Perwirasatu.co.id, 10 November 2026

Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 10 November 2026 membuka babak baru dinamika politik nasional. Istana melalui Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran menyampaikan niat mengundurkan diri setelah pertemuan selama sekitar 2,5 jam. Namun, Prabowo tidak dinyatakan menerima ataupun menolak pengunduran diri tersebut. Gibran juga meminta kesempatan membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di PTUN.

Peristiwa ini menarik bukan semata-mata karena kemungkinan berakhirnya jabatan seorang Wakil Presiden, melainkan karena berlangsung di tengah persoalan hukum dan perubahan konfigurasi kekuasaan yang melibatkan sejumlah elite nasional.

Pertanyaan yang kemudian muncul: apakah niat mundur Gibran merupakan keputusan pribadi, atau ada kalkulasi politik yang lebih besar di baliknya?

Salah satu spekulasi yang berkembang adalah kemungkinan adanya kompromi politik. Jika Gibran mundur secara sukarela, apakah ada jaminan bahwa persoalan hukum yang berpotensi menyentuh lingkaran keluarga Jokowi tidak akan dikembangkan? Apakah perkara Listyo Sigit Prabowo (LSP) akan berhenti pada dugaan penyadapan ilegal dan pelanggaran terkait sistem elektronik, tanpa merambah kepada pihak lain?

Tentu, sampai sekarang tidak ada bukti terbuka yang mengonfirmasi adanya kesepakatan semacam itu. Namun, pertanyaan mengenai independensi penegakan hukum tetap relevan untuk diajukan.

Kasus LSP sendiri bukan perkara sederhana. Pemberitaan detikNews pada 6 November 2026 menyebut empat jenderal telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal. Istana sebelumnya menyebut perkara tersebut berpotensi mengarah pada makar. Akan tetapi, pernyataan mengenai kemungkinan makar tidak boleh disamakan dengan penetapan sangkaan ataupun dakwaan makar. Perbedaan ini penting agar opini tidak mencampuradukkan pernyataan politik dengan status hukum.

Dalam situasi seperti ini, kemungkinan munculnya keterangan baru dari pihak yang diperiksa tentu menjadi perhatian. Jika penyidikan menemukan keterlibatan aktor lain, siapa pun orangnya, perkara harus dikembangkan berdasarkan bukti. Loyalitas personal tidak boleh menjadi penghalang penegakan hukum.

Di sisi lain, posisi Jokowi juga menarik dicermati. Selama ini, Gibran merupakan salah satu simbol kesinambungan pengaruh politik keluarga Jokowi dalam pemerintahan Prabowo. Jika Gibran benar-benar mundur, publik tentu akan mempertanyakan bagaimana perubahan tersebut memengaruhi hubungan politik keduanya.

Namun, kehilangan jabatan tidak otomatis berarti kehilangan seluruh jaringan dan pengaruh politik. Demikian pula, perubahan hubungan elite tidak serta-merta membuktikan adanya konflik atau transaksi kekuasaan.

Kemungkinan lain adalah Gibran menghadapi proses pemakzulan. Tetapi, pemakzulan bukan sekadar kesepakatan ketua-ketua partai atau persoalan jumlah kursi di DPR. Pasal 7A dan 7B UUD 1945 mengatur mekanisme konstitusional yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR. Ada persyaratan, pembuktian, serta tahapan yang wajib dipenuhi.

Karena itu, terlalu dini menyimpulkan bahwa seluruh partai akan mendukung atau menolak pemakzulan. Kalkulasi politik memang penting, tetapi konstitusi tidak boleh dikesampingkan.

Pada akhirnya, persoalan terbesar bukan siapa yang menang atau kalah dalam pertarungan elite. Yang lebih penting adalah memastikan hukum tidak menjadi alat tawar-menawar kekuasaan.

Jika Gibran mundur, publik berhak mengetahui alasan dan prosesnya. Jika perkara LSP berkembang, penyidik harus bekerja independen. Jika ada pihak lain yang terlibat, jangan dilindungi karena kedekatan politik ataupun hubungan keluarga.

Sebaliknya, jangan pula seseorang dikorbankan demi kepentingan kekuasaan.

Publik tidak membutuhkan sinetron politik tentang siapa berkhianat dan siapa menjadi korban. Publik membutuhkan transparansi, kepastian hukum, dan pertanggungjawaban kekuasaan.

Sebab, ketika jabatan dapat dipertukarkan dengan perlindungan hukum, yang dipertaruhkan bukan sekadar nasib seorang Wakil Presiden atau masa depan politik sebuah keluarga. Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan rakyat terhadap negara.

Hukum harus tetap menjadi panglima, bukan komoditas dalam negosiasi para pemilik kekuasaan.

Dwi Taufan Hidayat