Perwirasatu.co.id, Wajo - Proyek Pelaksanaan Penanganan Kumuh Kawasan Wiringtappareng Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2026 senilai Rp6,09 Miliar yang bersumber dari APBN 2026 menuai sorotan tajam.

‎Berdasarkan papan informasi proyek, kegiatan yang berlokasi di Kelurahan Mattirotappareng, Tempe, Wattalipue, Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo ini dilaksanakan oleh CV. Rajawali Karisma Sakti dengan nilai kontrak Rp6.094.081.492,62. Konsultan Pengawas PT. Teknik Eksakta dengan masa pelaksanaan 84 hari kalender. Proyek ini berada di bawah Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (P3KP) Sulawesi II, Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Provinsi Sulawesi Selatan.

‎Namun hasil pantauan media ini di lokasi pekerjaan di Jalan Udang, Selasa (10/11), ditemukan kondisi yang memprihatinkan. Beberapa bagian pekerjaan fisik sudah terlihat "retak" padahal proyek masih dalam tahap pengerjaan. Selain itu, terlihat dampak debu akibat aktivitas proyek yang dinilai tidak memperhatikan keselamatan lingkungan dan kesehatan warga.

‎Kondisi tersebut memicu reaksi keras dari Lembaga Swadaya Masyarakat Lumbung Informasi Rakyat (LSM LIRA) Kabupaten Wajo.

‎Bupati LSM LIRA Wajo, Abrar Mattalioe, yang dimintai tanggapannya menegaskan bahwa proyek dengan nilai miliaran rupiah yang menggunakan uang rakyat harus dikerjakan secara profesional, berkualitas dan tidak asal jadi.

‎"Kami sangat menyayangkan, proyek Rp6 Miliar lebih ini baru dikerjakan tapi sudah ada yang retak. Ini indikasi kuat adanya dugaan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi dan lemahnya pengawasan. Masyarakat juga jadi korban karena debu, ini jelas mengabaikan aspek K3 dan keselamatan lingkungan," tegas Abrar Mattalioe kepada media ini Selasa (10/11/2026).

‎Abrar mendesak instansi terkait, mulai dari Balai P3KP Sulawesi II, Satker PKP Sulsel, hingga Konsultan Pengawas PT. Teknik Eksakta untuk tidak tutup mata dan segera turun melakukan pengawasan ketat serta evaluasi menyeluruh di lapangan.

‎Ia juga meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk ikut mengawasi proyek tersebut.

‎"Kami dari LSM LIRA Wajo meminta instansi terkait bertanggung jawab, awasi betul proyek ini. Jangan sampai uang negara Rp6 Miliar lebih habis tapi hasilnya kualitasnya buruk dan merugikan masyarakat. Kami juga meminta APH, baik Kejaksaan maupun Kepolisian untuk turut memantau dan melakukan penyelidikan jika ditemukan adanya dugaan penyimpangan," tambahnya.

‎Abrar menegaskan, LSM LIRA Wajo akan terus mengawal proyek tersebut hingga tuntas sebagai bentuk kontrol sosial.

‎Hingga berita ini diturunkan, pihak pelaksana CV. Rajawali Karisma Sakti belum dapat dikonfirmasi, begitu juga dengan pihak PPK proyek tersebut.

‎(Tim)