedaan ini penting: tekanan harga tidak seragam dan harus dibaca berdasarkan komoditas serta periode perbandingannya. DEN juga mencatat pengaruh El Niño kuat dan IOD positif terhadap pemulihan produksi hortikultura.

Persoalan lebih menarik terlihat pada komoditas beras. Bisnis.com, 5 November 2026, melaporkan stok Bulog mencapai 4,59 juta ton. Ironisnya, harga rata-rata beras medium pada Oktober masih Rp14.677 per kilogram, melampaui HET zona I sebesar Rp13.500 dan zona II Rp14.000. Fakta ini menunjukkan bahwa cadangan besar tidak otomatis menghasilkan harga murah apabila penyalurannya belum efektif.

Peneliti Indef, sebagaimana dikutip Bisnis.com, mengidentifikasi sejumlah persoalan: stok terkonsentrasi di gudang pemerintah, volume intervensi SPHP Oktober sekitar 123 ribu ton atau kurang dari lima persen kebutuhan bulanan, serta dugaan kebocoran penyaluran, termasuk pengemasan ulang beras SPHP menjadi beras premium. Temuan tersebut memperlihatkan celah pengawasan yang perlu ditelusuri serius, bukan sekadar dijawab dengan penambahan cadangan.

Di sinilah pemerintah harus mengubah pendekatan. Keberhasilan kebijakan pangan tidak boleh berhenti pada laporan jumlah stok, operasi pasar, atau distribusi bantuan. Pertanyaan sesungguhnya ialah berapa banyak pangan yang benar-benar sampai kepada konsumen, di wilayah mana intervensi dilakukan, dan apakah kebijakan tersebut mampu menurunkan harga secara nyata.

DEN mencatat hingga 6 November 2026, penyaluran SPHP mencapai sekitar 159 ribu ton, sementara stok Bulog berada di kisaran 4,6 juta ton. Gerakan Pangan Murah telah digelar 13.077 kali dan Fasilitasi Distribusi Pangan memobilisasi 344 ton. Angka ini menunjukkan aktivitas intervensi pemerintah. Namun, besarnya program belum otomatis membuktikan keberhasilannya. Dampaknya harus diukur melalui perubahan harga dan keterjangkauan pangan di tingkat konsumen.

Pemerintah juga tidak boleh menjadikan cuaca sebagai penjelasan tunggal. Gangguan produksi memang dapat memicu kenaikan harga, tetapi selisih harga dari petani hingga pengecer harus diperiksa. Berapa biaya angkut, margin distributor, dan keuntungan perantara? Adakah konsentrasi perdagangan atau praktik spekulatif? Semua itu membutuhkan audit rantai pasok, data transaksi, serta pengawasan yang konsisten. Dugaan pelanggaran harus dibuktikan dan ditindak tanpa pandang bulu.

Dampaknya paling terasa pada rumah tangga berpenghasilan rendah. Ketika beras, cabai, minyak goreng, dan kebutuhan pokok lainnya mahal, keluarga harus mengurangi belanja, mengubah menu, bahkan mengorbankan kebutuhan lain. Pada saat bersamaan, petani juga membutuhkan harga jual yang layak agar tetap memiliki insentif berproduksi. Kebijakan pangan karena itu harus melindungi dua kepentingan sekaligus: kesejahteraan produsen dan daya beli konsumen.

Negara perlu memperkuat transparansi stok, mempercepat distribusi, menutup kebocoran SPHP, memperpendek rantai perdagangan, dan memperluas akses pasar bagi petani. Pemerintah juga harus membuka data harga dari tingkat produsen hingga konsumen agar publik dapat mengawasi apakah intervensi benar-benar bekerja.

Persoalan pangan bukan sekadar urusan ketersediaan barang, melainkan ujian keberpihakan negara. Stok melimpah tidak berarti banyak apabila rakyat tetap kesulitan membeli. Pemerintah harus membuktikan bahwa cadangan pangan bukan hanya angka dalam laporan, tetapi instrumen untuk melindungi kehidupan masyarakat. Sebab, ukuran keberhasilan ketahanan pangan bukan seberapa penuh gudang negara, melainkan seberapa terjangkau makanan di meja rakyat.

Dwi Taufan Hidayat

Iklan Detail Video

Iklan_home