Perwirasatu.co.id, Lampung Selatan.  Pertumbuhan industri dan masuknya investasi di Kabupaten Lampung Selatan perlu diimbangi dengan kesiapan tenaga kerja yang memiliki keterampilan sesuai kebutuhan dunia usaha. 

Untuk menjembatani kebutuhan tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan menyusun Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) 2026-2029 sebagai arah perencanaan ketenagakerjaan sekaligus upaya memperkuat kesesuaian kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan pasar kerja.

Penyusunan RTKD menjadi penting di tengah dinamika angkatan kerja, perhatian terhadap tingkat pengangguran terbuka, serta masih adanya kesenjangan antara keterampilan pencari kerja dan kualifikasi yang dibutuhkan dunia usaha.

Hal tersebut mengemuka dalam Sosialisasi Penyusunan RTKD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2026-2029 yang diselenggarakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Lampung Selatan, di Aula Krakatau, Jumat (16/10/2026).

Kepala Disnakertrans Lampung Selatan, Rika Wati, menjelaskan bahwa sosialisasi tersebut bertujuan menyamakan persepsi dan metodologi dalam penyusunan RTKD. 

“Proses ini juga diarahkan untuk menghimpun data dan informasi ketenagakerjaan lintas sektor, merumuskan isu strategis, serta memproyeksikan angkatan kerja, kesempatan kerja, dan kebutuhan pelatihan,” ujar Rika Wati saat menyampaikan laporan kegiatan.

Dokumen RTKD 2026-2029 nantinya diharapkan menjadi acuan bagi Pemkab Lampung Selatan dalam merancang program ketenagakerjaan yang lebih terarah. 

Penyusunannya melibatkan perangkat daerah terkait, dunia usaha, perwakilan serikat pekerja, perguruan tinggi, serta pemangku kepentingan lainnya agar perencanaan yang dihasilkan mencerminkan kondisi dan kebutuhan riil di lapangan.

Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Lampung Selatan, Tri Umaryani, menegaskan bahwa pembangunan ketenagakerjaan harus berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan investasi daerah.

Menurutnya, terbukanya peluang investasi perlu diikuti kesiapan tenaga kerja yang kompeten dan produktif. Dengan demikian, masyarakat setempat memiliki kesempatan lebih besar untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja pada sektor industri yang berkembang.

“Penyusunan RTKD yang baru pertama kali kita lakukan ini menjadi langkah awal untuk menyediakan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri,” kata Tri Umaryani.

Ia menekankan, upaya memperluas kesempatan kerja tidak cukup hanya dengan mendorong terbukanya lapangan kerja baru. 

Kesiapan tenaga kerja juga perlu diperkuat melalui peningkatan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan perkembangan sektor usaha.

Karena itu, RTKD diharapkan tidak berhenti sebagai dokumen perencanaan administratif, tetapi menjadi acuan yang dapat diterjemahkan ke dalam program nyata. 

Perencanaan tersebut perlu disusun berdasarkan data ketenagakerjaan yang akurat, mutakhir, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan agar kebijakan yang dirumuskan sesuai dengan kondisi di lapangan.

“Data tersebut harus mampu menggambarkan kondisi ketenagakerjaan sekaligus menjadi dasar penyusunan rekomendasi program yang jelas, termasuk penetapan perangkat daerah yang bertanggung jawab,” jelasnya.

Melalui RTKD 2026-2029, Pemkab Lampung Selatan berharap perencanaan ketenagakerjaan semakin terarah, mulai dari pemetaan kebutuhan tenaga kerja hingga penyelarasan kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan industri. 

Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kesiapan sumber daya manusia daerah, memperluas peluang masyarakat mengakses pekerjaan, serta mendukung upaya penanganan pengangguran di Lampung Selatan. 

(Puddin A)