Presiden Prabowo Subianto melantik Bahlil sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi di Istana Negara, Kamis, 1 Oktober 2026. Pelantikan itu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 104/P Tahun 2026 yang ditetapkan sehari sebelumnya. Bahlil tetap menjabat Menteri ESDM sehingga untuk pertama kalinya ia memegang dua mandat tersebut secara bersamaan. ANTARA, 1 Oktober 2026.

Pemerintah mempunyai alasan yang jelas. Bahlil mengatakan pembentukan Kemenko baru ditujukan untuk mempercepat pelaksanaan program hilirisasi dan transisi energi yang menjadi prioritas pemerintah. Menurutnya, kedua agenda itu membutuhkan konsolidasi karena berkaitan erat dengan dinamika ekonomi global, geopolitik, kebutuhan energi bersih, dan penguatan nilai tambah sumber daya alam. Sekretariat Presiden, 1 Oktober 2026.

Bahlil juga menyebut sekitar 90 persen investasi hilirisasi berada di sektor ESDM. Angka ini penting sebagai dasar argumentasi pemerintah, tetapi harus tetap diperlakukan sebagai pernyataan Bahlil, bukan angka yang telah diverifikasi secara independen. Karena itu, ukuran keberhasilan kebijakan tidak cukup hanya melihat besarnya investasi, tetapi juga nilai tambah, penerimaan negara, lapangan kerja, transfer teknologi, dan dampaknya terhadap masyarakat. detikFinance, 2 Oktober 2026.

Konsolidasi memang memiliki logika efisiensi. Bila sebagian besar agenda hilirisasi bersinggungan dengan energi dan sumber daya mineral, koordinasi yang lebih dekat dapat memangkas rantai birokrasi. Bahlil menjelaskan Kemenko menjalankan fungsi koordinasi, sedangkan kementerian teknis tetap menjalankan fungsi pelaksanaan. Kementerian Investasi dan Hilirisasi, misalnya, akan berada dalam koordinasi Kemenko tersebut. Bisnis.com, 1 Oktober 2026.

Tetapi justru di sini muncul persoalan tata kelola. Ketika pejabat yang mengoordinasikan sektor hilirisasi sekaligus menjadi menteri teknis yang menangani ESDM, batas antara fungsi koordinasi dan pelaksanaan menjadi sangat dekat. Ini tidak otomatis berarti terjadi pelanggaran atau konflik kepentingan. Namun, desain tersebut membutuhkan mekanisme pengawasan dan pembagian kewenangan yang jelas agar percepatan tidak mengurangi kontrol.

Persoalan lain adalah struktur Kemenko yang belum sepenuhnya final. Bahlil menyatakan susunan kementerian dan lembaga yang akan berada dalam koordinasinya masih menunggu Peraturan Presiden. Artinya, terlalu dini menyimpulkan bahwa seluruh mekanisme koordinasi sudah selesai. Struktur kelembagaan justru akan menjadi bagian penting untuk menguji apakah gagasan konsolidasi benar-benar dapat diterapkan secara efektif. VOI, 2 Oktober 2026.

Beban kerja juga patut diperhitungkan. Kementerian ESDM menangani sektor strategis seperti minyak dan gas, listrik, mineral dan batu bara, serta energi terbarukan. Pada saat yang sama, Kemenko baru harus mengoordinasikan agenda hilirisasi dan transisi energi yang melibatkan berbagai kementerian. Tantangannya bukan sekadar kemampuan bekerja lebih lama, melainkan memastikan setiap kebijakan memperoleh perhatian, data, evaluasi, dan pengawasan yang memadai.

Di sisi lain, transisi energi dan hilirisasi tidak selalu berjalan dalam garis lurus. Hilirisasi industri dapat meningkatkan kebutuhan energi dalam jumlah besar, sementara transisi energi menuntut perubahan menuju sumber energi yang lebih bersih. Di sinilah kebijakan pemerintah akan diuji: apakah pertumbuhan industri dapat berjalan bersama ketahanan energi, efisiensi, pengendalian emisi, dan perlindungan kepentingan publik.

DPR sendiri berharap keberadaan Menko baru membawa perbaikan tata kelola energi nasional. Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyatakan harapan agar urusan energi menjadi lebih baik setelah pembentukan kementerian koordinator tersebut. ANTARA, 1 Oktober 2026.

Karena itu, keberhasilan rangkap jabatan Bahlil seharusnya tidak diukur dari banyaknya rapat atau cepatnya keputusan dibuat. Ukurannya harus lebih konkret: apakah proyek hilirisasi benar-benar menghasilkan nilai tambah, apakah investasi menciptakan manfaat ekonomi yang luas, apakah ketahanan energi meningkat, apakah transisi energi berjalan terukur, dan apakah seluruh proses tetap transparan serta dapat diawasi.

Pada akhirnya, persoalan utama bukan sekadar Bahlil memegang dua jabatan. Yang lebih penting adalah apakah desain tersebut mampu menghasilkan koordinasi yang lebih cepat tanpa mengorbankan akuntabilitas. Rangkap jabatan itu kini menjadi ujian bagi sistem: mampukah pemerintah membuktikan bahwa konsolidasi kewenangan dapat berjalan seiring dengan pengawasan, transparansi, dan kepentingan publik?

Sumber

(Dwi Taufan Hidayat)